BAB I KETENTUAN UMUM BAB II OBJEK DAN SUBJEK BAB III PEMBEBASAN POKOK BBNKB-II DAN SETERUSNYA BAB IV PELAKSANAAN BAB V PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya yang Tidak Terdaftar di Provinsi Kalimantan Utara; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda _beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Kendaraan bermotor umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 4. 5. 6. 7. 10. Jenis Kendaraan Bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, yang selanjutnya disingkat BBNKB-II adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 8. 9.
BAB II
Objek Pajak BBNKB-II adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
Subjek Pajak BBNKB-II meliputi orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib Pajak BBNKB-II meliputi orang pribadi, atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
BAB III
Pembebasan pokok BBNKB-II dan seterusnya diberikan kepada pemilik kendaraan yang melakukan pendaftaran balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Pemberian pembebasan pokok BBNKB-II dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk kendaraan bermotor dengan nomor polisi dari luar Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dan tidak termasuk kendaraan bermotor alat-alat berat/besar.
Pembebasan pokok BBNKB-II dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan bagi kendaraan bermotor yang didaftarkan pada tanggal 1 September 2020 sampai dengan 30 November 2020.
Besaran pembebasan pokok BBNKB-II dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
BAB IV
Pelayanan pembebasan pokok BBNKB-II dan seterusnya dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Kantor Bersama Samsat tempat dilakukannya pendaftaran balik nama kendaraan bermotor. Pembebasan pokok BBNKB-II dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemilik kendaraan dapat menunjukkan dokumen/data administrasi berupa: Surat Permohonan pembebasan BBNKB II. Kartu identitas wajib pajak; Dokumen asli/data kepemilikan kendaraan bermotor; Kwitansi pembelian kendaraan bermotor (bukti jual beli); dan Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. a. ¢. d. e.
Gubernur menugaskan Kepala Badan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini. Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, Kepala Badan dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan PT. Jasa Raharja Cabang Kalimantan Timur. Teknis pelaksanaan pemberian pembebasan pokok BBNKB-II dan seterusnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
Kepala Badan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemberian pembebasan BBNKB-II dan seterusnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan Kepada Badan.
BAB VI
Peraturan Gubernur ini mulai belaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Agustus 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Daerah (Perda)