DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2018

Nomor: 43
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pergub ini berisi Ketentuan Umum, RUKD Provinsi, Pengawasan, Perubahan RUKD Provinsi, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Kalimantan Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4746);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1151); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagalistrikan.
5.Kementerian adalah kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
7.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
8.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
9.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Utara.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yang melaksanakan urusan dan kewenangan daerah di bidang ketenagalistrikan.
11.Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional.
12.Rencana Umum Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat RUK adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
13.Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang selanjutnya disingkat RUKN adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemerintah pusat yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional
14.Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUKD Provinsi adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemerintah daerah provinsi yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayahnya.
15.Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.
16.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
17.Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
18.Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
19.Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
20.Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
21.Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
22.Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
23.Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

BAB II

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH PROVINSI

Pasal 2

(1)RUKD Provinsi disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2037 yang memuat :
1. a.Pendahuluan; b.Kebijakan Ketenagalistrikan Daerah Kalimantan Utara;
2. c.Arah Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik Daerah Kalimantan Utara; d.Kondisi Penyediaan Tenaga Listrik Saat Ini;
3. e.Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik; dan
4. f.Kebutuhan Investasi.
(2)RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1)RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai rujukan:
1. a.Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pusat dan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.Penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL); dan
3. c.Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemerintah Daerah serta pelaksanaannya.
(2)RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi:
1. a.Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun dokumen rencana strategis;
2. b.Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan ketenagalistrikan lintas sektor;
3. c.Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah bidang ketenagalistrikan.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

(1)PD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RUKD Provinsi dan kebijakan di bidang ketenagalistrikan yang bersifat lintas sektoral.
(2)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dan pihak lain, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RUKD PROVINSI

Pasal 5

(1)RUKD Provinsi dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu-waktu, dalam hal:
1. a.kondisi ketenagalistrikan daerah mengalami perubahan mendasar; dan/atau
2. b.perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan indikator perencanaan ketenagalistrikan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.
(2)Rencana perubahan RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh Gubernur setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 07 Mei 2018 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 07 Mei 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SYAIFUL HERMAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 43 Salinan Sesuai dengan Aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum Djoko Isworo, SH, MH NIP. 196209151988031002

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…