DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2017

Nomor: 48
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur pemberian tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD di Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini merinci besaran, mekanisme, serta ketentuan terkait pemberian tunjangan tersebut sebagai bagian dari hak-hak keuangan anggota legislatif. Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Dasar Penentuan Tunjangan, Mekanisme Pembayaran, Ketentuan Pengawasan dan Pelaporan, Penggantian atau Penarikan Tunjangan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan

Mengingat

Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur, . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana b. dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), 1 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234): Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kalimantan Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104): Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), 3 4. 5. 6. 7. 2 8 10. 11. 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertangungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067), Peraturan Gubernur Nomor .... Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Peraturan Daerah adalah, yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi. Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung untuk kelancaran tugas 4. 5. 6. 7. 8. 9. dan menunjang DPRD. 4

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara 2017 dan pedoman dalam pemberian tunjangan transportasi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara 2017.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan berdasarkan atas:

a.azas kepatutan,
b.azas kewajaran: C. azas rasionalitas,
d.standar harga setempat yang berlaku, dan
e.standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah /janji. Besarnya Tunjangan Perumahan adalah sebagai berikut:
a.ketua DPRD sebesar Rp20.000.000,00 / bulan,
b.wakil Ketua DPRD @ sebesar Rp18.500.000,00 / bulan, dan
c.anggota DPRD @ sebesar Rp17.000.000,00 / bulan. Tunjangan Perumahan tidak termasuk internet, biaya listrik, air, gas

(2)
(3)(4 dan telepon. 5
(2)

BAB III

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

Tunjangan Transportasi hanya diberikan kepada Anggota DPRD dan kepada Anggota DPRD tidak diberikan kendaraan dinas. Tunjangan Transportasi hanya diberikan kepada Anggota DPRD dan dibayarkan berdasarkan atas:

a.azas kepatutan,
b.azas kewajaran: C. azas rasionalitas: dan
d.standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan peurndang-undangan. Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah /janji. Besarnya Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD masing-masing anggota sebesar Rp. 14.000.000,00 / bulan. (1

BAB IV

PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

Pemberian tunjangan perumahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Tata cara pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota (1

(2)DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 September 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, naa mm i 1 i R0 | NA oat Badun, US Bekrohare Daerah 3 b ? ft 4 Ramadan MZ, MS tisto Merintis -— 7 “Naat bonn,SA.otn ep teian 2 : Akmalse Kepala Bpxan t IRIANTO LAMBRIE ta 9 7

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 September 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 September 2017 SEKRETARIS DAERAH,PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 48 7

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 September 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 September 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, « BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 48 1 1 (ost K. Zaiwddin H2 jwsiAsta Ahncstrasap na, Ba belenaaN Kata Pico Hukum —Atenad SagannersE ME ' Kania #9 rap. k 7 4a

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…