DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Maksud Dan Tujuan BAB III Ruang Lingkup BAB IV Pemanfaatan Fisik Bangunan Rusun BAB V Kepenghunian BAB VI Administrasi Keuangan BAB VII Kelembagaan BAB VIII Sanksi Administratif BAB IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal maka pembangunan rumah susun menjadi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi Aparatur Sipil Negara Provinsi Kalimantan Utara;
c.bahwa pembangunan rumah susun yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu segera dikelola agar tujuan pembangunan rumah susun berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai target dan sasaran yang diharapkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Provinsi Kalimantan Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); S A L I N A N

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.
6.Rumah Susun yang selanjutnya disingkat Rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing- masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
7.Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit hunian pada rumah susun yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
8.Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas Rusun dengan melestarikan fungsinya meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
9.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Negara/Daerah berupa Rusun untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dalam bentuk sewa dengan tidak mengubah status kepemilikan yang dilakukan oleh pengelola untuk memfungsikan Rusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pengelola adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan Rusun.
11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13.Penghuni adalah ASN yang bekerja pada instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor dan telah melakukan perjanjian sewa Rusun dengan pengelola.
14.Besaran Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa Sarusun dan/atau sewa bukan hunian Rusun untuk jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Rusun ASN Provinsi Kalimantan Utara agar dapat dilaksanakan secara optimal.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:

a.menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
b.meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
c.mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh;
d.mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif;
e.memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi ASN;
f.memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan Rusun;
g.menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan
h.memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan Rusun.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Rusun ASN meliputi:

a.pemanfaatan fisik bangunan rumah susun yang mencakup pemanfaatan ruang dan bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan, serta peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas;
b.kepenghunian yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses penghunian, penetapan calon penghuni, perjanjian sewa menyewa serta kewajiban, hak dan larangan penghuni;
c.administrasi keuangan dan pemasaran yang mencakup sumber keuangan, tarif sewa, pemanfaatan hasil sewa, pencatatan dan pelaporan serta persiapan dan strategi pemasaran;
d.kelembagaan yang mencakup pembentukan, struktur, tugas, kewajiban, hak dan larangan pengelola serta peran Pemerintah Daerah; dan
e.pengembangan bangunan Rusun.

BAB IV

PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUN

Pasal 5

(1)Lingkup pemanfaatan fisik bangunan meliputi kegiatan:
1. a.pemanfaatan ruang hunian; dan
2. b.pemanfaatan ruang bukan hunian.
(2)Pemanfaatan fisik bangunan Rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
1. a.pemeliharaan;
2. b.perawatan; dan
3. c.peningkatan kualitas bangunan.

Pasal 6

Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.pemindahan dan pengubahan perletakan atau bentuk elemen Sarusun hanya dapat dilakukan oleh pengelola;
b.elemen sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan termasuk diantaranya atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, tangga, balustrade, komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen mekanik;
c.penataan dan pengaturan barang dalam Sarusun tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya;
d.penempatan sekat pemisah antar ruang tidak mengganggu struktur bangunan; dan
e.pemanfaatan dapur, ruang jemur dan Mandi Cuci Kakus (MCK) serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh penghuni.

Pasal 7

(1)Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.satuan bukan hunian yang ada pada bangunan Rusun hanya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialihfungsikan untuk kegiatan lain;
2. b.pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan bukan hunian hanya dapat dilakukan melalui koperasi atau badan usaha;
3. c.satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan Penghuni Rusun;
4. d.pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas satuan tersebut;
5. e.pemanfaatan ruang lantai dasar untuk kegiatan sosial sesuai ketentuan pengelola; dan
6. f.pemanfaatan ruang jemur, ruang serbaguna, ruang belajar dan ruang penerima tamu serta sarana lain yang berada di luar satuan hunian dilakukan secara bersama.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pengelola.

Pasal 8

(1)Pemanfaatan bangunan Rusun oleh penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan Rusun wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.pemanfaatan bagian atap (roof) harus disesuaikan dengan daya dukung struktur bangunan Rusun;
2. b.ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan dinding bagian dalam ruang bawah tangga dapat dimanfaatkan untuk menempatkan papan informasi.
(2)Pemanfaatan bangunan Rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan prasarana dan sarana dapat dimanfaatkan bersama oleh penghuni dan pengelola Rusun.
(3)Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh penghuni tidak boleh mengganggu penghuni lainnya.
(4)Pemanfaatan bangunan Rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengelola dengan penghuni sesuai perjanjian sewa menyewa.

Pasal 9

(1)Pemeliharaan bangunan Rusun dilakukan untuk menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarananya agar tetap laik fungsi.
(2)Pemeliharaan bangunan Rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola yang meliputi prasarana, sarana dan utilitas Rusun.

Pasal 10

(1)Perawatan bangunan Rusun merupakan kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan Rusun dan/atau komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.
(2)Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.perawatan rutin;
2. b.perawatan berkala; dan
3. c.perawatan mendesak/perawatan darurat.
(3)Pengelola melakukan pemeriksaan rutin terhadap bangunan Rusun dan apabila ditemukan kerusakan pada bangunan Rusun pengelola wajib menentukan jenis perawatan dan penganggaran biaya yang dibutuhkan.
(4)Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tingkat kerusakan terhadap bangunan Rusun.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…