DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015

Nomor: 51
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai tata cara penilaian kinerja perusahaan atau entitas yang bergerak dalam sektor pertambangan mineral dan batubara terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara spesifik peraturan ini mengatur hal-hal berikut Penilaian Kinerja Lingkungan, Kriteria Penilaian, Peringkat Kinerja, Pengawasan dan Evaluasi, Sanksi dan Insentif, Tanggung Jawab Perusahaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan penilaian yang obyektif perlu disusun pedoman penilaian dan kriteria penilaian serta tata cara penilaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Gubemur tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PROGRAMPENILAIANPERINGKATKINERJAKEGIATANPERTAMBANGAN MINERALDANBATUBARADALAMPERLINDUNGANDAN PENGELOLAANLINGKUNGANHIDUP TENTANG GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA NOMOR 51 TAHUN2015 SALIN.AN 2

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunga,n Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerirttahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang RekIamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia rabun 2010 NomOI"85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617) 3
5.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
6.Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut BLH Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi.
7.Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi KaLimantan Utara adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi provinsi.
8.Instan si Lingkungan Hidup Kabupaterr/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan peme:rintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintab dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerab menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pasall KETENTUAN UMUM BABI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURANGUBERNURTENTANGPROGRAMPENILAIAN PERINGKATKINERJAKEGIATANPERTAMBANGANMINERAL DAN BATUBARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAANLINGKUNGANHIDUP. Menetapkan

14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tabun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 49);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 4
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
10.Proper adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
11.Tim teknis proper adalah tim yang melakukan penilaian proper pertambangan mineral darr/atau batubara.
12.Perusahaan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan /atau batubara.
13.Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
14.Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
15.Program penilaian peringkat kinerja kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang selanjutnya disingkat Proper Kegiatan Pertambangan Mineraldan Batubara adalah program penilaian peringkat kinerja kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
16.Izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan.
17.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai melaksanakan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
18.Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
19.Penutupan tambang adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat dihentikannya kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan pemumian untuk memenuhi kriteria sesuai dengan dokumen rencana penutupan tambang.
20.Dana Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi.
21.Perizinan adalah izin-izin operasional yang dimiliki perusahaan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaanlingkungan.
22.Perlindungan dan PengelolaanLingkunganHidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
23.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, danIatau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 5
24.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung danjatau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, darr/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
25.Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha danjatau kegiatan yang wajib AMDALatau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha danjatau kegiatan.
26.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan.
27.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, danj atau komponen lain yang karen a sifat, konsentrasi, danj atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan danjatau merusak lingkungan hidup, danj'atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
28.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha danjatau kegiatan yang mengandung B3.
29.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang rneliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pernanfaatan, pengolahan, darr/atau penimbunan.
30.Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, darr/atau memasukkan limbah danjatau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
31.Tanggap Darurat adalah suatu situasi berbahaya dan yang serius yang memerlukan tindakan segera.
32.Sistem Manajemen Lingkungan adalah bagian sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelolaaspek lingkungannya.
33.Produksi Bersih adalah strategi pengelolaanyang bersifat preventif,terpadu dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yarg terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbemya sehingga meminimalisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan.
34.PemberdayaanMasyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
35.Audit Lingkungan Hidup Wajib adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha danj'atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sifatnya wajib. 6 Kriteriaperusahaan yang ditetapkan untuk mengikuti Proper,meliputi :

a.Perusahaan yang telah dilengkapidengan izin lingkungan;
b.Perusahaan yang telah dilengkapidengan izin operasi produksi;
c.Perusahaan yang te1ahmelakukan kegiatan pertambangan mineral danjatau batubara di ProvinsiKalimantan Utara; dan
d.Perusahaan yang memilikidampak penting terhadap lingkungan.

Pasal 4

KRITERIA DAN ASPEK PENILAIAN

(1)Peserta Proper Pertambangan Mineral danjatau Batubara diberlakukan bagi perusahaan pertambangan mineral darr/atau batubara yang beroperasi di wilayahProvinsiKalimantan Utara.
(2)Apabila perusahaan mineral danI atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia mengikuti program Proper tanpa alasan yang jelas, maka perusahaan tersebut dianggap tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan termasuk dalam kategoriperingkat hitam.

Pasal 3

PESERTA PROPER PERTAMBANGAN MINERAL DAN/ATAU BATUBARA

a.Evaluasi ketaatan perusahaan terhadap izin lingkungan, perizinan terkait serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.Mencegahdan menanggulangi pencemaran darr/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan mineral danI atau batubara;
c.Meningkatkankinerja perusahaan dalam kegiatan pengelolaanlingkungan di bidang pertambangan mineral danj'atau batubara;
d.Pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
e.Koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupatenj'kota dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
f.Pemberian insentif dan disinsentif terhadap kinerja perusahaan dalam pengelolaanlingkungan hidup dalam bentuk penghargaan; dan
g.Mewujudkan pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan Iatau batubara yang berkelanjutan dan berwawasanlingkungan.

BAB II

Pelaksanaan Proper KegiatanPertambangan MineraldanI atau Batubara bertujuan :

Pasal 2

(1)Proper Kegiatan Pertambangan Mineral danfatau Batubara diselenggarakan oleh Gubernur.
(2)Gubernur dalam menyelenggarakan Proper Kegiatan Pertambangan Mineral danfatau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menunjuk Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki tugas dan tanggungjawab di Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Pasa17 PELAKSANAAN BABIV
(2)Kriteria penilaian Proper yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan dijabarkan dalam Keputusan Kepala Badan LingkunganHidup ProvinsiKalimantan Utara.
(1)Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Proper Pertambangan Mineral dan Zatau Batubara dilakukan terhadap aspek:
1. a.Administrasi dan Manajemen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. b.Sistem dan Pencapaian Hasil Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
3. c.Reklamasidan Revegetasi;
4. d.ProgramPemberdayaanMasyarakat (Coorporate Social Responsibility); dan
5. e.Upaya PengelolaanLingkunganHidup Tambahan. Pasa16
(1)Bagi perusahaan yang telah mengikuti Proper dapat dihentikan sementara penilaiannya apabila:
1. a.Perusahaan bersangkutan sedang dalam proses penegakan hukum;
2. b.Perusahaan sedang dalam proses audit lingkungan wajib;
3. c.Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan izin lingkungan yang telah ditetapkan;
4. d.Terjadibencana alam; dan
5. e.Perusahaan yang menghentikan produksinya dengan alasan yang bisa diterima
6. f.dan jelas.
(2)Kegiatan Proper dapat dilakukan kembali setelah perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila perusahaan telah menyelesaikan permasalahan hukum yang dilengkapi dengan bukti danf atau pernyataan penutupan proses penegakan hukum dari instansi yang menangani permasalahan hukum. PasalS 8
(1)Tim Proper sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)harus memenuhi syarat:
1. a.Ketua tim penilai Proper adalah PegawaiNegeriSipil Provinsi Kalimantan Utara;
2. b.Memiliki kemampuan untuk melaksanakan penilaian dan telah memahami serta menguasai teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
3. c.Sehatjasmani serta rohani; dan
4. d.Memahamikriteria dan mekanisme penilaian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubemur ini. Pasalll
(1)Pelaksanaan Proper Kegiatan Pertambangan Mineral darr/atau Batubara dilakukan oleh Tim Teknis Proper yang ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
(2)Tim Teknis Proper terdiri dari unsur Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, Institusi pengelolaan lingkungan hidup KabupatenjKota serta Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProvinsiKalimantan Utara dan Instansi yang menangani pertambangan, energi dan sumber daya mineral Kabupateri/Kota. Pasall0 Pelaksanaan Proper Kegiatan Pertambangan Mineral danj atau Batubara terdiri atas 2 (dua)tahap dalam 1 (satu) tahun, terdiri dari :
1. a.Tahap pertama yang merupakan tahap verifikasidata teknis serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan; dan
2. b.Tahap kedua yang merupakan tahap penilaian terhadap kinerja perusahaan pada kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 9

(1)Peserta Proper Kegiatan Pertambangan Mineral danfatau Batubara adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral danjatau batubara yang berlokasi di wilayah ProvinsiKalimantan Utara.
(2)Pemerintah KabupatenfKota dapat mengusulkan calon peserta yang akan diikutkan pada Proper Kegiatan Pertambangan Mineral danj atau Batubara kepada Badan LingkunganHidup ProvinsiKalimantan Utara.
(3)Sebelum dilakukan Proper Kegiatan Pertambangan Mineral dan /atau Batubara, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara wajib melakukan kegiatan sosialisasi Proper kepada calon peserta Proper Kegiatan Pertambangan Mineraldarr/atau Batubara. Pasal 8 9 Peringkat Proper KegiatanPertambangan Mineraldan Zatau Batubara terdiri dari 5 (lima)kategori, dan setiap kategori memilikimakna :
1. a.Peringkat Emas, kegiatan pertambangan mineral danj atau batubara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang;
2. b.Peringkat Hijau, kegiatan pertambangan mineral dau/atau batubara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup lebih dari yang dipersyaratkan, telah memiliki sistem pengelolaan lingkungan hidup, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery);

Pasal 13

(1)Rapat Penentuan Peringkat Proper KegiatanPertambangan Mineraldanfatau Batubara diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, setelah dilakukan penilaian sementara dari seluruh peserta Proper Kegiatan Pertambangan Mineral danfatau Batubara oleh Tim Teknis Proper.
(2)Hasil Rapat Penentuan Peringkat Proper Kegiatan Pertambangan Mineral danj'atau Batubara akan menjadi bahan usulan kepada Gubemur.
(3)Gubemur menetapkan dan menandatangani surat keputusan Peringkat Proper Kegiatan Pertambangan Mineral danjatau Batubara serta menandatangani Sertifikat Proper.

Pasal 12

(2)Tim Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertugas :
1. a.Melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan sesuai dengan kriteria Proper sebagaimana lampiran Peraturan Gubemur ini;
2. b.Mencari dan meminta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi kegiatan;
3. c.Memasuki daerah tertentu apabila diperkirakan sebagai sumber pencemar;
4. d.Mendokumentasikan hasil pelaksanaan Proper dalam bentuk foto danfatau video;
5. e.Melakukan pengukuran kualitas air, tanah dan udara apabila dianggap perlu;
6. f.Membuat dan menyampaikan berita acara hasil penilaian yang dilengkapi dengan daftar kehadiran anggota tim teknis Proper;
7. g.Membuat Hasil Penilaian Sementara sebagai bahan untuk Rapat Penentuan Peringkat Proper;dan
8. h.MenghadiriRapat Penentuan Peringkat Proper. 10
(2)Peringkat Merah, akan diberikan kepada perusahaan pertambangan mineral darr/atau batubara, apabila :
1. a.Memilikitotal nilai (26-50)sesuai dengan kriteria penilaian Proper;
2. b.Telah melakukan semua kegiatan pengelolaan kualitas air, udara dan tanah, namun belum sesuai dengan standar teknis pengelolaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. c.Baku mutu lingkungan hidup selalu terlampaui atau lebih besar dari 50 0/0 pada semua hasil analisis laboratorium;
4. d.Realisasi produksi melebihi rencana yang ditetapkan dalam izin lingkungan;
5. e.Desain tambang tidak sesuai dengan izin lingkungan;dan
6. f.Hasil pengukuran TimProper menunjukkan parameter lingkungan berada di luar batas baku mutu lingkunganyang ditetapkan.
(1)Peringkat Hitam, akan diberikan kepada perusahaan pertambangan mineral darr/atau batubara, apabila:
1. a.Memilikitotal nilai (00- 25) sesuai dengan kriteria penilaian Proper;
2. b.Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaanlingkungan kualitas air limbah;
3. c.Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas udara;
4. d.Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas tanah;
5. e.Tidakada upaya melakukan kegiatan pengelolaanlimbah B3;
6. f.Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas reklamasi dan revegetasi;dan
7. g.Tidakmemilikibiaya pengelolaandan pemantauan lirigkunganhidup. Pasa114
8. c.Peringkat Biru, kegiatan pertambangan mineral dan Zatau batubara yang telah melakukan upaya pengendalian pencemaran dan Iatau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. d.Peringkat Merah, kegiatan pertambangan mineral dan/ atau batubara yang telah melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, tetapi belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan
10. e.Peringkat Hitam, kegiatan pertambangan mineral danIatau batubara yang belum melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran darr/atau kerusakan lingkungan hidup. 11 Apabila perusahaan pertambangan mineral darr/atau batubara berdasarkan hasil penilaian mendapat sertifikat dan bendera hitam, maka akan dilanjutkan dengan investigasi oleh tim yang dibentuk oleh badan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan di daerah.

Pasal 15

(5)Peringkat Emas, akan diberikan kepada perusahaan pertambangan mineral danj'atau batubara, apabila:
1. a.Memilikitotal nilai (96 - 100)sesuai dengan kriteria penilaian Proper;
2. b.Telah melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery);
3. c.Tidak terdapat kasus lingkungan danfatau penegakan hukum selama kurun waktu penilaian;
4. d.Telah memenuhi persyaratan sebagaimana pada butir 4 di atas;
5. e.Telah 2 kali mendapatkan peringkat hijau;
6. f.Telah mendapatkan sertifikasi lingkungan dari lembaga yang telah terakreditasi; dan
7. g.Program pengembangan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik, yang dilengkapi dengan sertifikat penghargaan tertentu.
(4)Peringkat Hijau, akan diberikan kepada perusahaan pertambangan mineral dan/ atau batubara, apabila :
1. a.Memilikitotal nilai (81 - 95) sesuai dengan kriteria penilaian proper;
2. b.Semua parameter hasil analisis laboratorium, baik untuk kualitas, air, udara dan tanah telah memenuhi baku mutu lingkungan hidup yang dipersyaratkan;
3. c.Telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada semua kriteria penilaian serta upaya tambahan;
4. d.Telah melakukan monitoring harian untuk kualitas air limbah, dengan parameter minimal pH dan debit harian;
5. e.Pada seluruh fasilitas settling pond memiliki outlet dengan desain (penampang)yang permanen, pintu air dan alat ukur debit.
(3)Peringkat Biru, akan diberikan kepada perusahaan pertambangan mineral danfatau batubara, apabila:
1. a.Memiliki total nilai (51 - 80) sesuai dengan kriteria penilaian proper;
2. b.Terdapat parameter kualitas air yang melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kali pengukuran pada kurun waktu 1 tahun penilaian;
3. c.Terdapat parameter kualitas udara yang melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) kali pengukuran pada kurun waktu 1 tahun penilaian; dan
4. d.Seluruh fasilitas pengelolaan lingkungan kualitas air dan udara telah tersedia dan berfungsi dengan baik. 12 BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2015 NOMOR Drs. H. BADRUN,M.Si Diundangkan di Tanjung Selor padatanggal 31 Desernber 2015 SEKRETARISD RAH PROVINSIKAL NTANUTARA, TRIYONOBUDISASONGKO ttd Ditetapkan di Tanjung Selor padatanggal 31 Desernber 2015 Pj. GUBERNURKALIMANTANUTARA, Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pasa118 KETENTUAN PENUTUP BABVI Perusahaan pertambangan mineral danj atau batubara yang telah mendapatkan nilai akan diberikan bendera danj atau sertifikat sesuai dengan hasil yang dicapai. Perusahaan pertambangan mineral danjatau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengibarkan bendera hingga pengumuman peringkat kinerja berikutnya. Pasa117 Pemberian Peringkat Proper Kegiatan Pertambangan Mineral danjatau Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan berdasarkan upaya dan tingkat ketaatan perusahaan pertambangan mineral danjatau batubara terhadap izin lingkungan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman penilaian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini. Pasa116 1
  1. 1.Pengendalian Pencemaran Air Limbah
5. a.Izin Pembuangan Air Limbah;
6. h.Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Settling pond);
7. c.Desain dan Kapasitas Settling pond;
8. d.Fasilitas Penunjang Settling pond;
9. e.SOP Pengendalian Pencemaran Air dan Tanggap Darurat;
10. f.Pencatatan pH dan Debit Harian;
11. g.Pengambilan Sampel dan Analisis Laboratorium Kualitas Air Limbah;
12. h.Hasil Uji Laboratorium;
13. i.Pengelolaan Kualitas Air;
14. j.Perawatan Settling pond dan Ketersediaan Fasilitas;
15. k.Sistem Drainase Pada Stockpile;
  1. 1.Pemanfaatan Kembali Air Limbah Dengan Sistem Recycle; dan
16. m.Alat Pemantauan Kualitas Air;
  1. 1.Izin Lingkungan (AMDALatau UKL/UPL);
  2. 2.Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
  3. 3.Dokumen RKTTLdan RKAB;
  4. 4.Dokumen RPT;
  5. 5.Jaminan Reklamasi; dan
  6. 6.Izin Prinsip
17. b.Sistem dan Pencapaian Hasil Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
18. a.Administrasi dan Manajemen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ruang lingkup dan aspek yang dinilai dalam Proper meliputi: I. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PROPER A. RUANG LINGKUP PENILAIAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR ~1 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENILAIANPERINGKAT KINERJA KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN/ATAU BATUBARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGANHIDUP 2
  1. 4.PengelolaanB3 dan Limbah B3
19. a.Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
20. b.Fasilitas TPSLimbah B3;
21. c.Desain TPS Limbah B3;
22. d.Tempat Penyimpanan Khusus B3;
23. e.KelengkapanMSDSB3;
24. f.SOP PengelolaanLimbah B3;
25. g.SOPTanggap Darurat LimbahB3;
26. h.Penyerahan Limbah B3;
27. i.Pemanfaatan Limbah B3; J. Pengolahan LimbahB3;
28. k.KondisiWorkshop;dan
  1. 1.OilTrap.
  2. 3.Pengelolaandanj'atau Pengolahan Limbah Padat/Bampah
29. a.Pengumpulan/Penyimpanan Sementara Sampah;
30. b.Tempat Pengumpulan Sementara Besi Bekas;
31. c.Pemanfaatan darr/atau Pengolahan Limbah Padat/Sampah; dan
32. d.Housekeeping.
  1. 2.Pengendalian Pencemaran Udara
33. a.Alat Penyiraman Hauling Road (water tank);
34. b.Pelaksanaan Penanggulangan Debu;
35. c.SOP Pengendalian Pencemaran Udara;
36. d.Pelaksanaan dan Hasil UjiKualitas Udara Ambien;
37. e.Pelaksanaan dan Hasil Pengujian Uji Emisi Udara Dari Sumber 8ergerak;
38. f.Pelaksanaan dan Hasil Pengujian Uji Emisi Udara Dari Sumber Tidak Bergerak;
39. g.Fasilitas Sampling Hole; dan
40. h.Pemeliharaan Alat. Ketentuan lain: Nilaidari Pengendalian Pencemaran Airakan menjadi NIHIL, apabila: 1) Perusahaan dengan sengaja melakukan bypass, dengan cara melakukan pembuangan air limbah tambang tanpa melalui proses pengelolaan terlebih dahulu. 2) Perusahaan melakukan kelalaian dalam pembangunan (konstruksi) darr/atau tidak melakukan pemeliharaan IPALyang selanjutnya mengakibatkan settling pond jebo1. 3 Sociale. Program Pemberdayaan Masyarakat (Coorporate Responsibility)
  1. 1.Program Pengembangan Masyarakat YangDilaksanakan;
  2. 2.Kajian Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat (social mapping); dan
  3. 3.Anggaran Pemberdayaan Masyarakat. Ketentuan Lain: Jika dari hasil analisis geokimia tidak terdapat lapisan pembentuk asam (NAF)maka untuk penilaian penanganan AMDadalah nilai maksimal.
  4. 1.Perbandingan Kumulatif Luas Laban Terganggu Dengan Kumulatif Luas Rehab (Revegetasi);
  5. 2.Kesesuaian Pelaksanaan KegiatanTerhadap RKTTL;
  6. 3.PengelolaanTanah Pucuk (Topsoiij;
  7. 4.Penataan Lahan;
  8. 5.UjiAnalisa Kesuburan Tanah;
  9. 6.Nursery / Persemaian;
  10. 7.Penyediaan Bibit;
  11. 8.Penanaman Cover Crops;
  12. 9.Pelaksanaan Revegetasi;
  13. 10.Upaya Pemeliharaan Tanaman;
  14. 11.Penanaman Jenis Vegetasi;
  15. 12.Sistem Drainase Pada Penataan Lahan;
  16. 13.KolamPengendap Pada Lokasi Reklamasi dan Revegetasi;
  17. 14.Studi GeokimiaBatuan Untuk Mengetahui Potensi AMD;Dan
  18. 15.Penanganan AMD(Jika Ada).
41. c.Reklamasi dan Revegetasi NilaiPengelolaanB3 dan Limbah B3 akan menjadi NIHIL, apabila : 1) Perusahaan melakukan kegiatan pembuanganj'penurnpukan limbah B3 ke media lingkungan tanpa adanya izin (dumping). 2) Perusahaan melakukan kegiatan pembakaran limbah B3 tanpa izin dan tidak dilengkapioleh fasilitas khusus incenerasi (open burning); 3) Terjadi tumpahan limbah B3 ke media lingkungan tanpa upaya pembersihan dan/ atau perbaikan. Ketentun Lain: 4
  1. 1.Penilaian dilakukan dengan cara pengumpulan datal informasi secara langsung tentang sistem dan pencapaian hasil, manajemen pengelolaan lingkungan, dan pengembangan kemasyarakatan melalui pemeriksaan, pengujian laboratorium dan verifikasilapangan serta wawancara.
  2. 2.Penilaian terhadap data informasi sekunder seperti daftar isian (kuesioner)yang disampaikan kepada perusahaan pertambangan mineral darr/atau batubara serta masukan dari masyarakat.
  3. 3.Pemberian Penilaian Peringkat Kinerja
42. a.Masing-masingrincian, aspek penilaian diberi nilai antara 0 - 3 sesuai hasil pencapaian dari upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan. C. TATA CARA PENILAIAN
  1. 2.Rincian bobot penilaian dan kriteria penilaian masing-masing aspek kegiatan seperti dalam lampiran keputusan ini.
  2. 1.Penilaian dilakukan dengan melihat bobot dari masing-masing aspek penilaian, yaitu sebagai berikut :
43. a.Administrasi dan Manajemen PengelolaanLingkungan Hidup, memiliki bobot 5%;
44. b.Sistem dan Pencapaian Hasil Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, memilikibobot 45%;
45. c.Reklamasi dan Revegetasi,memilikibobot 300/0;
46. d.program Pemberdayaan Masyarakat (Coorporate Social Responsibility), memilikibobot 50/0, dan
47. e.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tambahan, memiliki bobot 15 %. B. BOBOT PENILAIAN Setiap akhir dari kegiatan lapangan akan dibuat berita acara yang berisi temuan dan tindak lanjut dalam pengelolaan lingkungan.
  1. 1.Sertifikasi ISO;
  2. 2.Audit Internal;
  3. 3.Diklat Lingkungan Ditandai Dengan Sertifikat;
  4. 4.SeminarIWorkshop;
  5. 5.KonservasiKeanekaraman Hayati;
  6. 6.Upaya Penghematan Energi;
  7. 7.Upaya KonservasiTanah dan Air;
  8. 8.Upaya Penurunan Beban Pencemaran Udara; dan
  9. 9.Studi Tingkat Kerusakan Lahan.
48. f.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tambahan 5 Drs. H. BADRUN,M.Si Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Desember 2015 SEKRETARISDAERAH PROVINSIKALIM ANUTARA, TRIYONOBUDISASONGKO ttd Pj. GUBERNURKALIMANTANUTARA,
49. h.Tindak lanjut dari hasil temuan dan berita acara dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan peringkat.
50. d.Menjumlahkan nilai seluruh komponen menjadi NILAI TOTAL.
51. e.Nilai Total dari masing-masing anggota tim yang menilai dihitung nilai rata-ratanya sebagai Nilai Total Akhir dari pertambangan mineral danJatau batubara yang dinilai.
52. f.Kegiatan usaha yang tidak memiliki aspek pengelolaan lingkungan seperti yang ditetapkan dalam kriteria penilaian, bobot nilai yang bersangkutan dipindahkan ke kriteria lain pada aspek yang sarna, sehingga bobot nilai secara keseluruhan tetap 100%•
53. g.Pemindahan bobot dilakukan pada kelompok aspek penilaian yang sarna. N = Nilai x Bobot 3
54. b.Nilai 0 sampai dengan 3 diartikan sebagai berikut : - Nilai 0 = tidak ada upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai. - Nilai 1 = upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai buruk. - Nilai2 = upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang baik. - Nilai3 = upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang sangat baik.
55. c.Memberikan nilai masing - masing komponen dengan rumus :

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…