DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2018

Nomor: 54
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai program atau inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesehatan remaja putri melalui pemberian suplemen zat besi (tablet tambah darah/Fe). Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mencegah dan mengurangi anemia pada remaja putri, yang sering kali disebabkan oleh kekurangan zat besi. Isi peraturan ini meliputi: Sasaran program, Pelaksanaan program, Pemantauan dan evaluasi, Peran serta

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tingginya angka kematian ibu dan bayi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain budaya, pendidikan, sosial, ekonomi, lingkungan, sistem pelayanan kesehatan, dan pembiayaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Minum Langsung Tablet Tambah Darah (FE) Pada Siswi/Remaja Putri Di Provinsi Kalimantan Utara. S A L I N A N Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3277);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
15.Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;
16.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
17.Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 6/X/PB/2014, Nomor73 Tahun 2014, Nomor:41 Tahun 2014, Nomor: 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakan Bidang Kesehatan;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
20.Peaturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
21.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
22.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
23.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak menular;
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MINUM LANGSUNG TABLET TAMBAH DARAH (FE) PADA SISWI/REMAJA PUTRI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.
5.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; suami, istri dan anaknya; ayah dan anaknya; atau ibu dan anaknya.
6.Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7.Siswi SMA/Remaja Putri adalah fase peralihan dari masa anak- anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-21 tahun.
8.Calon Pengantin adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melaksanakan pernikahan di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Utara.
9.Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah Pasangan suami istri yang istrinya berusia antara 15-49 tahun dan secara operasional pula pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan telah kawin atau istri berumur lebih dari 49 tahun tetapi belum menopause.
10.Wanita Usia Subur yang selanjutnya disingkat WUS adalah wanita yang berusia 15-49 tahun dan wanita pada usia ini masih berpotensi untuk mempunyai keturunan.
11.Ibu adalah wanita hamil dan melahirkan sampai 42 hari setelah persalinan.
12.Ibu Bersalin adalah ibu yang sedang menjalani proses persalinan.
13.Proses Persalinan adalah rangkaian peristiwa mulai dari kontraksi sampai dikeluarkannya hasil konsepsi (janin, plasenta, ketuban dan cairan ketuban) dari uterus ke dunia luar melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan sendiri.
14.Ibu Nifas adalah ibu yang menjalani proses nifas yaitu suatu masa yang dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai 6 minggu setelah melahirkan.
15.Anak adalah bayi sampai dengan balita.
16.Bayi adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai 1 (satu) hari menjelang ulang tahun pertama.
17.Balita adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) bulan.
18.Bayi baru lahir yang selanjutnya disebut Neonatal adalah bayi yang berumur antara 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
19.Advokasi adalah upaya persuasif yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi tindak lanjut mengenai sesuatu.
20.Anemia adalah kekurangan kadar haemoglobin (Hb) dalam darah yang disebabkan karena kekurangan zat besi (Fe).
21.Tablet Tambah Darah (TTD) adalah tablet suplemen dengan komposisi terdiri dari 60 mg zat besi elemental (dalam bentuk sediaan Ferro Sulfat, Ferro Fumarat atau Ferro Glukonat) dan 0,400 mg asam folat.
22.Jaminan Kesehatan Nasional adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (mandatory), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
23.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
24.Pembiayaan Kesehatan adalah anggaran yang dibutuhkan dalam pelayanan paripurna bagi Ibu hamil, Ibu melahirkan, Ibu nifas, Bayi baru lahir dan keluarga pendamping selama di rumah tunggu.
25.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan Kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
26.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
27.Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan luar gedung yang dilengkapi kendaraan bermotor roda empat atau roda dua atau perahu bermotor dan dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta tenaga kesehatan yang berasal dari Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya termasuk mobilisasi ibu hamil yang akan melahirkan ke sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan siap 24 jam.
28.Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat dengan PKD adalah merupakan suatu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif, sesuai dengan kewenangannya di bawah pembinaan teknis Puskemas.
29.Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang memberikan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi lima program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare.
30.Pemberian TTD adalah pemberian Tablet Tambah Darah (Fe) dengan dosis 1 (satu) tablet per minggu sepanjang tahun.
31.Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
32.Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap masalah kesehatan/penyakit.
33.Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal, dan neonatal, guna mencegah kesakitan/ kematian serupa di masa yang akan datang.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan gerakan minum langsung tablet tambah darah (Tab.Fe) remaja putri dan wanita usia subur berasaskan:

a.perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.manfaat dan kekeluargaan;
c.berkesinambungan;
d.mutu yang terjamin;
e.dan pembiayaan yang terjangkau.

Pasal 3

Maksud dari penyelenggaraan pemberian tablet tambah darah remaja putri dan wanita usia subur adalah untuk memberikan kepastian dan jaminan serta perlindungan pelayanan kesehatan terhadap remaja putri dan anak yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai standar.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri adalah:

a.tertanganinya anemia pada wanita usia subur dan remaja secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat penanganan;
b.terwujudnya gerakan serentak dan berkesinambungan minum tablet tambah darah bagi remaja putri di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara;
c.terwujudnya perubahan perilaku masyarakat terhadap pola pencegahan, pengobatan dan penanganan masalah anemia dan persalinan;
d.terwujudnya perubahan perilaku wanita usia subur dan remaja putri terhadap upaya pecegahan anemia dengan konsumsi gizi seimbang dan suplemen besi secara berkesinambungan;
e.terwujudnya dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kesehatan ibu dan anak serta pecegahan anemia pada wanita usia subur dan remaja putri;
f.tersedianya data Kesehatan ibu, remaja putri dan Anak yang akurat dan terkini;
g.terwujudnya sistem informasi data kesehatan ibu, remaja dan anak yang terintegrasi di Kalimantan Utara;
h.terwujudnya sistem rujukan kegawatdaruratan maternal, remaja putri dan anak secara efisien dan efektif.
i.Terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri untuk dapat menciptakan SDM yang berkualitas.
j.Peningkatan status kesehatan dan gizi para pelajar putri untuk mempersiapkan kondisi fisik remaja putri sebelum hamil agar pada saatnya menjadi ibu, dia memiliki kesehatan tubuh yang baik sehingga saat hamil tidak mengalami anemia
k.meningkatnya gizi remaja putri agar dapat mencegah stunting dan anemia serta meningkatkan cadangan zat besi dalam tubuh agar dapat menumbuhkan generasi sehat berkualitas dan produktif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, Wanita usia subur, remaja putri dan anak;
b.Peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor.

BAB IV

GERAKAN MINUM LANGSUNG TABLET TAMBAH DARAH (FE) PADA REMAJA PUTRI

Pasal 6

Guna mencapai tujuan penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a.peningkatan pelayanan kesehatan ibu, wanita usia subur, remaja putri dan anak yang sesuai dengan standar oleh penyelenggara pelayanan kesehatan;
b.peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat meliputi instansi terkait, organisasi profesi, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya kesehatan ibu,wanita usia subur, remaja putri dan anak.

Pasal 7

(1)Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, wanita usia subur, remaja putri dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan:
1. a.pemberian tablet tambah darah dengan komposisi terdiri dari 60 mg zat besi elemetal dan 0,400 mg asam folat pada remaja usia 12-18 tahun di institusi pendidikan (SMP dan SMA atau yang sederajat) dan wanita usia subur (WUS) di institusi tempat kerja;
2. b.peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, wanita usia subur, remaja putri dan anak;
3. c.penyediaan bahan dan obat dan fasilitas pelayanan kesehatan ibu, wanita usia subur, remaja putri dan anak;
4. d.peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
5. e.pelaksanaan sistem rujukan yang efektif dan efisien.
(2)Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat sebagaimana Pasal 6 huruf b meliputi:
1. a.upaya promotif;
2. b.upaya preventif;
3. c.upaya pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

Pemberian tablet tambah darah pada remaja usia 12-18 tahun dan wanita usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:

a.pemberian tablet tambah darah pada remaja usia 12-18 tahun di institusi pendidikan (SMP dan SMA atau yang sederajat) dengan dosis 1 (satu) tablet per minggu sepanjang tahun;
b.pemberian tablet tambah darah diberikan pada setiap wanita usia subur yang kekurangan zat besi;
c.Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri di institusi pendidikan dapat dilakukan oleh kader kesehatan remaja di sekolah yang termuat dalam kegiatan UKS/M;
d.Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri di institusi tempat kerja dapat dilakukan oleh kader kesehatan di tempat kerja;
e.Pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh kader yang telah ditunjuk dan dilaporkan secara periodik;
f.Pelaksanaan pemberian obat pada wanita usia subur dan remaja putri dipantau oleh tenaga kesehatan Puskesmas.

Pasal 9

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, wanita usia subur, remaja putri dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

a.pemeriksaan dan pendidikan kesehatan reproduksi bagi wanita usia subur dan calon pengantin;
b.pemeriksaan kehamilan terpadu berkualitas paling sedikit 4 (empat) kali selama masa kehamilan dan setidaknya 1(satu) kali pemeriksaan oleh Dokter Umum;
c.pemeriksaan ibu hamil beresiko tinggi dan anak beresiko tinggi dilakukan oleh Dokter Spesialis;
d.penolong persalinan adalah tenaga kesehatan yang kompeten pada fasilitas pelayanan kesehatan;
e.pertolongan persalinan normal dilakukan di fasilitas kesehatan dan dilaksanakan oleh paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan;
e.pelaksanaan kunjungan nifas berkualitas dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali;
f.pelaksanaan kunjungan neonates berkualitas dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali;
g.pelaksanaan Stimulasi Dini Intervensi Deteksi Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan tindak lanjutnya dilaksanakan sesuai standar;
h.pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
i.pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap;
j.peningkatan Promosi dan Pelayanan kontrasepsi pada PUS;
k.peningkatan pelayanan stabilisasi pra rujukan;
l.sistem rujukan yang berkualitas;
m.pelaksanaan AMP, kasus near miss beserta tindak lanjutnya;
n.peningkatan kualitas supervisi fasilitatif oleh supervisor di semua tingkatan pelayanan kesehatan.

Pasal 10

Penyediaan bahan dan obat dan fasilitas pelayanan kesehatan ibu, wanita usia subur, remaja putri dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

a.Pemerintah Daerah dan swasta menyiapkan bahan, obat, sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan pada tiap tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan;
b.menyiapkan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
c.perbekalan kesehatan harus dalam keadaan siap pakai untuk keselamatan ibu dan anak;
d.Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK yang sesuai standar;
e.Pemberian TTD pada remaja putri melalui UKS/M di institusi pendidikan (SMP dan SMA atau yang sederajat) pada hari yang telah ditentukan secara bersamaan;
f.Pemberian TTD pada WUS ditempat kerja dilakukan di institusi tempat kerja yang disediakan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…