DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2019

Nomor: 49
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

BABI KETENTUAN UMUM BAB II PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN BAB VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN BAB VII PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362): 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1): 6.

7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310):
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157):
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4 NO 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten /Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Partai Politik adalah Partai Politik tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara. Tim Verifikasi adalah tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik Provinsi Kalimantan Utara. Tim Penilai adalah tim penilaian terhadap permohonan kenaikan bantuan keuangan Partai Politik. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD adalah pengurus partai politik di tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politk. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik ditingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan 5. 8. 9. 18. 19.

(1)
(2)
(3)Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh DPRD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II

PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Gubernur memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD.

Pasal 4

Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD. Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu yang ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 5

Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD didasarkan pada kemampuan Daerah. Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) sebesar Rp 1.200.00 (seribu dua ratus rupiah )per suara sah Alokasi anggaran Bantuan Keuangan yang telah melebihi Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 6

Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

(1)
(2)dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 7

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk kenaikan dana Bantuan Keuangan Partai Politik harus melalui persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Kewenangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

didelegasikan kepada Gubernur untuk kenaikan dana Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Persetujuan Menteri terhadap kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD.

Pasal 9

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan berdasarkan penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas Daerah. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.kondisi kemampuan keuangan Daerah:
b.nilai per suara Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya: dan Cc. indeks kemahalan.

Pasal 10

Gubernur membentuk Tim untuk melakukan penilaian terhadap permohonan kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, Biro Hukum Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta pejabat terkait. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Biaya penilaian terhadap permohonan kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…