DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2017

Nomor: 43
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tata cara serta ketentuan terkait proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang bekerja di BLUD tetapi bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Non-PNS, Pengangkatan Pegawai BLUD Non-PNS, Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Non-PNS, Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai Non-PNS, Mekanisme Evaluasi dan Penilaian Kinerja, Pengawasan dan Sanksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan sebagaimana Pasal 40 ayat

(4)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234); S A L I N A N 2

2.Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan ;

1.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
3.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas.
4.Pejabat Pengelola adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis, yang selanjutnya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD yang bersangkutan.
5.Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai BLUD Non PNS adalah tenaga orang perseorangan yang tenaganya diperlukan untuk melaksanakan kegiatan rumah sakit.
6.Pemimpin BLUD adalah Direktur pada RSUD atau Unit Kerja Pelaksana Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7.Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS adalah rekruitmen yang dilakukan oleh Pimpinan BLUD guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD.
8.Pemberhentian pegawai BLUD Non PNS adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang megakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD Non PNS dengan Pemimpin BLUD. 4
9.Transparansi adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.
10.Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
11.Responsibilitas adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Independensi adalah keadaan dimana lembaga yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
13.Efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi terlebih dahulu.
14.Produktivitas adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
15.Gaji adalah hak Pegawai BLUD Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada Pegawai BLUD Non PNS yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pegawai BLUD Non PNS dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan.
16.Cuti Pegawai adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
17.Santunan Kematian adalah uang duka wafat.
18.Kesejahteraan adalah imbalan yang diberikan kepada Pegawai BLUD Non PNS berupa jasa pelayanan, dan lain-lain imbalan sesuai keputusan Pemimpin BLUD dan besarannya disesuaikan kemampuan BLUD.

Pasal 2

Pengangkatan dan pemberhenian pejabat dan pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, kepatutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. 5

Pasal 3

Tujuan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD Non PNS adalah untuk :

a.mewujudkan pelayanan prima di BLUD; dan
b.Memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia di BLUD.

Pasal 4

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD, yaitu;

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.responsibilitas;
d.independensi;
e.efisiensi;
f.efektivitas;
g.produktivitas; dan
h.profesionalisme.

BAB II

STATUS PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

(1)Status Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Non PNS terdiri dari pegawai BLUD kontrak dan pegawai BLUD tetap.
(2)Pegawai BLUD berstatus kontrak merupakan pegawai BLUD yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BUD.
(3)Pegawai BLUD kontrak dapat diangkat menjadi pegawai BLUD tetap, apabila :
1. a.mempunyai penilaian kinerja yang baik;
2. b.lulus seleksi oleh tim seleksi;
3. c.formasi ketenagaan BLUD memungkinkan; dan
4. d.telah memperbaharui/memperpanjang kontrak kerja 5 (lima) tahun berturut-turut.
(4)Pegawai BLUD Non PNS yang berstatus tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
(5)Kriteria penilaian pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS tetap, diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Pemimpin BLUD. 6

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 6

(1)Pejabat pengelola BLUD terdiri atas :
1. a.pemimpin
2. b.pejabat keuangan; dan
3. c.pejabat teknis.
(2)Pemimpin BLUD yang berasal dari Non PNS tidak dapat menjabat selaku pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
(3)Pejabat keuangan BLUD dengan sebutan Wakil Direktur Umum dan Keuangan wajib berasal dari PNS dan merupakan pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
(4)Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(5)Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(6)Dalam hal pengelolaan operasional BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
(7)Pejabat Keuangan selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Barang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1)Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban :
1. a.Memimpin dan mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD; b.Menyusun rencana strategis bisnis BLUD;
2. c.Menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran; d.Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan;
3. e.Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. f.Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur.
(2)Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional BLUD dan mengetahui pengelolaan dan laporan keuangan BLUD. 7

Pasal 8

(1)Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban :
1. a.mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
2. b.menyiapkan DPA-BLUD
3. c.melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
4. d.menyelenggarakan pengelolaan kas;
5. e.melakukan pengelolaan utang-piutang;
6. f.menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
7. g.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
8. h.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
(2)Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.

Pasal 9

(1)Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban :
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya; b.melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran; dan
2. c.mempertanggung jawabkan kinerja operasional dibidangnya.
(2)Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab eknis di bidang masing-masing.
(3)Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 10

(1)Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
(2)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dierlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 8
(3)Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

STATUS PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

STATUS PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007