DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2018

Nomor: 51
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur prosedur dan ketentuan mengenai proses pengangkatan, pemberhentian, serta evaluasi kinerja Direksi dan Komisaris di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Kalimantan Utara. Isi utama dari peraturan ini mencakup: Proses pengangkatan Direksi dan Komisaris, Masa jabatan, Kewenangan dan tanggung jawab, Pemberhentian Direksi dan Komisaris, Evaluasi kinerja, Pengawasan dan sanksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dalam mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris perlu pengaturan yang profesional, transparan dan akuntabel;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); S A L I N A N

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
6.Biro adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
11.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
12.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13.Gubernur yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
14.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
15.Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16.Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Daerah.
17.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi yang dilakukan oleh tim/lembaga profesional/narasumber/pakar/Biro.
18.Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang mendaftar atau diusulkan menjadi Calon Direksi/Komisaris Badan Usaha Milik Daerah untuk mengikuti proses Uji Kelayakan dan Kepatutan.
19.Calon adalah Bakal Calon yang telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan proses pengangkatan Direksi dan Komisaris yang akuntabel, profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengurusan BUMD guna mewujudkan BUMD yang sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris BUMD yang akuntabel, cepat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.persyaratan Calon Direksi;
b.persyaratan Calon Komisaris;
c.tata cara seleksi Calon Direksi;
d.tata cara seleksi Calon Komisaris;
e.tata cara pengangkatan Direksi;
f.tata cara pengangkatan Komisaris;
g.tata cara pemberhentian Direksi; dan
h.tata cara pemberhentian Komisaris.

BAB III

PERSYARATAN CALON DIREKSI

Pasal 5

Calon Direksi adalah orang perseorangan yang berasal dari:

a.Direksi yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD lain;
b.Anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD lain;
c.Pejabat atau karyawan internal BUMD satu tingkat di bawah Direksi;
d.Pegawai lembaga/instansi pemerintah;
e.Orang perseroangan di luar sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a sampai dengan huruf d yang paling sedikit memiliki pengalaman sebagai Direksi atau satu tingkat di bawah Direksi; dan/atau
f.Orang perseorangan di luar sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang diusulkan oleh Gubernur.

Pasal 6

(1)Persyaratan Bakal Calon Direksi terdiri atas:
1. a.persyaratan formal;
2. b.persyaratan material; dan
3. c.persyaratan lain.
(2)Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
1. a.sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
2. b.berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diajukan atau mengajukan diri sebagai Direksi;
3. c.berpendidikan minimal Strata Satu (S1) atau setingkat;
4. d.menyampaikan surat permohonan (lamaran) kepada Gubernur; dan
5. e.mengikuti UKK.
(3)Persyaratan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
1. a.memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang usaha perusahaan;
2. b.memiliki integritas, jiwa kepemimpinan dan berkompetensi yang tercermin dari pengalaman selama ini;
3. c.memiliki motivasi serta berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMD;
4. d.memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
5. e.cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: 1) menjadi Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMD dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit; dan 2) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah, BUMD, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
(4)Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
1. a.bukan anggota dan/atau pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif;
2. b.bukan pejabat negara yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. c.bukan calon kepala/wakil kepala daerah;
4. d.tidak sedang menjabat sebagai Direksi selama 2 (dua) periode pada BUMD yang sama;
5. e.Bakal Calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara menyatakan bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Aparatur Sipil Negara;
6. f.tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang yang sudah duduk dalam kepengurusan BUMD sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
(5)Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Bakal Calon Direksi.

Pasal 7

(1)Bakal Calon Direksi mengajukan lamaran kepada Gubernur dengan melengkapi Persyaratan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Bakal Calon Direksi bersedia untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti UKK.

BAB IV

PERSYARATAN CALON KOMISARIS

Pasal 8

(1)Calon Komisaris adalah orang perseorangan yang berasal dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 9

(1)Persyaratan Bakal Calon Komisaris terdiri atas:
1. a.persyaratan formal;
2. b.persyaratan material; dan
3. c.persyaratan lain.
(2)Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
1. a.sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
2. b.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
3. c.berijazah paling rendah Strata Satu (S1) atau setingkat;
4. d.menyampaikan surat permohonan (lamaran) kepada Gubernur selaku pemegang saham Perseroan Daerah;
5. e.mengikuti UKK.
(3)Persyaratan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
1. a.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
2. b.memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. c.memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
4. d.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
5. e.tidak pernah dinyatakan pailit;
6. f.tidak pernah menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan Badan Usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
7. g.tidak sedang menjalani sanksi pidana.
(4)Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
1. a.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
2. b.tidak sedang menjabat sebagai Anggota Komisaris selama 2 (dua) periode pada BUMD yang sama;
3. c.tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang yang sudah duduk dalam kepengurusan BUMD sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
(5)Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Bakal Calon.

Pasal 10

(1)Bakal Calon Komisaris mengajukan lamaran kepada Gubernur dengan melengkapi Persyaratan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(2)Bakal Calon Komisaris bersedia untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti UKK.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…