DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2015

Nomor: 48
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2014, yang berkaitan dengan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan kepegawaian. Poin-poin utama yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Perubahan Tambahan Penghasilan, Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan, Dasar Hukum Pemberian Tambahan Penghasilan, Tujuan Kebijakan, Efektivitas dan Implementasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 1 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 2. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 3 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 4. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 5. Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494): 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797):
3.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141):
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135):
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310): MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 27) perlu dilakukan perubahan sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya menjadi berbunyi:

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
6.Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Pusat yang dipekerjakan dan CPNS yang ditempatkan sementara/dititipkan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan CPNS Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pegawai dipekerjakan dan Pegawai penempatan sementara/titipan adalah Pegawai Negeri Sipil non PNS yang melaksanakan tugas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.
9.Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
11.Pimpinan SKPD adalah Sekretaris Daerah pada Sekretariat Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur pada Inspektorat, Kepala Kantor dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
12.Kepala Biro Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah unit kerja yang bertanggungjawab membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam menyelenggarakan manajemen CPNS dan PNS.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 2 selengkapnya menjadi berbunyi:

Pasal 2

(1)Dalam melaksanakan tugas CPNS, PNS, Pegawai dipekerjakan dan Pegawai penempatan sementara/titipan di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan.
(2)Pemberian tambahan penghasilan kepada CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 8076 (delapan puluh perseratus).
(3)Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan per bulan.
(4)Pencairan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)dihapus. . Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 3

Setiap CPNS, PNS dan Pegawai dipekerjakan dan Pegawai penempatan sementara/titipan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. . Ketentuan Pasal 4 dihapus. . Ketentuan Pasal 5 dihapus. 3. 4. 5. . Ketentuan Pasal 6 dihapus. 6. . Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 selengkapnya menjadi berbunyi: 7.

Pasal 8

(1)CPNS, PNS, Pegawai dipekerjakan dan Pegawai penempatan sementara/ titipan yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan pemotongan tambahan penghasilan.
(2)Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut : Jumlah No. Komponen Potongan / Hari 1. | Tidak mengikuti apel pagi 0,50 Yo 2. | Tidak masuk kerja 1 hari tanpa keterangan 2 Yo 3. | Sakit dengan surat keterangan 0,5045 4. | Izin keperluan mendesak 1Yo 9. | Terlambat masuk kerja sampai dengan 2 jam 0,25 Yo 6. | Terlambat masuk kerja sampai dengan 4 jam 0,50 Yo 7. | Terlambat masuk kerja lebih dari 4 jam 2Yo 8. | Pulang cepat lebih awal 2 jam 0,25 9. | Pulang cepat lebih awal 4 Jam 0,50 10. | Cuti:
1. a.Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Dibavar penuh Bersalin, Cuti karena alasan penting yar P
2. b.Cuti diluar tanggungan Negara Tidak dibayar 11. | PNS yang menjalani Hukuman Pidana tidak dibayar 12. PNS yang dikenakan pemberhentian sementara Tidak dibayar sebagai PNSD ttd
  1. 8.Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dihapus dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 14 selengkapnya menjadi berbunyi:

Pasal 14

(1)dihapus.
(2)PNSD pejabat fungsional tertentu dan atau yang bekerja menggunakan sistem shift pengisian daftar hadirnya diatur tersendiri.
(3)Pejabat pengelola dan pelaksana yang bertanggungjawab terhadap pengisian daftar hadir ditetapkan oleh Kepala SKPD.
(4)Ketentuan pengisian daftar hadir bagi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara diatur sendiri. (S) Pengisian daftar hadir Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretariat Daerah provinsi Kalimantan Utara dikelola oleh Biro Kepegawaian dan Diklat Setda Provinsi Kalimantan Utara. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Desember 2015 Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, TRIYONO BUDI SASONGKO 13. Pegawai dipekerjakan dan Pegawai penempatan sementara/titipan tetapi tidak menerima tambahan penghasilan dari Instansi penerima (kecuali Honor) | Dibayar penuh

14.Sakit :

a.Sakit ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 3 (tiga) hari dengan keterangan dokter. Dibayar penuh
b.Sakit tanpa Pemberitahuan dianggap Tidak Le) Masuk Kerja. 2
c.Sakit lebih dari 14 hari ada cuti sakit Dibayar penuh 15. | Tugas Belajar (Tubel). 80 Yo 16. Tugas belajar sudah habis masa waktunya dan Tidak dibayartidak melaporkan diri. Y9

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…