DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2020

Nomor: 50
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp2.533.238.283.423,15 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp2.877.908.778.069,99 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp344.670.494.646,84

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); S A L I N A N A N L I N A N 2
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 4
17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
21.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
22.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang tentang Jaminan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
23.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155); 5
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 6
28.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
30.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
32.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
34.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 7
35.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);
36.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
37.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 15);
38.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5);
39.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 6). 8 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dirinci sebagai berikut :

1.Pendapatan :

a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 690.260.962.728,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (108.096.556.156,85) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 582.164.406.571,15
b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 1.849.276.018.776,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 26.930.751.196,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.876.206.769.972,00
c.Lain-lain Pendapatan yang sah 1) Semula Rp. 19.159.134.674,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 55.707.972.206,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 74.867.106.880,00 Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 2.533.238.283.423,15
1. 2.Belanja Daerah :
a.Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai
a.Semula Rp. 703.837.351.362,00
b.Bertambah / (Berkurang) Rp. (110.462.502.303,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 593.374.849.059,00 2) Belanja Subsidi
a.Semula Rp. 23.160.874.825,00
b.Bertambah / (Berkurang) Rp. 1.000.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 24.160.874.825,00 3) Belanja hibah
a.Semula Rp. 307.922.942.986,00
b.Bertambah / (Berkurang) Rp. (1.613.838.709,02) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 306.309.104.276,98 4) Belanja Bantuan Sosial
a.Semula Rp. 3.000.000.000,00
b.Bertambah / (Berkurang) Rp. 13.000.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 16.000.000.000,00 9 5) Belanja Bagi Hasil
a.Semula Rp. 256.007.788.818,00
b.Bertambah / (Berkurang) Rp. 19.527.097.496,84 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 236.480.691.321,16 6) Belanja Bantuan Keuangan
a.Semula Rp. 73.142.750.000,00
b.Bertambah / (Berkurang) Rp. (7.250.000.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 65.892.750.000,00 7) Belanja Tidak Terduga
a.Semula Rp. 17.142.901.500,00
b.Bertambah / (Berkurang) Rp. (3.142.901.500,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 14.000.000.000,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 1.256.218.269.482,14
b.Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai
a.Semula Rp. 174.699.149.030,00
b.Bertambah / (Berkurang) Rp. 20.087.922.426,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 194.787.071.456,00 2) Belanja Barang dan Jasa
a.Semula Rp. 774.293.435.545,00
b.Bertambah / (Berkurang) Rp. (59.809.680.190,96) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 714.483.755.354,04 3) Belanja Modal
a.Semula Rp. 524.242.878.498,00
b.Bertambah / (Berkurang) Rp. 188.176.803.279,81 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 712.419.681.777,81 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 1.621.690.508.587,85 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 2.877.908.778.069,99 Surplus/(Defisit) Rp. (344.670.494.646,84)
1. 3.Pembiayaan Daerah :
a.Penerimaan 1) Semula Rp. 298.753.956.386,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 55.185.825.591,55 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 353.939.781.977,55
b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 9.269.287.330,71 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 9.269.287.330,71 10 Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 344.670.494.646,84 (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Rp. 0,00 berkenaan

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Kalimantan Utara.

Pasal 7

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang perundang-undangan. 11

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Diundangkan di Tajung Selor pada tanggal 8 Oktober 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR Ditetapkan di Tanjung Selor Pada tanggal 8 Oktober 2020 Pjs GUBERNUR KALIMANTAN UTARA ttd TEGUH SETYABUDI Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Plt .Kepala Biro Hukum Taufik Hidayat,S.TP,M.Si NIP. 19760116 200212 1 006 : 50 TAHUN 2020 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 32 4 5 = 4 - 3 6 1 PENDAPATAN 2.558.696.116.178,00 2.533.238.283.423,15 (25.457.832.754,85) (0,99) 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 690.260.962.728,00 582.164.406.571,15 (108.096.556.156,85) (15,66) 1 . 1 . 1 480.025.962.728,00Pendapatan Pajak Daerah 411.749.287.330,71 (68.276.675.397,29) (14,22) 1 . 1 . 2 22.000.000.000,00Hasil Retribusi Daerah 5.065.000.000,00 (16.935.000.000,00) (76,98) 1 . 1 . 3 13.200.000.000,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.455.831.909,73 (5.744.168.090,27) (43,52) 1 . 1 . 4 175.035.000.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 157.894.287.330,71 (17.140.712.669,29) (9,79) 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.849.276.018.776,00 1.876.206.769.972,00 26.930.751.196,00 1,46 1 . 2 . 1 443.486.439.852,00Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 416.212.871.972,00 (27.273.567.880,00) (6,15) 1 . 2 . 2 1.205.960.153.000,00Dana Alokasi Umum 1.083.715.769.000,00 (122.244.384.000,00) (10,14) 1 . 2 . 3 199.829.425.924,00Dana Alokasi Khusus 376.278.129.000,00 176.448.703.076,00 88,30 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 19.159.134.674,00 74.867.106.880,00 55.707.972.206,00 290,76 1 . 3 . 1 295.200.000,00Pendapatan Hibah 2.884.831.880,00 2.589.631.880,00 877,25 1 . 3 . 4 0,00Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 47.482.275.000,00 47.482.275.000,00 0,00 1 . 3 . 6 18.863.934.674,00Pendapatan Lainnya 24.500.000.000,00 5.636.065.326,00 29,88 2 BELANJA 2.857.450.072.564,00 2.877.908.778.069,99 20.458.705.505,99 0,72 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.384.214.609.491,00 1.247.672.197.729,14 (136.542.411.761,86) (9,86) 2 . 1 . 1 703.837.351.362,00Belanja Pegawai 593.374.849.059,00 (110.462.502.303,00) (15,69) 2 . 1 . 3 23.160.874.825,00Belanja Subsidi 24.160.874.825,00 1.000.000.000,00 4,32 2 . 1 . 4 307.922.942.986,00Belanja Hibah 306.309.104.276,98 (1.613.838.709,02) (0,52) 2 . 1 . 5 3.000.000.000,00Belanja Bantuan Sosial 16.000.000.000,00 13.000.000.000,00 433,33 2 . 1 . 6 256.007.788.818,00Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 227.934.619.568,16 (28.073.169.249,84) (10,97) 2 . 1 . 7 73.142.750.000,00Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 65.892.750.000,00 (7.250.000.000,00) (9,91) 2 . 1 . 8 17.142.901.500,00Belanja Tidak Terduga 14.000.000.000,00 (3.142.901.500,00) (18,33) 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.473.235.463.073,00 1.630.236.580.340,85 157.001.117.267,85 10,66 2 . 2 . 1 174.699.149.030,00Belanja Pegawai 194.405.411.456,00 19.706.262.426,00 11,28 2 . 2 . 2 774.293.435.545,00Belanja Barang dan Jasa 716.111.637.107,04 (58.181.798.437,96) (7,51) 2 . 2 . 3 524.242.878.498,00Belanja Modal 719.719.531.777,81 195.476.653.279,81 37,29 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD Halaman 1 Lampiran I PERATURAN GUBERNUR Nomor Tanggal : 8 Oktober 2020 S A L I N A N NOMOR URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 32 4 5 = 4 - 3 6 SURPLUS / (DEFISIT) (298.753.956.386,00) (344.670.494.646,84) (45.916.538.260,84) 15,37 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 298.753.956.386,00 353.939.781.977,55 55.185.825.591,55 18,47 3 . 1 . 1 298.753.956.386,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 353.939.781.977,55 55.185.825.591,55 18,47 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 9.269.287.330,71 9.269.287.330,71 0,00 3 . 2 . 2 0,00Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 3 . 2 . 3 0,00Pembayaran Pokok Utang 7.769.287.330,71 7.769.287.330,71 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 298.753.956.386,00 344.670.494.646,84 45.916.538.260,84 15,37 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD Halaman 2 Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 8 Oktober 2020 Pjs.GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd TEGUH SETYABUDI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 8 Oktober 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 50 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Plt .Kepala Biro Hukum Taufik Hidayat,S.TP,M.Si NIP. 19760116 200212 1 006

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…