DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 53 Tahun 2014

Nomor: 53
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Eselon Organisasi, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara;

a.bahwa dalarn rangka optirnalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara , perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara; GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANUTARA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASIDANTATAKERJA SEKRETARIATDEWANPENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIKINDONESIA PROVINSIKALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMANTANUTARA Mengingat Menirnbang 5, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor4355);
1. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Nomor5233);
4. 7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor5362);
5. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tarnbahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor4449);
6. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor4578);
7. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : PROVINSIINDONESIAREPUBLIKPEGAWAI PERATURANGUBERNUR TENTANGORGANISASIDAN TATAKERJA SEKRETARIATDEWANPENGURUSKORPS Menetapkan MEMUTUSKAN: Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Nomor 4737);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaterr/Kota;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); -------------- -------------- ----- ----- --- ------- ---
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Daerah Otonom ProvinsiKalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah ProvinsiKalimantan Utara.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggararr/ pengguna barang.
9.Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRIadalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan 8angsa dan Negara Kesaturan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional,netral, produktif dan bertanggungjawab.
10.Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disebut Sekretariat DP KORPRIProvinsiKalimantan Utara.
11.Unit organisasi adalah bagian dari SKPDyang melaksanakan satu atau beberapa program.
12.Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan.
13.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. Paragraf2 Tugas Pasal 3

(1)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh seorang Sekretaris.

BAB I

KETENTUANUMUM KALIMANTANUTARA.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. BABII PEMBENTUKAN Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRIProvinsi Kalimantan Utara, terdiri atas :
1. a.Sekretaris;
2. b.Bagian Umum, membawahkan:
(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
(2)Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
1. c.Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mentaldan Rohani, membawahkan:
(1)Sub Bagian Olah Raga, Seni dan Budaya;
(2)Sub Bagian Mental dan Rohani.
1. d.Bagian Usaha dan Bantuan Sosial, membawahkan:
(1)Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan;
(2)Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial.
1. e.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Gubemur ini.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal4, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRIProvinsiKalimantan Utara mempunyai fungsi:

a.Penyelenggaraanpengelolaan administrasi umum;
b.Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
c.Penyelenggaraankegiatan usaha dan bantuan sosial;
d.Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRIProvinsiKalimantan Utara;
e.Pembinaan kelompokjabatan fungsional;
f.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 9

(1)Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara adalah Jabatan Struktural Eselon II.b;
(2)Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara adalah Jabatan Struktural Eselon IILb;
(3)Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRIProvinsi Kalimantan Utara adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a. BABVI ESELONORGANISASI Pasal 8
(1)Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris KORPRImelalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. BABV KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. BABIV KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal 11

Apabila Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara berhalangan, maka Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian secara struktural dapat melaksanakan tugas Sekretaris atau Pejabat Strukturallainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan. Pasall0

(1)Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prmsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2)Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3)Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(4)Setiap laporan yang diisikan oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(5)Dalam menyampaikan laporan masing-masing Kepala, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(6)Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VII

TATAKERJA J ( f , J'UI IIr

Pasal 13

(1)Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRIProvinsi Kalimantan Utara dapat ditinjau dan dievaluasi kembali, apabila terjadi perubahan peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(2)Apabila terjadi perubahan nomenklatur terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara yang diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan Penataan Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
(3)Penjabaran Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural Lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan tersendiri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur.
(4)Uraian tugas Jabatan Struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur.
(5)Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubemur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubemur.

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubemur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VIII

PEMBIAYAAN r BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2014 NOMOR Drs. H. BADRUN, M.Si Pembina Utama, IV/ e NIP. 19600617 198501 1 001 SEKRETARISDAERAH PROVINSIKALIMANTANUTARA, Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal Dr. H. IRIANTOLAMBRIE Pj. GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 .iJesembe= 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Gubernur ini. BABX KETENTUANPENUTUP --------------- , Dr. H. IRIANTO LAMBRIE \ Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SEKRETARIAT I I BAGIAN BAGIAN BAGIAN UMUM OLAH RAGA, SENI, USAHADAN BUDAYA, MENTAL BANTUAN SOSIAL DAN ROHANI I II SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN t- UMUM DAN r- OLAH RAGA, SENI r- USAHA DAN KEPEGAWAlAN DAN BUDAYA KESEJAHTERAAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN ._ PERENCANAAN ._ MENTAL DAN ._ BANTUAN HUKUM DAN KEUANGAN ROHANI DAN SOSIAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I I 1 I I I BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI KALIMANTAN UTARA LAMPIRAN -------- ------- ( I. NO. NAMA JABATAN PARAF 1 Drs. H. Badrun. M.Si Sekretaris Daerah ~/ 2 Dr. H. Suriansyah. M.AP Asisten Administrasi Umum /- 3 Suharto. SH Kepala Biro Hukum dan /1 Organisasi , 4 Taufik Hidayat. S.TP. M.Si b<epala Bagian Organisasi ~

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…