DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2017

Nomor: 52
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur ketentuan-ketentuan terkait pemungutan pajak atas penggunaan air permukaan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan pajak dan meliputi beberapa aspek utama, antara lain: Objek Pajak, Subjek Pajak, Dasar Penghitungan Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pemungutan, Sanksi Administratif, Pengawasan dan Penegakan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740),
2.Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046): 1
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755),
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987),
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189),
6.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
7.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 2 Oo. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038), Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4049), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161), Te 3 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858): Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161), Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801): Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 3), Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 4), 4 MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemeritahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsif otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsif Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah 3. sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi 10. 11. Kalimantan Utara. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengembilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Air yang terdapat pada lubang bekas tambang, danau buatan dan air laut yang ditarik ke darat untuk 6. 7. 8. dimanfaatkan termasuk air permukaan. 5 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Wajib Pajak adalah orang, Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak dan/atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek dan subyek sebagai dasar penetapan besaran pajak terutang baik dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang dibuat oleh Wajib Pajak untuk melaporkan obyek pajak sebagai dasar perhitungan dan/atau pembayaran pajak. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui 3 tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur. 6 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan atas pembetulan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuaan peraturan perundang-undangan perpajak daerah. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Sedang Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politic atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan dan Pemerintah yang dikenakan pajak, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalm melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya. 7 29. 30. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pertambanagan dan Energi Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang melaksanakan semua kegiatan secara teknis di lapangan dan menentukan volume pemakaian dan/atau pemanfaatan air permukaan serta penetapannya.

BAB II

NAMA DAN OBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama PAP dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di daerah.

Pasal 3

(1)Obyek PAP meliputi pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan,
(2)Dikecualikan dari Obyek PAP sebagai berikut:
1. a.pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh Instansi Pemerintah yang tidak bersifat komersial: .pengambilan dan/atau pemanfaat air permukaan untuk kepentingan pengariran pertanian dan perikanan rakyat: . pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga/perorangan, dan . pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan peribadahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungan atau bangunan pengairan b. d. beserta tanah turutannya. 8
(1)
(4)

Pasal 4

Subyek PAP meliputi orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Wajib Pajak meliputi orang pribadi atau badan yang

(2)melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan air permukaan, Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : (1

(2)
1. a.jenis sumber air,
2. b.lokasi sumber air:
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air,
4. d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan:
5. e.kualitas air:
6. f.Juas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air, dan
7. g.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Volume pemakaian dan pemanfaatan air permukaan, berdasarkan catatan meter dan/atau alat ukur lainnya, Perhitungan volume pemakaian dan/atau pemanfaatan air permukaan dilakukan oleh Tim Teknis dan penetapan NPA dilakukan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Apabila terjadi perubahan penggunaan air permukaan berdasarkan temuan di lapangan maka akan dilakukan perhitungan volume pemakaian dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh Tim Teknis. Apabila tidak terjadi perubahan data sebagimana dimaksud pada ayat (5) untuk penetapan NPA kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara jabatan oleh UPTD Badan Pengelola
(3)
(5)(6 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wilayah setempat. 9

BAB IV

NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

Pasal 6

(1)Klasifikasi Nilai Perolehan Air Permukaan terbagi menjadi 5 (ima) golongan yaitu ,
1. a.non Niaga merupakan kegiatan yang tidak termasuk Niaga dan Industri akan tetapi pemakaian air lebih 100 m3, intek diameter bor kurang dari 5 cm dan atau kapasitas pompa air « 1 It/dt,
2. b.niaga Kecil adalah sesuatu usaha dengan modal « 200 juta dengan kegiatan pembelian, penjulaan, jasa, ekspor dan inpor suatu barang yang memakai air dengan kapasitas pompa « 2 lt/dt, antara lain toko/kios/warung/pencucian mobil, tempat perjualan air, perusahaan Negara yang diusahakan secara komersial, kantor, rumah sakit/klinik swasta, apotek, bengkel, percetakan, gudang, penjahit/tailor, salon kecantikan, panti pijat, mandi uap, pangkas rambut, kolam renang, bimbingan test, kursus keterampilan, biro jas, stasiun kereta api, terminal bus, losmen/penginapan, rumah makan /restoran, hotel/penginapan/losmen, niaga lainnya yang sejenis,
3. c.niaga Besar adalah sesuatu usaha dengan modal » 200 juta dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor suatu barang yang memakai air dengan kapasitas pompa « 2 It/dt antara lain toko/ kios/warung, tempat penjualan air, perusahaan Negara yang diusahakan secara komersial, kantor, rumah sakit/ klinik swasta, apotek, bengkel, percetakan, gudang, penjahit/tailor, salon kecantikan, panti pijat, mandi uap, pangkas rambut, kolam renang, bimbingan test, kursus keterampilan, biro jas, stasiun kereta api, terminal bus, losmen//penginapan, rumah makan/restoran, hotel/penginapan/losmen, niaga lainnya yang 2 sejenisnya, 10
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
1. d.industri Kecil adalah usaha dengan modal « 400 juta dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang meng olah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, keadaan awal/asli menjadi suatu barang/keadaan dengan nilai yang lebih tinggi penggunaanya yang memakai air dengan kapasitas pompa « 2 It/dt antara lain industry rumah tangga, pengrajin/sanggar seni lukis, industry tekstil/batik, industri bahan kimia/obat-obatan, industri kertas, industri perkayuan, industri pertambangan, industri minuman/es, industry mobil/karoseri, kontraktor pertambangan, minyak, gas bumi, perkebunan, industry perkebunan, industri lainnya yang sejenisnya, dan
2. e.industri Besar adalah sesuatu usaha dengan modal - 400 juta dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengan jadi dan/atau barang jadi, keadaan awal/asli menjadi suatu barang/keadaan dengan nilai yang lebih tinggi penggunaanya yang memakai air dengan kapasitas pompa « 2 It/dt antara lain industri rumah tangga, pengrajin/sanggar seni lukis, industry tekstil/batik, industri bahan kimia/obat-obatan, industri kertas, industri perkayuan, industry pertambangan, industri minuman/es, industri mobil/karoseri, kontraktor pertambangan, minyak, gas bumi, perkebunan, industri perkebunan, industri lainnya yang sejenisnya. Besarnya nilai air permukaan dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan air dengan harga dasar air. Perhitungan nilai perolehan air permukaan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Utara. Penetapan pajak air permukaan dilakukan oleh UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara wilayan setempat. Apabila terjadi perubahan volume atau indikasi perubahan volume terhadap pemakai/pengguna air permukaan maka perhitungan akan dilakukan oleh Tim Teknis. Nilai perolehan pajak air permukaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini. 11

BAB V

TARIF PAJAK

Pasal 7

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10Yo (sepuluh persen).

BAB VI

PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

Pasal 8

Besarnya pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB VII

KEWENANGAN

Pasal 9

(1)Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan pajak pengambilan atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
(2)Pelaksanaan kewenangan pemungutan pajak pengambilan atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VIII

SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

PAP terutang sejak pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11

PAP yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada. 12

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…