DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 45 Tahun 2023

Nomor: 45
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan prosedur pengawasan yang meliputi pemasukan dan pengeluaran hewan, produk hewan, serta media pembawa penyakit hewan lainnya. Pengaturan mencakup persyaratan teknis kesehatan hewan, dokumen yang diperlukan, serta tata cara pengangkutan dan penanganan hewan dan produk hewan. Peraturan ini juga menetapkan mekanisme pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta pelaporan lalu lintas hewan dan produk hewan di Provinsi Kalimantan Utara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya; 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. 4, 10. 11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411); Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543); Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442); Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6878); Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2) 5. 7. 8. 9. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA’ CARA PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertania, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya adalah media perantara berupa media mekanis dan media biologis yang dapat membawa penyakit Hewan menular. Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya yang selanjutnya disebut HPM adalah semua Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya selain Hewan air. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan penyelenggaraan kesehatan Hewan. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan HPM dari satu provinsi ke provinsi lain. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan HPM dari satu provinsi ke provinsi lain. Unggas adalah jenis Hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan telur atau bulunya. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan dan Penyakit Hewan. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah_ sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga online single submission untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh otoritas Veteriner provinsi yang menyatakan bahwa HPM telah memenuhi persyaratan. Tempat Pemeriksaan HPM adalah tempat pos pemeriksaan kesehatan Hewan, tempat produksi, penyimpanan, peredaran, dan/atau pemeliharaan. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

19.Otoritas Veteriner Daerah adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan Hewan.
20.Persyaratan Kesehatan Hewan adalah ketentuan tindakan atau perlakuan yang dapat meminimalkan atau. menghilangkan risiko terbawanya Penyakit Hewan atau Penyakit Hewan Menular.
21.Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan adalah kelengkapan yang harus dipenuhi dalam melalulintaskan HPM sesuai dengan persyaratan kesehatan Hewan yang telah ditetapkan.
22.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
23.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan lalu lintas terhadap Pemasukan dan Pengeluaran.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.mencegah penularan Penyakit Hewan, mencegah pengangkutan ternak yang tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
b.memberikan perlindungan kesehatan Hewan dan manusia serta perlindungan kesejahteraan Hewan;
c.mempertahankan status kesehatan Hewan di Daerah; dan
d.menciptakan iklim usaha peternakan yang kondusif bagi pelaku usaha peternakan lokal dan/atau meningkatkan kewirausahaan.

BAB II

PERSYARATAN LALU LINTAS HPM

Pasal 4

Jenis HPM yang dapat dilalulintaskan terdiri atas:

a.hewan, meliputi:
1. 1.Ternak;
2. 2.Hewan peliharaan; dan/atau
3. 3.satwa liar.
b.produk Hewan, meliputi:
1. 1.produk asal Hewan pangan segar;
2. 2.produk asal Hewan pangan olahan; dan/atau
3. 3.produk asal Hewan non pangan.
c.Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya, meliputi:
1. 1.vaksin; 2.serum;
2. 3.pakan;
3. 4.obat Hewan;
4. 5.alat angkut; dan/atau
5. 6.kandang.

Pasal 5

Jenis HPM yang tidak dapat dilalulintaskan terdiri atas:

a.Ternak ruminansia besar pejantan dengan klasifikasi bibit; dan
b.Ternak besar betina dengan klasifikasi bibit maupun bukan bibit.

Pasal 6

(1)Gubernur menetapkan Jumlah HPM melalui Kepala Dinas berdasarkan usulan kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pertanian pada kabupaten /kota di Daerah.
(2)Jumlah HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan alokasi Pemasukan.
(3)Penetapan alokasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan analisis ketersediaan dan kebutuhan HPM oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Jumlah HPM yang dapat dilalulintaskan bagi pemohon perseorangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Hewan:
  1. 1.untuk ternak ruminansia maksimal 15 (lima belas) ekor untuk setiap permohonan; dan
  2. 2.untuk Unggas maksimal 800 (delapan ratus) ekor untuk setiap permohonan. b.untuk Produk Hewan maksimal dalam 1 (satu) kontainer berpendingin ukuran 20 (dua puluh) feet untuk setiap permohonan.
(2)Jumlah HPM yang dapat dilalulintaskan pemohon berbadan hukum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1)
(2)
(3)
(4)
1. a.untuk Hewan:
  1. 1.untuk ternak ruminansia minimal 16 (enam belas) ekor untuk setiap permohonan; dan 2.untuk Unggas minimal 801 (delapan ratus satu) ekor untuk setiap permohonan. b.untuk Produk Hewan minimal dalam 1 (satu) kontainer berpendingin ukuran 20 (dua puluh) feet untuk setiap permohonan.

Pasal 8

Setiap Orang yang akan memasukkan HPM dari luar Daerah wajib melengkapi Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan, meliputi:

a.memiliki Sertifikat Veteriner dari otoritas veteriner provinsi pengirim; dan b.memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Daerah. Untuk memperoleh Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Setiap Orang mengajukan permohonan dengan menggunakan Sistem OSS. Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada surat rekomendasi Pemasukan dari pejabat otoritas veteriner penerima. Dalam hal Sistem OSS belum digunakan secara keseluruhan, bagi pemohon perseorangan permohonan penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan:
a.surat permohonan;
b.fotokopi kartu tanda penduduk;
c.fotokopi nomor izin berusaha dengan KBLI sesuai dengan jenis usaha yang diajukan dan beralamat di Daerah;
d.fotokopi nomor pokok wajib pajak dengan alamat di Daerah;
e.dokumen hasil analisa risiko, jika HPM berasal dari wilayah atau daerah dengan risiko penularan penyakit yang lebih tinggi;
f.surat persetujuan Pemasukan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan kabupaten/kota penerima; dan
g.khusus Produk Hewan harus melampirkan laporan realisasi Pemasukan yang telah didistribusikan pada permohonan sebelumnya, kecuali untuk Pemasukan pertama.

(5)Dalam hal Sistem OSS belum digunakan secara
(6)
(7)
(8)
(1)keseluruhan, bagi pemohon’ berbadan hukum permohonan penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan:
1. a.surat permohonan;
2. b.fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan badan hukum;
3. c.fotokopi kartu tanda penduduk penanggungjawab badan hukum;
4. d.surat kuasa jika pengajuan permohonan dikuasakan; surat tanda bukti setor retribusi Daerah; fotokopi nomor izin berusaha dengan KBLI sesuai dengan jenis usaha yang diajukan dan beralamat di Daerah;
5. g.fotokopi nomor pokok wajib pajak dengan alamat di Daerah;
6. h.dokumen hasil analisa risiko, jika diperlukan; i, surat persetujuan Pemasukan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan kabupaten/kota penerima;
7. j.khusus Produk Hewan harus melampirkan laporan realisasi Pemasukan yang telah didistribusikan pada permohonan sebelumnya, kecuali untuk Pemasukan pertama; dan
8. k.jika perusahaan berasal dari luar Daerah, wajib memiliki kantor cabang di Daerah. Khusus Pemasukan Produk Hewan harus memiliki Sarana penyimpanan Produk Hewan berupa gudang berpendingin dengan suhu minus 18 (delapan belas) °C dan khusus Pemasukan ruminansia besar diwajibkan memiliki kandang penampungan Hewan atau instalasi karantina hewan sementara serta akan dilakukan pengecekan lokasi oleh Dokter Hewan berwenang Daerah. Sarana kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)dapat berstatus milik pemohon maupun sewa. Dalam hal berstatus sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibuktikan dengan surat perjanjian kerja sama bermaterai. Masa berlaku surat rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) kali Pemasukan HPM atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung§ sejak tanggal diterbitkan. mo
(9)

Pasal 9

Setiap Orang yang akan mengeluarkan HPM dari Daerah wajib melengkapi dokumen:

a.Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner Daerah untuk lalu lintas antar provinsi;

(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
1. b.rekomendasi Pemasukan dari pejabat otoritas veteriner provinsi penerima; dan c.rekomendasi Pengeluaran dari pejabat Otoritas Veteriner provinsi pengirim. Ketentuan mengenai persyaratan rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2)sampai dengan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan rekomendasi Pengeluaran, kecuali ayat (3). Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada surat rekomendasi Pengeluaran dari pejabat Otoritas Veteriner. Masa berlaku Sertifkat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman HPM atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 10

Setiap Orang yang mengangkut HPM jenis ternak harus memiliki surat izin pengangkutan ternak yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Surat izin pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertulis: a.nama pemilik alat angkut;

b.nama pengemudi;
c.plat nomor alat angkut; d.nama pemilik ternak;
e.jenis alat angkut;
f.jumlah ternak yang dimuat;
g.jenis ternak; dan h.daerah tujuan ternak yang dimuat. Surat izin pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh petugas yang berwenang, dibubuhi tanda tangan dan diberi cap sebagai tanda telah dilakukan pemeriksaan.

Pasal 11

Alat angkut ternak dapat berupa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) atau roda 10 (sepuluh) dengan bak terbuka sehingga ternak yang diangkut mudah dilihat. Alat angkut roda 2 (dua) dan/atau roda 3 (tiga) dapat digunakan untuk mengangkut Unggas_ dengan menyiapkan keranjang tempat Unggas. Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan kesejahteraan Hewan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…