DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2020

Nomor: 51
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam Peraturan Gubernur ini mencakup penugasan kepada PT Benuanta Kaltara Jaya untuk mengelola Toko Indonesia di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pengelolaan ini didukung oleh pendanaan yang mencakup penyertaan modal, subsidi, pemberian pinjaman, dan hibah, serta didukung oleh Pemerintah Daerah melalui kemudahan perizinan dan perlindungan sebagai objek vital. Dalam kondisi kahar (force majeure) yang mengganggu pelaksanaan perdagangan dan distribusi komoditi bahan pokok dan penting lainnya, penugasan ini dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah. PT Benuanta Kaltara Jaya diwajibkan melaporkan hasil pelaksanaan penugasan secara berkala setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan kepada Gubernur melalui Disperindagkop dan UKM. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan penugasan dilakukan oleh Gubernur melalui Disperindagkop dan UKM, sementara pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu. dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD; bahwa dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memberi manfaat bagi pengembangan perekonomian daerah berupa penyediaan barang dan/atau jasa untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat khususnya di daerah perbatasan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya dalam Pengelolaan Toko Indonesia; ¢. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10); 8. Je MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS BENUANTA KALTARA JAYA DALAM PENGELOLAAN TOKO INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat Disperindagkop dan UKM adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah yang bertanggung jawab secara teknis.
7.Biro adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
10.Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya yang selanjutnya disebut PT. Benuanta Kaltara Jaya adalah perusahaan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
11.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
12.Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan Daerah.
13.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14.Penugasan kepada PT. Benuanta Kaltara Jaya adalah sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memberi manfaat bagi pengembangan perekonomian daerah serta menjaga stabilisasi harga di daerah perbatasan. nn 3. 15. 16. 17. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh mempengaruhi. Pengelolaan adalah Kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu. Toko Indonesia adalah berupa bangunan permanen yang menyediakan dan/atau menjual komoditi kebutuhan bahan pokok dan barang penting di daerah perbatasan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: Penugasan; Pendanaan; Ro op

(1)
(2)Dukungan Pemerintah Daerah; Keadaan Kahar; Pelaporan; Pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di Daerah untuk melayani kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan/atau bidang usaha terutama komoditi kebutuhan bahan pokok dan barang penting di daerah perbatasan yang berpengaruh terhadap inflasi agar terkendali dan terjaga dengan didukung ekspektasi yang baik seiring dengan konsistensi kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Utara dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah Daerah menugaskan PT. Benuanta Kaltara Jaya untuk:

a.Menjalankan tugas dan fungsi mengelola toko di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
b.Mengelola dan mengoordinir fasilitas Toko Indonesia;
c.Mengembangkan dan mengelola secara professional usaha Toko Indonesia dengan menghasilkan keuntungan sebagai Pendapatan Asli Daerah;
d.Menyediakan kebutuhan pokok dan barang penting;
e.Melakukan perdagangan ekspor dan impor antara Indonesia dengan Malaysia di daerah perbatasan;
f.Mengoptimalkan potensi hasil produk UMKM masyarakat Krayan untuk dipasarkan ke Tarakan dan Malaysia;
g.Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi pengembangan pengelolaan Toko Indonesia.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan untuk pengelolaan Toko Indonesia beserta fasilitas pendukungnya kepada PT. Benuanta Kaltara Jaya dapat berupa:

a.Penyertaan modal daerah;
b.Subsidi;
c.Pemberian pinjaman; dan/atau
d.Hibah; Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip good corporate governance dan/atau berlandaskan transparansi dan akuntabilitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh PT. Benuanta Kaltara Jaya dan mitra kerjanya yang ditimbulkan sebagai akibat dari penugasan untuk mengelola Toko Indoensia menjadi beban dan tanggung jawab PT. Benuanta Kaltara Jaya.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam penugasan kepada PT. Benuanta Kaltara Jaya dalam mengelola Toko Indonesia, Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa: ao o

(1)
(2)Pengamanan sebagai objek vital, apabila diperlukan; Kemudahan dan percepatan perizinan; Keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah yang timbul; dan Dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan.

BAB V

KEADAAN KAHAR

Pasal 6

Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure} pada pelaksanaan perdagangan dan distribusi komoditi bahan pokok dan bahan penting lainnya, penugasan kepada PT. Benuanta Kaltara Jaya dapat dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Daerah. Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada terjadinya kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru-hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, dan/atau perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 7

PT. Benuanta Kaltara Jaya menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan pengelolaan Toko Indonesia kepada Gubernur melalui Disperindagkop dan UKM _ secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

(1)Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan penugasan pengelolaan Toko Indonesia dilaksanakan oleh Gubernur melalui Disperindagkop dan UKM.
(2)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.Supervise lapangan;
2. b.Konsultasi;
3. c.Koordinasi;
4. d.Monitoring dan evaluasi; dan
5. e.Pelaporan.
(3)Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai belaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 Cktober 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,IR IRIANTO LAMBRIE

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…