DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2018

Nomor: 48
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai ketentuan penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini menetapkan jenis-jenis pakaian dinas, tata cara pemakaiannya, dan standar yang harus diikuti oleh para pegawai negeri sipil serta pejabat di provinsi tersebut. Isi pokok dari peraturan ini meliputi: Jenis-jenis pakaian dinas, Waktu dan situasi pemakaian, Standar dan spesifikasi pakaian dinas, Kewajiban dan larangan, Pengawasan dan sanksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pakaian Dinas Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dl Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

(1)Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari :
1. a.Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari : 1) PDH Warna Khaki; 2) PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap; dan 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
2. b.Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
3. c.Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
4. d.Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
5. e.Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
(2)PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; dan
2. b.PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Pasal 4

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
(2)PDH terdiri dari :
1. a.PDH Pria :
  1. 1.Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
  2. 2.Celana panjang warna khaki; dan
  3. 3.Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
2. b.PDH Wanita :
  1. 1.Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
  2. 2.Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
  3. 3.Sepatu pantofel warna hitam
3. c.PDH wanita berjilbab, jilbab warna khaki dan hamil menyesuaikan.
(3)Bagi pegawai Golongan Ruang IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Pasal 5

(1)PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
(2)PSH Pria :
1. a.Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
2. b.Leher berdiri dan terbuka;
3. c.Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
4. d.Kancing lima buah
(3)PSH Wanita :
1. a.Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
2. b.Leher berdiri dan terbuka;
3. c.Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
4. d.Kancing lima buah.
(4)PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 6

(1)PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu- tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
(2)PSR Pria :
1. a.Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
2. b.Leher berdiri dan terbuka;
3. c.Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
4. d.Kancing lima buah.
(3)PSR Wanita:
1. a.Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
2. b.Leher berdiri dan terbuka;
3. c.Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
4. d.Kancing lima buah.
(4)PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 7

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
(2)PSL Pria :
1. a.Jas warna gelap;
2. b.Celana panjang warna sama;
3. c.Kemeja dengan dasi.
(3)PSL Wanita :
1. a.Jas warna gelap;
2. b.Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
3. c.Kemeja dengan dasi.
(4)PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 8

(1)PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
(2)PDL Pria dan Wanita :
1. a.Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
2. b.Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
3. c.Sepatu kulit warna hitam.
(3)PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
(4)PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Pasal 9

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini

Pasal 10

(1)Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud Pasal 2:
1. a.Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
2. b.Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap (tidak berbahan jins) dengan memakai atribut lengkap;
3. c.Hari Kamis dan Jumat menggunakan PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah;
(2)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:
1. a.Eselon I dan Eselon II mengunakan PDH lengan panjang; dan
2. b.Eselon III, Eselon IV dan Non Eselon mengunakan PDH lengan pendek.
(3)Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
(4)Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI, dan/atau sesuai ketentuan acara.
(5)PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
(6)Pakaian dinas tertentu, digunakan pada saat bertugas/kondisi tertentu (Upacara, bertugas kelapangan dan konsultasi ke luar daerah).
(7)Pakaian untuk Tenaga Honorer/PTT khusus hari Senin dan Selasa Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap (tidak berbahan jins), Rabu dan Kamis menggunakan batik celana/rok warna hitam atau gelap Jum’at menyesuaikan.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 11

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

a.Tutup Kepala;
b.Tanda Pangkat;
c.Lencana KORPRI;
d.Papan Nama;
e.Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
f.Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
g.Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
h.Tanda Pengenal; dan
i.Lambang Masa Kerja (X, XX dan XXX) dan Lencana Penghargaan lainya.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…