DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2020

Nomor: 47
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup dan Sasaran Bab III Pendidikan Anti Korupsi Bab IV Aksi Anti Korupsi Bab V Kerja Sama Bab VI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran mengenai dampak korupsi yang dapat membahayakan dan merugikan keuangan negara serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, perlu menyelenggarakan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan, bagi Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; bahwa dengan pendidikan anti korupsi diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan antikorupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi guna membantu mengoptimalkan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pencegahan tindak pidana korupsi; bahwa_ berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan dan/ atau pelatihan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195); 8.

9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI. BAB | KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pendidikan Antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau pelatihan, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, serta masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Kalimantan Utara untuk menguatkan sikap antikorupsi. Aksi Antikorupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak terlibat dan tidak mendukung tindak pidana_ korupsi senantiasa menjalankan dan mengedepankan integritas dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan antikorupsi. Satuan Pendidikan dan/atau pelatihan adalah kelompok layanan pendidikan dan/atau pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

(1)
(2)-4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan dan/atau pelatihan tertentu. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pendidik adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai_ serta mengevaluasi Peserta Didik. Tenaga Kependidikan dan/atau pelatihan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan yang bertugas di Satuan Pendidikan dan/atau pelatihan. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dan/atau pelatihan. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada BUMD. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan melatih sumber daya manusia pada lembaga pendidikan dan/atau pelatihan dan pelatihan pemerintah. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah. Pelatihan Kepemimpinan Pemerintah Daerah adalah pelatihan struktural kepemimpinan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil, yang terdiri dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). 8. 9.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi meliputi:

a.Pendidikan Antikorupsi; dan
b.Aksi Antikorupsi. Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a.Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dan/ atau Pelatihan;
b.Pendidikan Antikorupsi bagi ASN; dan
c.Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai BUMD.

(3)Aksi Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dan/ atau Pelatihan; Aksi Antikorupsi bagi ASN; Aksi Antikorupsi bagi Pegawai BUMD; dan Aksi Antikorupsi bagi Masyarakat. ao 7p

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi ditujukan kepada:

a.Peserta Didik;
b.Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan /atau Pelatihan; c. Orangtua dan Komite Sekolah;
d.ASN;
e.Pegawai BUMD; dan f. Masyarakat.

BAB III

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 4

Pendidikan Antikorupsi bagi Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa meliputi: a pembiasaan sikap dan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli dan adil melalui penguatan pendidikan dan/atau pelatihan karakter di Satuan Pendidikan dan /atau Pelatihan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan spiritual, diskusi, bernyanyi, mendengarkan cerita, menonton, menggambar, mengarang dan apresiasi lagu yang diterapkan dalam kokurikuler dan ekstrakurikuler;

b.pemberian materi dan/atau pelatihan Antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan dan/atau pelatihan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan
c.pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah.

Pasal 5

Pendidikan Antikorupsi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau Pelatihan dilakukan melalui pemberian materi/modul pembelajaran pada kegiatan:

a.peningkatan kompetensi teknis bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau Pelatihan; b. c. 6- pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan pelatihan atau sertifikasi kejuruan/keahlian bagi Pendidik.

Pasal 6

Pendidikan Antikorupsi bagi Orang Tua dan Komite Sekolah dilakukan melalui: a b Cc

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)Sosialisasi nilai-nilai antikorupsi; Komitmen membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah; Pembiasaan nilai-nilai budi pekerti dalam keseharian dan memberikan keteladanan pada warga sekolah; dan Pelibatan komite sekolah dalam setiap Aksi Antikorupsi.

Pasal 7

Pendidikan Antikorupsi bagi ASN dilaksanakan dengan pemberian materi/modul pembelajaran Pendidikan dan/atau Pelatihan Antikorupsi dalam program pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara. Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis: Pelatihan teknis; Pelatihan fungsional; Pelatihan manajerial; Pelatihan dasar; Pelatihan Kepemimpinan Pemerintah Daerah; dan Pelatihan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemberian materi/modul pembelajaran Pendidikan dan/atau Pelatihan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Widyaiswara/Fasilitator/Penyuluh antikorupsi pada proses pendidikan dan/atau pelatihan. mo Ao op

Pasal 8

Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai BUMD dilaksanakan dengan pemberian materi antikorupsi dan kejahatan’ korporasi yang diselenggarakan oleh BUMD. Pendidikan dan/atau Pelatihan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis kegiatan:

a.Program pengembangan Pegawai BUMD;
b.Seminar dan lokakarya; dan
c.Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

AKSI ANTIKORUPSI

Pasal 9

Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dan/atau Pelatihan dilaksanakan melalui:

a.Penyampaian komitmen antikorupsi dalam upacara hari senin yang b. c.

(1)
(2)
(3)dilaksanakan dengan cara membacakan naskah antikorupsi; Mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah; Pendirian kantin kejujuran sebagai laboratorium Pendidikan dan/atau Pelatihan Antikorupsi; Penerimaan peserta didik baru dan kegiatan kenaikan kelas yang bebas dari gratifikasi dan pungutan liar; Pelaksanaan ujian kompetensi minimal dan ujian sekolah dengan integritas tinggi; Pelibatan komite sekolah dalam menyusun kebijakan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah; Pelaporan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah dan Biaya Operasional Pendidikan dan/atau Pelatihan melalui sistem aplikasi; dan Pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan Pendidikan dan/atau Pelatihan. d. e. f. &. h.

Pasal 10

Aksi Antikorupsi bagi ASN dilaksanakan melalui:

a.Kampanye antikorupsi;
b.Seminar dan lokakarya;
c.Pembangunan zona integritas; dan
d.Aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kampanye antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk:
a.Roadshow di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja;
b.Branding antikorupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; dan
c.Penyuluhan antikorupsi. Pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
a.Pembentukan kader antikorupsi di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan

(4)(S)
(1)
(2)
(1)
(2)
1. b.Pembentukan tim program pengendalian gratifikasi di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja. Untuk mendukung pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
2. a.Pendidikan dan/atau Pelatihan penyuluh antikorupsi; dan
3. b.Sertifikasi penyuluh antikorupsi. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembangunan zona integritas ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…