DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengawasan internal oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Tujuan dan Fungsi Pengawasan Internal, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Kode Etik dan Standar Profesional, Independensi dan Objektivitas, Pelaporan dan Tindak Lanjut

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah kepada auditi; dan

i.mengoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Kabupaten f Kota, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 12

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten Kota berupa :

a.melakukan koordinasi penJrusunan PKPT;
b.berperan aktif menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
c.melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d.melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
e.berperan aktif menyelenggarakan kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
f.melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forr.m Bersama APIP se-Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 13

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Daerah Provinsi lain berupa :

a.melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
b.berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
c.melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Indonesia.

Pasal 14

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Provinsi dengan Kementerian Dalam Negeri berupa :

a.berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (Rakorwasdanas) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah;
b.menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
c.melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
d.melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
e.berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Pasal 15

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Provinsi dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa:

a.berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
b.menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
c.melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
d.menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan; dan
e.berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Pasal 16

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara dengan Inspektorat Jenderai di Lingkungan Kementerian berupa :

a.berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
b.melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
c.berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
d.melakukan joint audit.

Pasal 17

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Provinsi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berupa :

a.berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
b.melakukan kerjasarna pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
c.melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
d.berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
e.melakukan joint audit.

Pasal 18

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Provinsi dengan Badan Pemeriksa Keuangan berupa :

a.berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
b.melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
c.mengoordinasikan penyampaian managemen letter oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
d.mengoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja; dan
e.berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Pasal 19

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Provinsi dengan Penegak Hukum berupa : a. b. melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Gubernur; dan memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal Januari 2014 PJ. GUBERNUR I(ALIMANTAN UTARA, Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal Januari 2Ol4 Sekretaris Daerah, Drs. H. BADRUN. MSi. Pembina Utama Madya ,lV ld NrP. 1960061.7 19850 1 100 1 BERITA DAERAH PROVINSI I{ALIMANTAN UTARA TAHUN 2OI4 NOMOR 05

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…