DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2015

Nomor: 47
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tata cara, prosedur, dan ketentuan terkait pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa poin utama yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Ketentuan Perjalanan Dinas, Jenis Perjalanan Dinas, Biaya dan Sumber Pendanaan, Dokumentasi dan Laporan, Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menyatakan bahwa Standar Satuan Harga perjalanan dinas berdasarkan kemampuan keuangan daerah:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400): 1 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5234), 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326), 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494): 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593): Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), 2 Menetapkan :
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104):
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Luar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 3 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan/Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain. 7. Pejabat berwenang adalah Gubernur/ Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Ketua/ Wakil Ketua/ Pimpinan DPRD, Penggunan Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi Kalimantan Utara. 8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan / diperbantukan di luar instansi induknya. 9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Tenaga Non PNS adalah Tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksankan tugas pemerintah berdasarkan Surat Perjanjian antara yang bersangkutan dengan Kepala SKPD/ Kuasa Pengguna anggaran. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan atau yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dengan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara/Daerah. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah dan pemberitahuan yang ditujukan kepada yang melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Tempat Kedudukan adalah tempat awal yang melaksanakan tugas dan/atau melanjutkan tugas. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan Dinas. 4

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, CPNSD dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip :

a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
b.efisien, yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan secara Hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata,
c.efektif, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja kegiatan SKPD:
d.akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas : dan
e.wajar, yaitu sebagaimana adanya tanpa ada tambahan apapun.

Pasal 4

dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibayar dengan ketentuan :

a.surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari atasan pelaksana :
b.surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas dari atasan pelaksana : dan Cc. tanda bukti besaran pengambilan biaya transpot dari atau jasa penerbangan dan atau biaya penginapan dari tempat penginapan. 5 (2.

(3). a.

BAB IV

PERJALANAN DINAS

Pasal 5

. Jenis Perjalanan Dinas, meliputi :(1 Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/ atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri / Luar Negeri, dan Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah. b. Perjalanan Dinas dilakukan dalam hal:

a.melakukan Koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, workshop, studi banding, bimbingan teknis, seminar, menghadiri acara (sesuai undangan), mengikuti pendidikan, pelatihan dan atau acara yang sejenis: perjalanan yang dilakukan untuk memperoleh pengobatan di luar Kota Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas, b. perjalanan yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Kota Tempat Kedudukan: dan perjalanan yang akan menjemput jenazah dan atau mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman yang melaksanakan yang meninggal dunia dalam melakukan tugas. d. Perjalanan Dinas dibedakan menjadi :
a.Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang Dalam Negeri dibedakan menjadi :
1. 1.Perjalanan Dinas dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara/pemerintah atas perintah pejabat yang berwenang yang dananya bersumber dari APBD/APBN yaitu: a) Perjalanan Dinas dalam Daerah, terdiri dari : 1). Perjalanan Dinas di Luar Ibukota Provinsi Dalam Wilayah Provinsi adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama ke wilayah Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/ pemerintah atas perintah pejabat yang berwenang yang dananya bersumber dari APBD/ APBN, 6 2). Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Ibukota Provinsi adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang- kurangnya 8 Jam dari batas kota yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/ pemerintah atas perintah pejabat yang berwenang yang dananya bersumber dari APBD/ APBN. b) Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama di luar Wilayah Provinsi yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/ pemerintah atas perintah pejabat yang berwenang yang dananya bersumber dari APBD/ APBN.
2. 2.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/ kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dilakukan oleh pejabat daerah/ pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atas perintah pejabat yang berwenang yang dananya bersumber dari APBD/ APBN.

BAB V

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 6

Perjalanan dinas dalam negeri dapat dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS dan Tenaga Non PNS. (l Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mendapat surat persetujuan/ izin perjalanan dinas dari Menteri Dalam Negeri.

(2)/

Pasal 7

Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan yang mengikutsertakan Tenaga Non PNS lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (1 Perjalanan dinas bagi tenaga ahli fraksi pada DPRD disetarakan dengan PNSD golongan III.

(2)7
(1)
(2)
(3)
(4)
(3)
(4)

Pasal 8

Pelaksanaan Perjalanan dinas sebagaimana pada pasal 5 didahului dengan pengajuan telahaan staf yang diajukan secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang dengan mencantumkan maksud dan tujuan, jumlah orang serta jumlah hari penugasan, atau merupakan disposisi langsung dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas. SPT dapat diproses setelah mendapat disposisi/ persetujuan tertulis dari pejabat berwenang dan sebagai dasar untuk penerbitan SPPD. Untuk SPT dan SPPD dilingkungan Sekretariat Daerah dalam pemberian penomoran dapat diproses melalui Biro Umum dan Perlengkapan setelah ada persetujuan melaksanakan perjalanan dinas. Format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), sebagaimana tersebut pada lampiran peraturan ini.

BAB VI

PENANDATANGANAN SPT DAN SPPD

Pasal 9

SPT Gubernur ditandatangani oleh Gubernur.(1 SPT Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, dalam hal Gubernur berhalangan, SPT ditandatangani oleh wakil Gubernur atas nama Gubernur.

(2)SPT Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Gubernur, dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur. | SPT Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, jika berhalangan ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang ditunjuk. SPT untuk Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah di tanda tangani oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya. (S) SPT pejabat eselon III , IV, PNS, CPNS dan Tenaga Non PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara ditandatangani oleh Kepala Biro, jika berhalangan ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah.
(6)SPT untuk pejabat eselon III, eselon IV, PNS, CPNS dan Tenaga Non PNS pada SKPD, ditandatangani oleh Kepala SKPD, jika berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris dan/ atau pejabat yang ditunjuk.
(7)8
(8)SPT untuk pejabat eselon III, eselon IV, PNS, CPNS dan Tenaga Non PNS pada Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, jika berhalangan maka ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Dewan.
(9)Apabila pelaksanaan perjalanan dinas melibatkan instansi lain, maka SPT dibuat dan ditandatangani oleh Kepala SKPD instansi tersebut.

Pasal 10

SPT Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal ketua DPRD berhalangan, SPT ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua atas nama Ketua DPRD.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…