DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021

Nomor: 46
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mencakup : Penjabaran APBD, Rincian Pendapatan Daerah, Rincian Belanja Daerah, Prioritas dan Program Kegiatan, Pengawasan dan Evaluasi, Penerapan dan Penyesuaian

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai Landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438};
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2 6. 10. 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 3 12. 13. 14. 15. 16. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor_§ 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 4 18. 19, 20. 21. 22. 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5863 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7); 5
24.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 11. 12. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah_ selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah_ selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 6 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wayjib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 7

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.146.310.514.982,00 (Dua Triliun Seratus Empat Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah Rp594.972.372.982,00;
b.Pendapatan transfer Rp1.550.988.142.000,00;
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 350.000.000,00.

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp594.972.372.982,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp411.384.170.522,00 (Empat Ratus Sebelas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.850.000.000,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c_— direncanakan sebesar Rp8.205.702.460,00 (Delapan Miliar Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp169.532.500.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
(6)Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.550.988.142.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Lima Puluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Transfer Pemerintah Pusat;
2. b.Transfer Antar Daerah. 8
(7)Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp1.550.988.142.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Lima Puluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas: Dana Perimbangan; Dana Insentif Daerah (DID); Dana Otonomi Khusus; Dana Keistimewaan; . Dana Desa.
(8)Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar 0,00 (Nihil). (9} Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp1.537.759.239.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
(10)Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp13.228.903.000,00 (Tiga Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah).
(11)Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c direncanakan sebesar RpO,00 (Nihil).
(12)Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nihil).
(13)Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nihil).
(14)Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Hibah;
2. b.Dana Darurat;
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(15)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(16)Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nihil).
(17)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nihil). oD

Pasal 5

(1)Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp411.384.170.522,00 (Empat Ratus Sebelas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan; b Cc. d.
2. e.Pajak Rokok. 9
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa direncanakan sebesar Rp90.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Miliar Rupiah). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp93.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Miliar Rupiah). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c= direncanakan sebesar Rp183.000.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Rupiah). Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah). Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp42.084.170.522,00 (Empat Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah). Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.850.000.000,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Retribusi Jasa Usaha;
2. b.Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Retribusi Perizinan Tertentu) sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(10)Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.205.702.460,00 (Delapan Miliar Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp8.205.702.460,00 (Delapan Miliar Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).
(11)Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d_ direncanakan sebesar Rp169.532.500.000,00 (Seratus Enam Puuh Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Jasa Giro sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah),
2. b.Pendapatan Bunga sebesar Rp15.265.829.478,00 (Lima Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah);
3. c.Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp2.759.170.522,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);
4. d.Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(8)
(9)10
1. e.Pendapatan BLUD sebesar Rp150.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah).

Pasal 6

Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas PKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp90.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Miliar Rupiah). Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Miliar Rupiah), yang terdiri atas BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan sebesar Rp93.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Miliar Rupiah). Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp183.000.000.000 (Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Rupiah}, yang terdiri atas PBBKB-Bahan Bakar Bensin sebesar Rp183.000.000.000 (Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Rupiah). Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat

(1)huruf d direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Permukaan sebesar Rp3.300.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah). Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp42.084.170.522,00 (Empat Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Pajak Rokok sebesar Rp42.084.170.522,00 (Empat Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah). Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Retribusi Terminal sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen} atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp8.205.702.460,00 (Delapan Miliar Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp8.205.702.460,00 (Delapan Miliar Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah). Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah}, yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
(10)
(11)
(12)
(13)
(1)
(2)11 Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp15.265.829.478,00 (Lima Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp15.265.829.478,00 (Lima Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp2.759.170.522,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah}, yang terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan sebesar Rp2.759.170.522,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah). Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) huruf d direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat
(11)huruf e direncanakan sebesar Rp150.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah}, yang terdiri atas Pendapatan BLUD sebesar Rp150.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat

(7)huruf a direncanakan sebesar Rp1.537.759.239.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Dana Transfer Umum-Dana_ Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp280.221.224.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);
2. b.Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.079.281.761.000,00 (Satu Triliun Tujuh Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);
3. c.Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp79.562.541.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
4. d.Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp98.693.713.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah). Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp13.228.903.000,00 (Tiga Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas DID sebesar Rp13.228.903.000,00 (Tiga Belas Miiar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah). 12
(3)Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat
(14)huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri.
(4)Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri pada ayat (3) direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.404.941.922.372,00 (Dua Triliun Empat Ratus Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasional;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga;
d.Belanja Transfer.

Pasal 9

{1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasail 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.558.299.318.485,00 (Satu Triliun Lima Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas: Belanja pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial.

(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp839.068.749.256,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp680.585.477.291,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0O,00 (Nihil).
(5S)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.625.330.000,00 (Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.580.761.938,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah). a. d. e. f.
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)13 Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp439.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah). Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp467.342.760.249,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas: Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; Belanja Modal Aset Tidak Berwujud. Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp80.126.062.518,00 (Delapan Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah). Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp100.013.157.565,00 (Seratus Miliar Tiga Belas Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah}. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)huruf c direncanakan sebesar Rp243.194.344.766,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah). Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d direncanakan sebesar Rp40.196.570.400,00 (Empat Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e direncanakan sebesar Rp3.812.625.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nihil). Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp16.858.418.452,00 (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurufd direncanakan sebesar Rp362.441.425.186,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil;
2. b.Belanja bantuan keuangan. Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp200.260.425.186,00 (Dua Ratus Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah). o a. 14
(18)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(8)direncanakan sebesar Rp162.181.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp839.068.749.256,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas: Gaji dan tunjangan; Belanja Tambahan Penghasilan ASN; Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN; Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

g.Belanja Pegawai BLUD. Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp305.483.431.877,00 (Tiga Ratus Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp418.081.166.716,00 (Empat Ratus Delapan Belas Miliar Delapan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah). Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.357.573.347,00 (Tujuh Puluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.356.697.612,00 (Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah). Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp251.879.704,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah). Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.538.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah). Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.000.000.000,00 (Tujuh Belas Miliar Rupiah). a. ¢. d. e. f.

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)15 Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp680.585.477.291,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas: Belanja Barang; Belanja Jasa; Belanja Pemeliharaan; Belanja Perjalanan Dinas; Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain / Masyarakat;
1. f.Belanja Barang dan Jasa BOS;
2. g.Belanja Barang dan Jasa BLUD. Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp102.789.957.757,00 (Seratus Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp236.716.755.874,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah). Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp64.157.713.980,00 (Enam Puluh Empat Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah). Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d direncanakan sebesar Rp115.262.285.680,00 (Seratus Lima Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah). Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e direncanakan sebesar Rp8.958.440.000,00 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f direncanakan sebesar Rp32.700.324.000,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf g direncanakan sebesar Rp120.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Miliar Rupiah). Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nihil). Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.625.330.000,00 (Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) Rupiah) yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta direncanakan sebesar Rp8.625.330.000,00 (Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). a. d. e. 16
(19)Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.580.761.938,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
2. b.Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
(20)Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp27.080.761.980,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah}.
(21)Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b_- direncanakan sebesar Rp2.499.999.958,00 (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
(22)Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp439.000.000,00,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
2. b.Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga;
3. c.Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
(23)Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp249.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah).
(24)Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (22) huruf b direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah).
(25)Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (22) huruf c_ direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).
(26)Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(8)huruf a direncanakan sebesar Rp80.126.062.518,00 (Delapan Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas Belanja modal tanah sebesar Rp80.126.062.518,00 (Delapan Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah). (27} Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 aayat (8) =huruf b~ direncanakan sebesar Rp100.013.157.565,00 (Seratus Miliar Tiga Belas Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas: Belanja Modal Alat Besar; Belanja Modal Alat Angkutan; Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur; Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga; Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar; Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan; Belanja Modal Alat Laboratorium; a. b. d. e. f. g. 17 Belanja Modal Komputer; Beanja Modal Alat Keselamatan Kerja; Belanja Modal Peralatan Olahraga; Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD. h. 1. J. k.
(28)Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf a 1.
(29)
(30)
(31)(32}
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)direncanakan sebesar Rp568.506.770,00 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah). Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf b direncanakan sebesar Rp23.299.105.019,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Ribu Sembian Belas Rupiah). Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf c direncanakan sebesar Rp385.770.920,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah). Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf d direncanakan sebesar Rp6.996.300.525,00 (Enam Mular Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf e-— direncanakan sebesar Rp1.429.572.515,00 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah). Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf f direncanakan sebesar Rp23.633.889.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf g direncanakan sebesar Rp4.370.278.206,00 (Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah). Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) hurufh direncanakan sebesar Rp4.523.018.610,00 (Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Belas Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah). Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(27)huruf i direncanakan sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah); Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf j direncanakan sebesar Rp6.300.000,00 (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf k direncanakan sebesar Rp21.800.216.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf 1 direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (Tiga Belas Miliar Rupiah). 18
(40)Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) =huruf c_ direncanakan sebesar Rp243.194.344.766,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal bangunan gedung;
2. b.Belanja Modal Bangunan Menara;
3. c.Belanja Modal Tugu Titik Kontrol /Pasti.
(41)Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (40) huruf a direncanakan sebesar Rp241.569.344.766,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
(42)Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam ayat (40) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah).
(43)Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (40) huruf c direncanakan sebesar Rp525.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
(44)Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf d direncanakan sebesar Rp40.196.570.400,00 (Empat Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
2. b.Belanja Modal Bangunan Air;
3. c.Belanja Modal Instalasi;
4. d.Belanja Modal Jaringan.
(45)Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(44)huruf a direncanakan sebesar Rp37.292.774.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
(46)Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (44) huruf b direncanakan sebesar Rp2.510.650.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
(47)Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (44) huruf c direncanakan sebesar Rp199.860.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
(48)Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (44) huruf d direncanakan sebesar Rp193.286.400,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).
(49)Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf e direncanakan sebesar Rp3.812.625.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
2. b.Belanja Modal Aset Tidak Berwujud. (S50) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(49)huruf a direncanakan sebesar Rp162.455.000,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). 19
(51)Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat
(49)huruf b direncanakan sebesar Rp3.650.170.000,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
(52)Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (15) direncanakan sebesar Rp16.858.418.452,00 (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp16.858.418.452,00 (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
(53)Anggaran Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat
(16)huruf a direncanakan sebesar Rp200.260.425.186,00 (Dua Ratus Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp200.260.425.186,00 (Dua Ratus Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
(54)Anggaran Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp162.181.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/ Kota;
2. b.Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten / Kota.
(55)Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (54) huruf a direncanakan sebesar Rp107.013.000.000,00 (Seratus Tujuh Miliar Tiga Belas Juta Rupiah).
(56)Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (54) huruf b direncanakan sebesar Rp55.168.000.000,00 (Lima Puluh Lima Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021