DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 45 Tahun 2019

Nomor: 45
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II AZAS, PERAN DAN FUNGSI TATA KELOLA BAB III PELAYANAN KAPAL BAB IV PELAYANAN BARANG BAB V PENUMPANG BAB VI PELAYANAN JASA LAINNYA BAB VII PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB VIII SISTEM INFORMASI PELABUHAN BAB IX ZONASI AREA PELABUHAN BAB X PENDANAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang di pelabuhan sebagai tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, perlu diatur mengenai tata kelola dan pengendalian kegiatan di pelabuhan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tata Kelola Pelabuhan di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah S A L I N A N dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepelabuhanan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 2). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PELABUHAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.
5.Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota adalah Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
6.Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
7.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
8.Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
9.Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
10.Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
11.Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
12.Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
13.Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai atau danau.
14.Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.
15.Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
16.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
17.Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
18.Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
19.Terminal untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
20.Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage / GT) dan tonase bersih (net tonnage / GT).
21.Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercamtum dalam buku sijil.
22.Nahkoda Kapal adalah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Anak buah kapal adalah awak kapal selain nakhoda.

BAB II

AZAS, PERAN DAN FUNGSI TATA KELOLA

Pasal 2

Pengelolaan Pelabuhan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.Manfaat;
b.Persaingan sehat;
c.Kepentingan umum;
d.Keterpaduan;
e.Keadilan; dan
f.Wawasan Lingkungan.

Pasal 3

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

a.simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
b.pintu gerbang kegiatan perekonomian;
c.tempat kegiatan alih moda transportasi;
d.penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
e.tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
f.mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Pasal 4

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

a.pemerintahan; dan
b.pengusahaan.

Pasal 5

(1)Menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan, dilakukan ditempat yang telah ditentukan:
1. a.pelabuhan;
2. b.persinggahan.
(2)Menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib dan teratur, sesuai dengan ketentuan tata cara pemuatan di kapal.
(3)Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kapal harus dalam keadaan berhenti penuh sehingga tidak membahayakan penumpang, barang dan/atau hewan yang diangkut.

BAB III

PELAYANAN KAPAL

Pasal 6

(1)Setiap Kapal yang bertambat di pelabuhan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.Dokumen Kapal;
2. b.Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal;
3. c.Kartu Pengawasan Izin Trayek.
(2)Dikecualikan dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah dan kapal untuk kepentingan pelayanan sosial bagi masyarakat.

Pasal 7

Sebelum melaksanakan pengangkutan, perusahaan angkutan harus memastikan:

a.Sarana angkutan kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan;
b.Sarana angkutan kapal telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik;
c.Ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin dan tempat penyimpanan lain di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan
d.Cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

BAB IV

PELAYANAN BARANG

Pasal 8

Pengangkutan barang dan/atau hewan dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.

Pasal 9

Pengangkutan barang dan/atau hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari:

a.barang umum dan/atau hewan;
b.barang khusus dan/atau bahan berbahaya.

Pasal 10

Kegiatan memuat dan/atau membongkar barang umum dan/atau hewan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
b.barang umum yang dimuat ke dalam kapal, harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak;
c.hewan yang dimuat ke dalam kapal, harus ditempatkan dan diikat secara teratur serta diberi atap agar tidak kena panas/sinar matahari secara langsung dan tidak terkena hujan atau air;
d.pemuatan barang umum dan/atau hewan di dalam kapal harus disusun dengan baik sedemikian rupa, sehingga beban dapat merata secara proporsional.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…