DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 45 Tahun 2014

Nomor: 45
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini menetapkan struktur, fungsi, serta mekanisme kerja UPTD yang berada di bawah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalimantan Utara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38J; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2Ol2 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik 2. 3. 4. 5. Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembagan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L4O, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupatenf Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2AO7 tentang Organisasi Perangkat Daera-h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTaL); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2073 Nomor 297); Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2Ol4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2Ol4 Nomor 09); 6. 7. 8. 9. 10. 11. MEMUTUSKAN : MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
10.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi Negara. 1 1. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunain organisasi yrng menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD.
13.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Dinas Pendapatan Daerah.
(2)UPTD Pendapatan Daerah terdiri dari 5 (lima) UPTD yang berada pada 5 (lima) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara, yaitu :
1. a.UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
2. b.UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan;
3. c.UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Malinau;
4. d.UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Nunukan;
5. e.UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tideng Pale.
(3)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat {21 merupakan UPTD pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara:

BAB III

UPTD PENDAPATAN DAERAH

Pasal 3

UFrID Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. T[gas Pokok

Pasal 4

UPTD Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPTD Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a.Penyusunan rencana teknis operasional pendapatan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
b.Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pendapatan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
c.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
d.Pengelolaanurusanketatausahaan;
e.Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
f.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Daerah, terdiri dari :
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pendataan dan Penetapan;
4. d.Seksi Pembukuan dan Penagihan;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.
(5)Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. 6-

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tan gga, perlen gkapan, kepe gaw aixr, dan kehumasan.

Pasal 9

Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pendataan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Paragra|4 Seksi Pembukuan dan Penagihan

Pasal 10

Seksi Pembukuan dan Penagrhan mempunyai tugas meiakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)
(2)
(1){21

BAB V

ESELONISASI

Pasal 12

Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon III a. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV a.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…