DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2018

Nomor: 47
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai upaya pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Utara. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kebakaran yang sering terjadi di wilayah tersebut, terutama pada musim kemarau, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Isi utama dari peraturan ini meliputi: Pencegahan kebakaran, Sistem peringatan dini, Penanganan kebakaran, Koordinasi lintas sektor, Penegakan hukum, Pemulihan lingkungan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; S A L I N A N

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum. 1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
14.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037. MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
2.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
5.Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
6.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7.Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbukan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.
8.Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah pengelolaan kebakaran hutan dan atau lahan yang melibatkan orang, badan hukum, masyarakat dan pemerintah daerah yang mempunyai keterlibatan penting dalam memutuskan sasaran dan keterlibatan dalam pencegahan, pengendalian api.
9.Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam semua usaha, pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, serta penyelamatan secara terpadu untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan dan lahan.
10.Pencegahan Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
11.Pemadaman Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan/atau lahan.
12.Penanganan Pasca Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka menangani hutan dan/atau lahan setelah terbakar.
13.Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah orang yang bertanggung jawab atas nama perseorangan, badan hukum, perserikatan, yayasan atau organisasi.
14.Orang adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
15.Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Kalimantan Utara.
16.Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, sosial dan hukum

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan di provinsi Kalimantan utara.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meminimalisir kebakaran hutan dan lahan serta memberikan kelancaran dalam sistem koordinasi dan pertanggungjawaban pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 3

(1)Pejabat yang berwenang dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berkewajiban melakukan perencanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
(2)Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan berupa:
1. a.Penyusunan rencana pemetaan wilayah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan;
2. b.Pemetaan jumlah dan letak areal yang dipakai oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian;
3. c.Pemetaan jumlah dan letak areal yang dipakai oleh perusahaan pengguna hutan dan lahan;
4. d.Penerapan teknis pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dapat diaplikasikan di daerah; dan
5. e.Melakukan pemetaan kearifan masyarakat adat melalui pola pengelolaan lahan untuk bercocok tanam.
(3)Tindakan-tindakan yang perlu dan patut menurut hukum sebagai siaga darurat dalam kebakaran hutan dan lahan bilamana terjadi peningkatan luasan kebakaran dan korban terdampak.

Pasal 4

(1)Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi lintas intansi untuk kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
(2)Kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Penentuan rentang kendali OPD yang akan menangani saat mulai terdeteksi adanya kebakaran hutan dan lahan (quick response); dan
2. b.Tindakan-tindakan yang perlu dan patut menurut hukum sebagai tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan bilamana terjadi peningkatan luasan kebakaran dan korban terdampak.

Pasal 5

(1)Gubernur sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.
(2)Penanganan pasca kebakaran hutan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan berupa:
1. a.Pengawasan pada areal bekas kebakaran;
2. b.Inventarisasi luas kebakaran hutan dan lahan;
3. c.Penaksiran kerugian; dan
4. d.Koordinasi penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.
(3)Melakukan fasilitasi atas konflik tenurial pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 6

(1)Pengawasan terhadap areal bekas kebakaran dimaksudkan untuk mengamankan bukti-bukti permulaan atas keterlibatan orang atau korporasi yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
(2)Instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat memasuki area perusahaan untuk mendapatkan bukti-bukti penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
(3)Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan koordinasi dengan instansi berwenang lainnya bilamana penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan merupakan tindak pidana.

Pasal 7

(1)Instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan berkewajiban melakukan perhitungan jumlah kerugian lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh tindakan orang atau badan usaha.
(2)Perhitungan jumlah kerugian atas terjadi kebakaran hutan dan lahan dapat menggunakan penilaian dari ahli valuasi ekonomi lingkungan.

Pasal 8

Setiap orang atau badan usaha sebagai pelaku atau karena kelalaiannya yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan bertanggung jawab mengganti kerugian dan berkewajiban memperbaiki lahan atau hutan yang rusak. kerugian bagi orang lain orang dan lingkungan dan atau masyarakat.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah secara berjenjang berkewajiban mensosialisasikan risiko penggunaan api serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan sampai kepada masyarakat di desa atau nama lain terutama yang bertempat tinggal di daerah yang rawan terjadi kebakaran.
(2)Pemerintah Provinsi mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga adat setempat untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
(3)Melalui Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota berkewajiban meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, lembaga adat untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai yang mendukung perlindungan hutan dan lahan.

Pasal 10

Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat termasuk dengan pihak-pihak organisasi atau perwakilan negara asing dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar dan menimbulkan ancaman terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…