DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2021

Nomor: 49
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN HIBAH BAB IV PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF Bab VII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu. dilakukan perubahan pada Peraturan Gubernur Namor 11 Tahun 2013 tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial; 2 Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 __ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157; 6.

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN := Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ‘TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN- SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 5. Biro Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Biro Kesra adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan dan pengawasan lain terhadap 7. 8. penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 9. dengan Peraturan Daerah. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran PD. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus' yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah. Surat Pernyataan adalah pernyataan yang dibuat olch Calon Penerima Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang berisikan kesanggupan dan tanggung jawab (Fisik dan Keuangan) melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Masyarakat yang selanjutnya disebut kelompok masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/ kumpulan manusia tersebut. Yayasan adalah badan hukum yang berdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Laporan penggunaan hibah dan bantuan sosial adalah pertanggungjawaban atas pemberian hibah dan bantuan sosial oleh penerima sesuai dengan rencana peruntukan yang tercantum dalam usulan/ proposal pengajuan hibah dan bantuan sosial.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.Pemberian Hibah;
b.Pemberian Bantuan Sosial;
c.Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan;
d.Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
e.Monitoring dan Evaluasi. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa uang, barang atau jasa. Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa uang atau barang.

BAB II

PEMBERIAN HIBAH

Pasal 3

Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas_ keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit harus memenuhi kriteria :

a.peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;
b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan; 7

(1)
(2)Cc. tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali : 1) kepada pemerintah opusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Badan atau lIembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Partai politik dan/atau 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
1. d.memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya _tungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. e.memenuhi persyaratan penerima hibah;

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

a.Pemerintah Pusat;
b.Pemerintah Daerah lainnya;
c.Badan Usaha Milik Negara
d.Badan Usaha Milik Daerah;
e.Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
f.Partai Politik. Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dengan ketentuan :
a.Hibah dari pemerintah daerah_ dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3)
(4)(S)
(6)
1. b.Hibah dapat diberikan kepada Unit kerja pada Kementrian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik dengan ketentuan tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. c.Hibah kepada Pemerintah Pusat hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan. Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima dari Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa. Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada :
3. a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. b.yang bersifat nirlaba dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/walikota;
5. c.yang bersifat nirlaba, sukarela dan bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan Instansi vertikal atau Kepala PD yang terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
6. d.Koperasi yang didirikan berdasarkan’ ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
1. e.Hibah kepada kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan, majelis taklim, pengurus masjid, mushola/langgar, gereja, pura, vihara kelompok keagamaan, lembaga kemasyarakatan desa dan lain sebagainya dapat diberikan bantuan hibah setelah memiliki pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala PD terkait sesuai dengan kewenangannya. Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara. Pengesahan atau penetapan Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan oleh Kepala PD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangannya dengan memberikan nomor register pengesahan atau penetapan. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementrian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai gaji bulanan pengurus, pembayaran sewa/kontrak kantor sekretariat dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung program pemerintah, organisasi yang terbentuk berdasarkan peraturan perundangan, dikecualikan diperkenankan peruntukan penggunaan dana hibah untuk sewa/kontrak Kantor sekretariat organisasi tersebut. Ketentuan sebagaimana yang diatur pada ayat 6 huruf d paling sedikit memiliki persyaratan :
2. a.Bukan merupakan koperasi simpan pinjam;
3. b.Koperasi yang aktif, sehat dan bersertifikat;
4. c.Ketentuan dan persyaratan lebih lanjut terkait koperasi ditetapkan oleh PD terkait sesuai dengan kewenangannya melalui Keputusan Gubernur.
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)

Pasal 6

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, diberikan dengan persyaratan paling sedikit memuat :

a.Memiliki kepengurusan yang jelas didaerah domisili;
b.Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
c.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan/atau yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah; Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), diberikan dengan persyaratan paling sedikit memuat :
a.telah terdaftar pada kementrian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
b.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; dan
c.memiliki sekretariat tetap dan alamat jelas di daerah yang bersangkutan; Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Gubernur. Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

a.surat permohonan kepada Gubernur:

(3)
(4)
(2)
1. c.latar belakang, maksud dan tujuan;
2. d.susunan kepengurusan;
3. e.jangka waktu kegiatan; lokasi kegiatan; rincian rencana biaya untuk hibah uang; dang
4. h.rincian jumlah dan jenis barang untuk hibah berupa barang. Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk pemerintah pusat, wajib melampirkan surat pernyataan dari ketua/ kepala atau sebutan lainnya yang menyatakan bahwa usulan hibah yang disampaikan tidak dianggarkan dalam DIPA dan sumber pendanaan lainya yang sah pada instansi/satuan kerja yang bersangkutan. Dalam hal usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan, Gubernur mendisposisi kepada Kepala PD sesuai tugas dan fungsi PD terkait.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Gubernur membentuk Tim Hibah dan (1 Bantuan Sosial. Tim Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk :

a.Menerima/menghimpun dan wmeregistrasi seluruh usulan permohonan;
b.Mengelompokkan setiap usulan permohonan sesuai dengan PD terkait sesuai dengan tupoksinya untuk kemudian dilakukan evaluasi oleh PD terkait;
c.Memonitor proses penyelesaian evaluasi permohonan maupun usulan pencairan diterbitkan/tidak diterbitkannya rekomendasi oleh PD terkait;
d.Menerima evaluasi yang dilaksanakan oleh PD terkait untuk kemudian disampaikan kepada TAPD melalui Sekretaris TAPD;
e.Mengajukan telaahan kepada Gubernur terkait usulan hibah dan Bantuan Sosial terencana yang telah mendapatkan rekomendasi dari oleh PD terkait sebagai bahan pertimbangan TAPD penyusunan KUA dan PPAS;

(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
1. f.Dapat bersama-sama dengan PD terkait melaksanakan monitoring dan evaiuasi terkait usulan yang diajukan kepada Gubernur;

Pasal 9

Gubernur menunjuk PD terkait untuk melakukan verifikasi terhadap usulan Hibah yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Penunjukan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.meneliti kelengkapan dokumen persyaratan;

(3)
1. b.meneliti keterkaitan usulan kegiatan yang diajukan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah;
2. c.meneliti kesesuaian antara isi usulan hibah dan dokumen persyaratan dengan keadaan/kondisi dilapangan yang sesungguhnya;
3. d.meneliti kesesuaian Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan gambar/ desain untuk usulan hibah yang akan digunakan’ untuk pembangunan fisik/konstruksi;
4. e.memastikan keberadaan pemohon hibah yang mengajukan usulan hibah sesuai dengan yang tercantum dalam usulan hibah;
5. f.menyimpulkan pemberian hibah dalam bentuk uang atau barang atau jasa serta nilai dan/atau jumlah pemberian hibah uang atau barang atau jasa;
6. g.menyimpan atau mengarsipkan dokumen administrasi usulan hibah secara baik beserta kelengkapan pendukungnya termasuk hasil evaluasi; Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PD terkait dapat berkoordinasi dengan PD lain maupun Pemerintah Kabupaten / Kota. Mengingat kondisi geografis dan kemampuan personil serta kemampuan anggaran dan lain sebagainya, verifikasi dan penerbitan rekomendasi oleh PD terkait dapat dilaksanakan di awal tahun anggaran berjalan, sebelum penetapan keputusan Gubernur tentang daftar penerima hibah. Verifikasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian dana hibah tersebut yang tertuang dalam Keputusan Gubernur.
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)Contoh format usulan hibah, kelengkapan dokumen calon penerima hibah, berita acara kelengkapan dokumen observasi/peninjauan lapangan calon penerima hibah, berita acara hasil verifikasi dan evaluasi PD, rekomendasi usulan hasil verifikasi dan evaluasi PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Format A.1 sampai dengan Format A.5.

Pasal 10

Belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dianggarkan pada PD terkait dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah terkait hubungan antar Lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada PD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diluar urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung program dan_ kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…