BAB KETENTUAN UMUM BAB II PERSIAPAN PENGEMBANGAN KLA BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN GUGUS TUGAS KLA BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB RENCANA AKSI DAERAH BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VII PENGHARGAAN KLA BAB VIII PENDANAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2): Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO CONVENTION Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Chile Labour (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 394 1): 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606): 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419): 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720): 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402): Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168), Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169): Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170):
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak tingkat Provinsi.
Tujuan pengembangan KLA tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:
Prinsip Penyelenggaraan KLA:
Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: » MN AO
BAB II
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak melakukan kegiatan persiapan untuk pengembangan KLA. Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
BAB III
Gugus Tugas KLA mempunyai tugas sebagai berikut: ». 0 cp mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten/Kota: menyusun mekanisme kerja, menyusun RAD KLA, melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah secara berkala dan insidentil, melakukan diseminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan, menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia: e. £
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
BAB IV
Gubemur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang perlindungan anak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengembangan KLA tingkat Provinsi. Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka implementasi pengembangan KLA. Implementasi pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Membuka PDF…