DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2014

Nomor: 50
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Pembinaan dan Pengawasan, Disiplin Kerja dan Jam Kerja, dan Sistem Pengisian Daftar Hadir.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Sistem Informasi Kehadiran Aparatur Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

a.bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas dan meningkatkan kinerja, serta mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Pegawai, perlu diberlakukannya sistem informasi kehadiran aparatur yang berbasis teknologi informasi sehingga meningkatkan disiplin kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; Menimbang GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAlIA ESA SISTEM INFORMASI KEHADIRAN APARATUR BERBASIS TEKNOLOGIINFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG NOMORso TAHUN 2014 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
1. 13.Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 10);
2. 12.Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2014 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 09);
3. 11.Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 08 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 08);
4. 10.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 07 Tahun 2014 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 07);
5. 9.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 12);
6. 8.Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Disiplin kerja PNS meliputi disiplin dalarn pelaksanaan tugas dengan ketentuan antara lain:
a.mematuhi ketentuan jam kerja;
b.melaksanaan tugas yang diberikan atasan;
c.menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan;

Pasal 3

(1)Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara melakukan pembinaan dan pengawasan disiplin kerja PNS di lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Utara.
(2)Pembinaan dan pengawasan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh pejabat eselon II.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(2)dilakukan secara berjenjang berdasarkan peraturan perundang- undangan.

BAB III

DISIPLIN KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

1.PegawaiNegeriSipil, yang selanjutnya disingkat PNS,adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Utara.
2.Disiplin PNS adalah sikap dan perilaku PNS yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
3.Disiplin Kerja adalah mentaati kehadiran dan kepulangan PNS sesuai jam kerja yang telah ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
4.Hari Kerja adalah hari dimana PNSharus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selamajam kerja yang ditentukan.
5.Satuan kerja adalah unsur pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang di pimpin oleh pejabat eselon I dan II. Pasall BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG SISTEM INFORMASI KEHADIRAN APARATUR BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA. MEMUTUSKAN: Menetapkan

(1)Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) melakukan:
1. a.perekaman, registrasi dan pemutakhiran data PNS pada data base mesin daftar hadir elektronik (finger print);
2. b.penatausahaan dan verifikasi laporan hasil rekapitulasi harlan dan bulanan daftar hadir elektronik (finger print); Pasa16
(1)Kepala SKPD menetapkan pejabat penanggung jawab pelaksanaan sistem pengisian daftar hadir elektronik (finger print) yaitu:
1. a.Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat di lingkungan Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretaris SKPD;
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menunjuk bagian Pengembangan dan Pembinaan Pegawai sebagai pengelola pelaksanaan sistem pengisian daftar hadir elektronik (finger print).
(3)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menunjuk sub bagian yang membidangi kepegawaian sebagai pengelola pelaksanaan sistem pengisian daftar hadir elektronik (finger prinn dilingkungan satuan kerjanya.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 5

(1)Hari kerja dimulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
(2)Jam kerja PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a :
1. a.Hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam kerja Pukul 07.30 sampai dengan Puku116.00 waktu setempat
2. b.Hari Jum'at Pukul 07.30 sampai dengan Pukul 11.30 waktu setempat.
(3)Pada hari kerja PNS diwajibkan hadir mengikuti apel pagi dan mengisi daftar hadir;
(4)Pelaksanaan Apel pagi gabungan pada tiap Hari Senin pukul 08.00 bertempat di Kantor Gubemur Provinsi Kalimantan Utara dan apel kamis pagi dilaksanakan dilingkungan satuan kerja perangkat daerah masing - masing pada pukul 07.30 waktu setempat.
(5)Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

d.menolak tugas yang diberikan pimpinan apabila bertentangan dengan peraturan perundangan;
e.berkoordinasi dengan satuan kerja, kementerianjlembaga lainnya dan pemerintah daerah dengan baik; dan
f.tugas - tugas lainnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pengisian daftar hadir secara manual dapat dilakukan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
a.sistem daftar hadir elektronik (finger print) mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
b.PNSbelum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik (fingerprint);
c.Sidik jari tidak terekam dalam sistem daftar hadir elektronik (finger print) ; atau
d.terjadi keadaan kahar (forcemajeure). PasaiiO

(1)PNSmengisi daftar hadir pada setiap hari kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir elektronik (finger print) mulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 18.00 kecuali hari Jum'at mulai pukul 07.00 dan berakhir pukul14.00 di satuan kerja masing-masing.
(2)Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali pada saat masuk kerja dan satu kali pada saat pulang kerja, Pasal 9 Pasa18
(1)Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah.
(2)Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (1) menyampaikan laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik (finger print) sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (1)huruf c kepada kepala satuan kerjanya.
(3)Kepala SKPD menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat Sekretariat Daerah ProvinsiKalimantan Utara.

Pasal 7

c.penyampaian laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik (fmger print) kepada penanggung jawab sistem daftar hadir elektronik (finger print);
d.menjaga dan memelihara mesin daftar hadir elektronik (fmger print) dan secara berkesinambungan melakukan koordinasi pengendalian administrasi dan teknis sistem daftar hadir elektronik (finger print) dengan Biro Kepegawaian dan Diklat;
e.rnenyiapkan daftar hadir manual apabila terjadi permasalahan pada sistem daftar hadir elektronik (fingerprint).

(2)Pengeloladalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad ayat
(1)dapat dibantu oleh operator daftar hadir elektronik (finger print).
(1)PNS dengan jabatan tertentu yang berdasarkan aturan berlaku memiliki jam kerja khusus dikecualikan dari ketentuan mengenai Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)PNS yang melaksanakan tugas sebagai Pengamanan dan sejenisnya akan diatur tersendiri. Pasa115 BABV KETENTUAN LAIN-LAIN Format daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan format surat permohonan izin Zpemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasa114
(1)Izin yang dapat diberikan kepada PNSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hurufb meliputi:
1. a.Izin terlambat masuk Kantor;
2. b.Izin pulang sebelumwaktunya;
3. c.Izin keluar kantor karena ada kepentingan lain;
4. d.Izin tidak masuk kerja; dan
5. e.Izin karena tugas atasan.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan langsung PNS yang meminta izin, dalam bentuk surat permohonan izin/pemberitahuan.
(3)Apabila atasan langsung PNS yang bersangkutan berhalangan maka salah satu pejabat di lingkungan unit kerjanya untuk memberikan izin.
(4)Permohonan 1ZlTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sehari sebelumnya.
(5)Dalam hal ada kepentingan yang sangat mendesak surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat menyusul kemudian. Pasa113 Pengisian daftar hadir PNSyang tidak masuk kerja, diberikan keterangan sebagai berikut:
1. a.S [sakit]yang dibuktikan dengan surat keterangan Ookter;
2. b.I (izin)yang dibuktikan dengan izin tertulis;
3. c.0 (dinas)yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;
4. d.C (cuti)yang dibuktikan dengan surat izin cuti;
5. e.TB(tugas belajar)yang dibuktikan dengan surat tugas belajar; dan
6. f.TK(tanpa keterangan) tanpa diketahui alasannya. Pasa112 Oaftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara PNSmengisiformat daftar hadir. Pasa111 No Nama Jabatan Paraf
  1. 1.Drs. H. Badrun, M.Si Sekretaris Daerah M ./
  2. 2.Dr. H. Suriansyah, M.AP Asisten Administrasi Umum ~
  3. 3.Suharto, SH Kg[O Huk!,!m Qgn Qrggnisg§i (f ~'II
  4. 4.Muhamad Ishak, SE, MM Karo Kepegawaian dan Diklat v .e. V BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 50. c: Drs. H. BADRUN, M.Si RAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal S'l Desember 2014 Dr. H. IRIANTO LAMBRIE Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal31 Desember 2014 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah ProvinsiKalimantan Utara. Peraturan Gubemur ini mulai berlak:upada tanggal diundangkan.

Pasal 16

BABVI KETENTUANPENUTUP BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 50. Drs. H. BADRUN, M.Si '- SEKRETARIS AERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal S'l Desember 2014 Dr. H. IRIANTO LAMBRIE Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal31 Desember 2014 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 16

BABVI KETENTUANPENUTUP NAMAJELAS NIP. TID Tanjung Selor, Mengetahui, Kepala SKPD/ Biro . Orang Orang Orang Orang Orang Orang KETERANGANTIDAK HADIR Sakit (S) Izin (I) Cuti(C) Dinas (D) Tugas Belajar (TB) Tanpa Keterangan (TK) Orang Orang Orang JUMLAH PNS Hadir Tidak Hadir ABSENSI NO NAMA/NIP JABATAN MASUK PULANG KETERANGAN KERJA TANDA KERJA TANDA (JAM) TANGAN (JAND_ TANGAN 1 2 3 4 5 ... ... DAFTAR HADIR PNS DI LINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANUTARA UNIT ORGANISASI : HARI TANGGAL A. FORMAT DAFTAR HADIR PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANUTARA. LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG SISTEM INFORMASI KEHADIRAN APARATUR BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA. ,/ ... ~. H. BADRUN: M.Bi AERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, Dr. H. IRIANTO LAMBRIE Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, *) Coret yang tidak perlu Nama Jelas (atasan lang sung) Hormatkami, Tanjung Selor, ,.. Menyetujui/ Tidak Menyetujui*) Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum. ...... ( diisi hari/tanggal/jamjmenit dan alasan) Yang bertanda tangan dibawah ini, kami : Nama NIP Pangkat/ Gol Jabatan Unit Organisasi dengan ini mengajukan Permohonan izin untuk Tidak masuk KetjajIzin terlambat masuk kerja/Izin Pulang Sebelum waktunyajizin keluar kantor ada keperluan lairr/Tzin karena mendapat tugas tambahan dari atasan . PERMOHONANIZIN B. FORMATSURAT PERMOHONANIZIN No Nama Jabatan Paraf

1.Drs. H. Badrun, M.Si Sekretaris Daerah W d
2.Dr. H. Suriansyah, M.AP Asisten Administrasi Umum -//L
3.Suharto, SH t 1Karo Hukum dan Organisasi #,
4.Muhamad Ishak, SE, MM Karo Kepegawaian dan Diklat '/'A v Drs. H. BADRUN, M.Si Dr. H. IRIANTO LAMBRIE Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, *) Coret yang tidak perlu Nama Jelas (atasan lang sung) Hormat kami, Tanjung Selor, . Menyetujui/Tidak Menyetujui*) Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum. ...... ( diisi hari/tanggal/jam/rnenit dan alasan ) Yang bertanda tangan dibawah ini, kami : Nama NIP Pangkat./Gol Jabatan Unit Organisasi dengan ini mengajukan Permohonan izin untuk Tidak masuk Kerja/Izin terlambat masuk kerjaj'izin Pulang Sebelum waktunya/Izin keluar kantor ada keperluan lain/Izin karena mendapat tugas tambahan dari atasan . PERMOHONAN IZIN B. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5362);
1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5234); Mengingat

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Sistem Kehadiran Aparatur Berbasis TeknologiInformasi di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Utara;
a.bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas dan meningkatkan kinerja, serta mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Pegawai, perlu diberlakukannya sistem kehadiran aparatur yang berbasis teknologi informasi sehingga meningkatkan disiplin kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Utara; Menimbang GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA SISTEM KEHADIRAN APARATUR BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG HOM OR SO TAHUN 2014 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
1. 13.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 10);
2. 12.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor09);
3. 11.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 08 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor08);
4. 10.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 07 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor07);
5. 9.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Pegawai NegeriSipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 12);
6. 8.Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan LembagaPemerintah;
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5135);
8. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
9. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Disiplin kerja PNS meliputi disiplin dalam pelaksanaan tugas dengan ketentuan antara lain:
a.mematuhi ketentuan jam kerja;
b.melaksanaan tugas yang diberikan atasan;
c.menyelesaikantugas sesuai waktu yang ditentukan; Pasa13

(1)Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara melakukan pembinaan dan pengawasan disiplin kerja PNS di lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Utara.
(2)Pembinaan dan pengawasan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh pejabat eselon II.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(2)dilakukan secara berjenjang berdasarkan peraturan perundang- undangan. Pasa12

1.PegawaiNegeriSipil, yang selanjutnya disingkat PNS,adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Utara.
2.Disiplin PNS adalah sikap dan perilaku PNS yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
3.Disiplin Kerja adalah mentaati kehadiran dan kepulangan PNSsesuai jam kerja yang telah ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
4.Hari Kerja adalah hari dimana PNSharus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
5.Satuan kerja adalah unsur pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang di pimpin oleh pejabat eselon I dan II. Pasall BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG SISTEM INFORMASI KEHADIRAN APARATUR BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA. MEMUTUSKAN: Menetapkan r

(1)Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) melakukan:
1. a.perekaman, registrasi dan pemutakhiran data PNS pada data base mesin daftar hadir elektronik (finger print);
2. b.penatausahaan dan verifikasi laporan hasil rekapitulasi harian dan bulanan daftar hadir elektronik (fingerprint);

Pasal 6

(1)Kepala SKPD menetapkan pejabat penanggung jawab pelaksanaan sistem pengisian daftar hadir elektronik (fingerprint) yaitu:
1. a.Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat di lingkungan Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretaris SKPD;
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menunjuk bagian Pengembangan dan Pembinaan Pegawai sebagai pengelola pelaksanaan sistem pengisian daftar hadir elektronik (finger print).
(3)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b menunjuk sub bagian yang membidangikepegawaian sebagai pengelolapelaksanaan sistem pengisian daftar hadir elektronik (finger print) dilinglrungan satuan kerjanya. PasalS
(1)Hari kerja dimulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
(2)Jam kerja PNSsebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a :
1. a.Hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam kerja Pulrul 07.30 sampai dengan Puku116.00 waktu setempat
2. b.Hari Jum'at Pukul 07.30 sampai dengan Pulrul 11.30 waktu setempat.
(3)Pada hari kerja PNS diwajibkan hadir mengikuti apel pagi dan mengisidaftar hadir;
(4)Pelaksanaan Ape! pagi gabungan pada tiap Hari Senin pulrul 08.00 bertempat di Kantor Gubemur Provinsi Kalimantan Utara dan apel kamis pagi dilaksanakan dilinglrungansatuan kerja perangkat daerah masing - masing pada pulrul 07.30 waktu setempat.
(5)Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

d.menolak tugas yang diberikan pimpinan apabila bertentangan dengan peraturan perundangan;
e.berkoordinasi dengan satuan kerja, kementerianflembaga lainnya dan pemerintah daerah dengan baik; dan
f.tugas - tugas lainnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pengisian daftar hadir secara manual dapat dilakukan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
a.sistem daftar hadir elektronik (finger print) mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
b.PNSbelum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik (finger prints;
c.Sidik jari tidak terekam dalam sistem daftar hadir elektronik (finger print) ; atau
d.terjadi keadaan kahar (forcemajeure). PasallO

(1)PNSmengisidaftar hadir pada setiap hari kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir elektronik (finger prirus mulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 18.00 kecuali hari Jum'at mulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 14.00 di satuan kerja masing-masing.
(2)Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali pada saat masuk kerja dan satu kali pada saat pulang kerja. Pasa19 Pasa18
(1)Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah.
(2)Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik (finger prin~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)huruf c kepada kepala satuan kerjanya.
(3)Kepala SKPD menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat Sekretariat Daerah ProvinsiKalimantan Utara. Pasa17
1. c.penyampaian laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik (fmger print) kepada penanggung jawab sistem daftar hadir elektronik (finger print);
2. d.menjaga dan memelihara mesin daftar hadir elektronik (finger print) dan secara berkesinambungan melakukan koordinasi pengendalian administrasi dan teknis sistem daftar hadir elektronik (fmger print) dengan Biro Kepegawaian dan Diklat;
3. e.menyiapkan daftar hadir manual apabila terjadi permasalahan pada sistem daftar hadir elektronik (finger print).
(2)Pengeloladalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad ayat
(1)dapat dibantu oleh operator daftar hadir elektronik (finger print). " '4 ~( f. 'i /" ,J r ,... ; I, ,., I • l \ ( c
(1)PNS dengan jabatan tertentu yang berdasarkan aturan berlaku memiliki jam kerja khusus dikecualikan dari ketentuan mengenai Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)PNS yang melaksanakan tugas sebagai Pengamanan dan sejenisnya akan diatur tersendiri.

Pasal 15

BABV KETENTUAN LAIN-LAIN Format daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan format surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…