DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2018

Nomor: 44
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai tata cara pengelolaan dana yang disediakan oleh perusahaan tambang untuk keperluan reklamasi dan pemulihan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa poin penting dari peraturan ini meliputi: Dana jaminan reklamasi dan pascatambang, Tujuan dana jaminan, Proses penyetoran dan pengelolaan dana, Tahapan reklamasi dan pascatambang, Pengawasan dan evaluasi, Sanksi dan penegakan hukum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penggunaan lahan dan hutan untuk kegiatan pertambangan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar tambang sehingga dibutuhkan penyediaan dana jaminan reklamasi dan pascatambang termasuk mekanisme pengelolaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6.Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362)
7.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 6186);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1842);
15.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2014);
16.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);
17.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
6.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
7.Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.
8.Dinas Kehutanan adalah Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.
10.Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan lristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11.Batubara adalah endapan senyawa organic karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
12.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
13.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemumian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
14.Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
15.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
16.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
17.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
18.Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
19.Standar keberhasilan reklamasi dan pascatambang adalah standar keberhasilan pelaksanaan reklamasi yang terdapat dalam rencana pelaksanaan reklamasi dan rencana pascatambang yang ditandatangani oleh pemegang izin dan pemberi izin.
20.Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.
21.Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Pascatambang.
22.Pengelolaan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang adalah proses yang meliputi tahapan penyediaan, penempatan, perubahan, pencairan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.
23.Pihak ketiga adalah pemegang izin usaha jasa pertambangan di bidang reklamasi dan pascatambang.
24.Kepala Dinas adalah kepala organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dilakukan berdasarkan asas perlindungan lingkungan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.mempermudah pengawasan terhadap rencana reklamasi dan pelaksanaan reklamasi;
b.mengoptimalkan ketepatan penyusunan rencana pascatambang berbasiskan kepentingan masyarakat dan lingkungan berdasarkan kondisi objektif di Provinsi Kalimatan Utara;
c.menentukan mekanisme rencana reklamasi dan perubahan rencana reklamasi;
d.menentukan mekanisme rencana pascatambang dan perubahan rencana pascatambang; dan
e.menentukan mekanisme penempatan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan kepentingan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pengaturan mengenai rencana reklamasi dan pascatambang, penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang, penggunaan dana jaminan reklamasi, partisipasi masyarakat, transparansi dan penegakan hukum.

BAB III

PENEMPATAN DANA JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCATAMBANG

Pasal 5

Gubernur sesuai kewenangannya mengkoordinasikan pelaksanaan rencana reklamasi dan rencana pascatambang berdasarkan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan kondisi ekologi bekas pertambangan mineral dan batubara tidak mengganggu konsep pembangunan berkelanjutan.

Pasal 6

(1)Dinas yang bertanggung jawab di bidang energi sumber dan daya mineral bertanggung jawab atas kualitas penyusunan rencana reklamasi dan pascatambang.
(2)Dinas yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk bidang kehutanan bersama-sama dengan instansi lain bertanggung jawab atas kualitas penyusunan rencana reklamasi dan rencana pascatambang.
(3)Tata cara penyusunan rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemegang IUP Ekplorasi atau IUP Operasi produksi bertanggung jawab atas kebenaran dokumen informasi teknis dan keuangan yang diserahkan dalam forum pembahasan rencana reklamasi dan pascatambang.

Pasal 8

(1)Instansi pemerintah dapat mengikutsertakan kelompok- kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi, atau kelompok kerja yang dibentuk secara khusus dalam rangka penyusunan rencana pascatambang.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota masyarakat yang secara langsung terdampak dengan kegiatan tambang milik pemegang IUP Ekplorasi atau IUP Operasi produksi.

Pasal 9

Penyusunan rencana program reklamasi dan pascatambang wajib mempertimbangkan asas perlindungan lingkungan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 10

(1)Pemegang IUP wajib menempatkan dana jaminan reklamasi pada tahap eksplorasi, operasi produksi dan jaminan pascatambang.
(2)Kewajiban penempatan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum memulai kegiatan pertambangan.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…