DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 45 Tahun 2020

Nomor: 45
Tahun: 2020
Ditetapkan: 31 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Keringanan Pokok dan Pembebasan Sanksi Administrasi PKB Bab III Besaran Keringanan Pokok dan Pembebasan Sanksi Administrasi PKB Bab IV Pelaksanaan Bab V Pelaporan Bab VI Pembiayaan Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak dipandang perlu memberikan insentif pajak berupa_kebijakan keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor akibat dari meluasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat

(1)huruf a Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, Kepala Daerah dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan’ karena kesalahannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor; Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 7.

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 4);
10.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 53). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN PEMBEBASAN_ SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah. 5. 6. 7.

8.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, dan/atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9.Keringanan Pokok adalah keringanan yang diberikan terhadap pokok pajak yang terutang.
10.Pembebasan Sanksi Administrasi adalah penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
11.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 2

Tujuan pemberian Keringanan Pokok PKB dan Pembebasan Sanksi Administrasi PKB adalah:

a.meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PKB;
b.mengoptimalkan realisasi PKB dan mengurangi angka tidak melakukan daftar ulang; dan
c.meringankan beban masyarakat dalam masa pandemi akibat dari meluasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019.

BAB II

KERINGANAN POKOK DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PKB

Pasal 3

(1)Kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak diberikan Keringanan Pokok PKB dan Pembebasan Sanksi Administrasi PKB.
(2)PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PKB terutang.

Pasal 4

Pemberian Keringanan Pokok PKB dan Pembebasan Sanksi Administrasi PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor kecuali kendaraan bermotor alat-alat berat/besar.

BAB III

BESARAN KERINGANAN POKOK DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PKB

Pasal 5

Besaran Keringanan Pokok PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: Masa pajak jatuh tempo 1 (satu) tahun sebesar 10% (sepuluh) persen; Masa pajak jatuh tempo 2 (dua) tahun sebesar 15% (Lima belas persen); Masa pajak jatuh tempo 3 (tiga) tahun sebesar 20% (dua puluh persen); Masa pajak jatuh tempo 4 (empat) tahun sebesar 25% (dua puluh lima persen);

e.Masa pajak jatuh tempo 5 (lima) tahun sebesar 30% (tiga puluh persen). 1a. 3 d. oy

Pasal 6

Pembebasan Sanksi Administrasi PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa denda dan bunga.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

Keringanan Pokok PKB dan Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dilaksanakan di seluruh Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Kantor Bersama Samsat tempat dimana kendaraan bermotor didaftarkan.

Pasal 8

(1)Pemberian Keringanan Pokok PKB dan Pembebasan Sanksi Administrasi PKB berlaku mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020.
(2)Wajib Pajak yang telah berakhir masa pajaknya dan melakukan pembayaran PKB setelah tanggal 30 November 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi Administrasi dan Pokok PKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Gubernur menugaskan Kepala Badan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
(2)Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, Kepala Badan dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan PT. Jasa Raharja Cabang Kalimantan Timur.
(3)Teknis pelaksanaan pemberian Keringanan Pokok PKB dan Pembebasan Sanksi Administrasi PKB ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemberian Keringanan Pokok PKB dan Pembebasan Sanksi Administrasi PKB kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 4 Tahun 2016