DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan dan Ruang Lingkup, Prinsip-Prinsip Pengadaan Tanah, Prosedur Verifikasi Dokumen, Pihak yang Terlibat, Persyaratan Dokumen Perencanaan, Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Gubemur Kalimantan Utara tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kalimantan Utara;
b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keabsahan terhadap dokumen perencanaan Pengadaan Tanah perlu dibuat Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti penyampaian dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dari Instansi yang memerlukan tanah, perlu dilakukan verifikasi dokumen perencanaan Pengadaan Tanah;
1. 2.Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak dalam proses Pengadaan Tanah.
2. 3.Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah. Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
3. 1.Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan PERATURANGUBERNUR KALIMANTANUTARATENTANG PEDOMAN VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGANUMUMDI KALIMANTANUTARA. MEMUTUSKAN:

8.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 30);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
6.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

(1)Pedoman pelaksanaan verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah di Kalimantan Utara dimaksudkan sebagai acuan proses pemeriksaan dan pengesahan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di wilayahProvinsiKalimantan Utara.
(2)Pedoman pelaksanaan Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah di Kalimantan Utara, bertujuan untuk memberikan penilaian dan pengesahan terhadap kesesuaian materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 2

11.Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah Timyang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubemur dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan.
10.Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan proses pemeriksaan dan pengesahan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
9.Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian, Pemerintah Daerah Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupateri/Kota di Daerah, dan Badan Hukum MilikNegara / Badan Usaha MilikNegara yang mendapat penugasan Khusus Pemerintahan.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Kalimantan Utara.
7.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5.Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan Tanah Bagipembangunan untuk kepentingan Umum.
6.Daerah adalah ProvinsiKalimantan Utara.
4.Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

(3)Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menguraikan kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Prioritas Pembangunan.
(2)Maksud dan tujuan reneana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), menguraikan maksud dan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk kepentingan umum.
(1)Reneana Pengadaan Tanah disusun dalam bentuk Dokumen Pereneanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat:
1. a.maksud dan tujuan reneana pembangunan;
2. b.kesesuaian dengan Reneana Tata Ruang Wilayahdan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
3. c.letak tanah;
4. d.luas tanah yang dibutuhkan;
5. e.gambaran umum status tanah;
6. f.perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
7. g.perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
8. h.perkiraan nilai tanah; dan
9. i.rencana penganggaran.

Pasal 5

Rencana Tata Ruang Wilayahdidasarkan atas:

a.rencana Tata Ruang Nasional;
b.rencana Tata Ruang Kalimantan Utara; dan
c.rencana Tata Ruang Kabupaterr/ Kota;

Pasal 4

(1)Timverifikasisebagaimana dimaksud pada ayat (1),memilikitugas :
1. a.melakukan verifikasi kesesuaian materi muatan dokumen perencanaan pengadaan tanah; dan
2. b.menetapkan secara resmi tanggal diterimanya dokumen perencanaan pengadaan tanah.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
1. a.sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. b.unsur Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. c.unsur Dinas PUTRProvinsi Kalimantan Utara
4. d.unsur Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara;
5. e.unsur Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
6. f.unsur BAPPEDAProvinsiKalimantan Utara; dan
7. g.unsur BLHProvinsiKalimantan Utara;
(1)Gubernur membentuk tim verifikasi untuk melakukan verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 3

(2)Survei sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menghasilkan kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak Pengadaan Tanah.
(1)Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:
1. a.survei sosial ekonomi;
2. b.kelayakan lokasi;
3. c.analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
4. d.perkiraan nilai tanah;
5. e.dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dan Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan
6. f.studi lain yang diperlukan.

Pasal 6

(10)Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf i, menguraikan besaran dana, sumber dana, dan rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, serta sosialisasi.
(9)Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, menguraikan perkiraan nilai Ganti Kerugianobyek Pengadaan Tanah, meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/ atau kerugian lain yang dapat dinilai.
(7)Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(8)Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan.
(6)Gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menguraikan data awal mengenai penguasaan dan pemilikan atas tanah.
(5)Luas tanah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menguraikan perkiraan luas tanah yang diperlukan.
(4)Letak tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, menguraikan wilayah administrasi:
1. a.kelurahan / desa atau nama lain;
2. b.kecamatan;
3. c.kabupaterr/kota, dan
4. d.provinsi.
(2)Gubemur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektifitas,kondisi geografis,sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya, dalam waktu 5 (lima)hari kerja sejak diterimanya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.
(1)Pengadaan Tanah yang lokasinya berada di Kabupaten/Kota harus menyampaikan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah kepada Gubemur, apabila :
1. a.pendanaan pengadaan tanahnya berasal dari APBD Kabupaten/Kota dengan luas lebih dari 5 ( lima) hektar; dan
2. b.pengadaan Tanah yang pendanaan pengadaan tanahnya berasal dari Anggaran Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara (APBN).

Pasal 8

(1)Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Instan si yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Instansi yang memerlukan tanah disampaikan kepada gubemur.

Pasal 7

(7)Studi lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan hasil studi yang secara khusus diperlukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a sampai dengan huruf e dapat berupa studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanan, atau studi keagamaan, sebagai antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk kepentingan umum.
(6)Dampak lingkungan dan dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk menghasilkan perkiraan besarn.ya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah.
(4)Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan yang diperoleh bagi wilayah dan masyarakat.
(3)Kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurub b, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan umum yang dituangkan dalam bentuk peta rencana lokasi pembangunan. BERITA DAERAH KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR Q.~... IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 :iAgustus 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa19
(4)Untuk Perencanaan Pengadaan Tanah yang luasnya 1 sampai 5 (lima) hektar dapat dilakukan Iangsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua bela pihak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
(3)Untuk Perencanaan Pengadaan Tanah yang luasnya lebih dari 5 (lima) hektar maka Gubernur membentuk Tim Persiapan paling lama 2 (dual hari kerja sejak dokumen perencanaan resmi diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).

3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Mengingat

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kalimantan Utara;
b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keabsahan terhadap dokumen perencanaan Pengadaan Tanah perlu dibuat Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti penyampaian dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dari Instansi yang memerlukan tanah, perlu dilakukan verifikasi dokumen perencanaan Pengadaan Tanah;
1. 3.Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah.
2. 2.Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak dalam proses Pengadaan Tanah. Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
3. 1.Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.

Pasal 1

Menetapkan PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARATENTANG PEDOMAN VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAANTANAH BAGI PEMBANGUNANUNTUK KEPENTINGANUMUMDI KALIMANTANUTARA. MEMUTUSKAN:

8.Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 30 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pernbangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 30);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
6.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

(2)Pedoman pelaksanaan Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah di Kalimantan Utara, bertujuan untuk memberikan penilaian dan pengesahan terhadap kesesuaian materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
(1)Pedoman pelaksanaan verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah di Kalimantan Utara dirnaksudkan sebagai acuan proses pemeriksaan dan pengesahan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di wilayahProvinsiKalimantan Utara.

Pasal 2

11.Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah Timyang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubemur dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan.
10.Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan proses pemeriksaan dan pengesahan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
9.Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian, Pemerintah Daerah Kalimantan Utara, Pemerintah KabupatenjKota di Daerah, dan Badan Hukum MilikNegara / Badan Usaha MilikNegara yang mendapat penugasan Khusus Pemerintahan.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Kalimantan Utara.
7.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Utara.
5.Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubemur, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan Tanah Bagipembangunan untuk kepentingan Umum.
6.Daerah adalah ProvinsiKalimantan Utara.
4.Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

(3)Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menguraikan kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Prioritas Pembangunan.
(2)Maksud dan tujuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), menguraikan maksud dan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk kepentingan umum.
(1)Rencana Pengadaan Tanah disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat:
1. a.maksud dan tujuan rencana pembangunan;
2. b.kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
3. c.letak tanah;
4. d.luas tanah yang dibutuhkan;
5. e.gambaran umum status tanah;
6. f.perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
7. g.perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
8. h.perkiraan nilai tanah; dan
  1. 1.rencana penganggaran.

Pasal 5

Rencana Tata Ruang Wilayah didasarkan atas:

a.rencana Tata Ruang Nasional;
b.rencana Tata Ruang Kalimantan Utara; dan
c.rencana Tata Ruang Kabupatenj Kota; Pasa14

(1)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas :
1. a.melakukan verifikasi kesesuaian materi muatan dokumen perencanaan pengadaan tanah; dan
2. b.menetapkan secara resmi tanggal diterimanya dokumen perencanaan pengadaan tanah.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
1. a.sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. b.unsur Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. c.unsur Dinas PUTRProvinsi Kalimantan Utara
4. d.unsur Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara;
5. e.unsur Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
6. f.unsur BAPPEDAProvinsi Kalimantan Utara; dan
7. g.unsur BLH Provinsi Kalimantan Utara;
(1)Gubernur membentuk tim verifikasi untuk melakukan verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasa13
(2)Survei sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menghasilkan kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak Pengadaan Tanah.
(1)Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:
1. a.survei sosial ekonomi;
2. b.kelayakan lokasi;
3. c.analisis hiaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
4. d.perkiraan nilai tanah;
5. e.dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pehgadaan Tanah dan pembangunan; dan
6. f.studi lain yang diperlukan. Pasa16
(9)Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, menguraikan perkiraan nilai Ganti KerugianobyekPengadaan Tanah, meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.
(10)Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf i, menguraikan besaran dana, sumber dana, dan rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan,serta sosialisasi.
(8)Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf g, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan.
(7)Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasa12.
(5)Luas tanah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menguraikan perkiraan luas tanah yang diperlukan.
(6)Gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menguraikan data awal mengenai penguasaan dan pemilikan atas tanah.
(4)Letak tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, menguraikan wilayahadministrasi:
1. a.keluraharr/desa atau nama lain;
2. b.kecamatan;
3. c.kabupatenjkota, dan
4. d.provinsi.
(2)Gubemur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektifitas,kondisi geografis,sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya, dalam waktu 5 (lima)hari kerja sejak diterimanya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.
(1)Pengadaan Tanah yang lokasinya berada di Kabupaten/Kota harus menyampaikan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah kepada Gubernur, apabila :
1. a.pendanaan pengadaan tanahnya berasal dari APBD Kabupaterr/Kota dengan luas lebih dari 5 ( lima) hektar; dan
2. b.pengadaan Tanah yang pendanaan pengadaan tanahnya berasal dari Anggaran Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara(APBN).

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…