DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2018

Nomor: 50
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang pedoman dan rencana strategis yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan pada tahun 2019. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang. Beberapa poin penting dari peraturan ini meliputi: Kebijakan pembangunan, Program prioritas, Target pembangunan, Anggaran, Koordinasi antar lembaga, Pengawasan dan evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Pasal 264 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); S A L I N A N

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 550);
9.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2);
10.Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 09). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus- menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
5.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
6.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.
7.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Renja-PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 dimaksudkan untuk:

a.Sebagai pedoman dalam menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2019;
b.Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota;
c.Sebagai pedoman dalam menyusun KUA-PPAS APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019;
d.Digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 3

RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum, DJOKO ISWORO,S.H.,M.H. NIP. 196209151988031002

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1)Sistematika RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.Bab III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
4. d.Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
6. f.Bab VI Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
7. g.Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. h.Bab VIII Penutup.
(2)Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 21 Juni 2018 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 21 Juni 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SYAIFUL HERMAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 50

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…