menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
a.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 82 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara;
Menimbang GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARANOMOR82 TAHUN2017 TENTANGANALISISJABATANDANANALISISBEBANKERJA PADADINASPEMBERDAYAANPEREMPUAN,PERLINDUNGANANAK, PENGENDALIANPENDUDUKDANKELUARGABERENCANA TENTANG PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA NOMOR 56 TAHUN2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5121);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6398);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5362);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5494);
Mengingat
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
10.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor483);
11.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor3);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PegawaiNegeriSipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4332);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);
(1)Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
Pasa15A
2.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 82 Tahun 2017 ten tang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 82), diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURANGUBERNUR TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARANOMOR82 TAHUN2017 TENTANGANALISISJABATANDANANALISIS BEBANKERJAPADADINASPEMBERDAYAANPEREMPUAN, PERLINDUNGANANAK,PENGENDALIANPENDUDUKDAN KELUARGABERENCANA. MEMUTUSKAN:
14.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).
13.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
Menetapkan IRIANTOLAMBRIE GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 1:;)Desember 201~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
(2)Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
...-r...,...._-_. · 1· I ,.~ f: ,Dr"H'.S"~\A"'SY'"' ",.,p' ,,~.tT••,. 0.... H l " AS I~Ttlt L:',D~.H._2"~HlJODIH H2.,"1.~i .40MIIiISTIV\" UMu,", , U.,.,AH jA\)H~RI, ~H IRIANTOLAMBRIE GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 D..Isember 2019 Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasalll
(2)Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanturn dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
==--.,..- - BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2019 NOMOR 56 SURIANSYAH KALIMANTANUTARA,SEKRETARISDAE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 ..Jeset:.:n.a,1J IRIANTOLAMBRIE ttd GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 1; Deaembe., ':>019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur im dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
(2)Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2019 NOMOR56 SURIANSYAH KALIMANTANUTARA,SEKRETARISDAE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Deseriber 2019 IRIANTOLAMBRIE ttd GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Deoember 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
(2)Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 llesembar 2019
c.Kepala Seksi Ketahanan dan 1 Kesejahteraan Keluarga
1) Analis Ketahanan Keluarga 1 2) Analis Kesejahteraan Keluarga 1
6.Kepala UPTD 1
a.Su b Bagian Tata Usaha 1
1) Pengadministrasi Umum 1 2) Pengemudi 1 3) Penjaga Keamanan 1
b.Seksi Pengaduan 1
1) Konselor 2 2) Penjaga Asrama 1
c.Seksi Tindak Lanjut Kasus 1
1) Konselor 2 2) Komediator 1 Jumlah 1 3 8 36 8 Jumlab Total 56 IRIANTO LAMBRIEDr.).f. ~lit'At-Icy'AH,M.Ap sl!.lqteTlu.l!. OAe.ru t-t ASI\rfH • {)r...H·2AI~I~OOI~ 1-i2,1"1.$i ~OMIH'STP.A~I VMur-1 ALMAN JAUI-IAJ.I, {H ~Lt. kAJ.O H~~\Jt'1 tI 'n"-"-'&b"l""(lJID ""SO tAW O'.A"' IlU. MAQ)IO 12 _IJ K_U ..... 11 0 .... 1 K_, Kl!'pet. SUba.,lan PetehGlnaan Protram Kept!. Seksi Ket.mbelHn Pent.Mutt","" Gender Din Kepil, Seral Ptn'll4Jhin AtWnatlf Din Ptndldlkln. ket:ltl. SekIt Petllndlolnpn Ptftf'TlJ)Uln Kopol. _ Penaendatlan Pondu 0>" 7 0 1 .J ~_,,~_um 7 0 1 ·1 """, .. "INC,," 7 0 J -r !""C"" ,.,,. .. "'II,om"lIDrQD .". 7 , 1 0 OflUlOt 7 0 l ·2 AnDlu Pe~IoIoOfl K,1.I01IQOn 7 0 2 ·2 """"lola KntJahNfOon Soslal • 0 1 -r AnoHtSlff~m InformosldtJnJDr/noon 7 , , 0 Pf~1oIo P.mt»tdaydD~ P,rlindurtQO • 0 1 ·1 AnDIJI"'mbinotJn K,'I1O((IOan.nama 7 0 1 ., Ptn/OoO Asromo 3 0 , .J Ptnoelofo K,uanQon 6 0 , .J 0 2 ·2 , 2 oJ 0 2 ·1 Ana 1I K.,uofflO atr'nctJna 7 , J 0 0 4 ·l V,rlflkator K,uonoon S 0 , .J 2 3 ·1 PtnQtJdrnfnlStrOSIK.Utlngon S 2 1 0 , 7 04 ICltpil. Senl Kelembl nn Pen,.ru$ut.mun Gender 0." kepal. $eb;1tI,~h.tln DlNr OIn kuc lh1cfnn t(cPlII Selal CI~' JCekerl$~"Percmp"ln O.n An.k KePlIl 51",' ketatt.n.n OIn kcsejlht ... n Keluarl' Sebll1ndalclIInlut I(.,us K.1o$9 K.1oJ8 K,los' K,kJJ9 1(.1018 kc~1I SUb8"I.n Umufl'IDin k.epqlwllan ~.ltU 9 J_... K15 B K ·. J.tHrtln ICI5 • K ·. labitlln KLS B • .. ,-.. ICLSB K . J.~" K15 B K ·1· I !AIIOW "'fJ~JOllff1"Oan IU' uorga 7 J , 0 lAllO'" ~,s'noton 7 0 , ·1 ,.,."" ""'0 DO"'",01,... 7 0 , -r MO'" '''ooonan'' lID,.. 7 J , 0 Onl.1Ot 7 0 1 ·1 J~b;Jhm Kl5 B K ·. naltsBafOngMfIi" fWgora 7 , , 0 Pfn~ltJlo f>tnguotanP.npofusutomaonGene 6 0 J ·1 AnallsK.ujcJht~roo('lRCI~t 7 0 1 ·1 PengodmlnlsrraslData~rryQpDndan P 5 r I 0 Anal" l(,u}CJht'rDanKftfuorQO 7 0 , oJ Komfti/tJtor 0 0 1 ., Ptno.1oIo K.~wol(J" 6 0 J ., 1 2 .J 0 1 ·1 , 2 .J J 1 .J 0 • ·1 P,ngadmlnlsuOIIK.l)tlQOwokm S 0 1 ·2 "'""'r,r.P'nQOdmlnlstros/Umum 5 2 2 0 Aebpttulill -;- ... Ditetapkan di Tanjung Selor beionll , I 0 P#ngtmudi 3 0 1 ·1 ~nlll , , 0 pada tanggal f:tekl" IV 15 I ., Pramu K.b«Nlhon 3 0 J ., 1fT 0 o 0 JfU 0 0 Pflugos K«Jmanon 3 0 1 ·1 ....,. a'" . III/a" 7 0 1 -r _mudl 3 o 1 .,IAnalJs ~rma",oan 7 , 2 ·1 , 1 0 1""'" , ,Sum' 7 0 , ., "10'" , IAnOI" ""-.,,,, o 2 -2 , 2 -r 7 , , 0 ~------,ycJOOKtamanon 3 0 , -r'P'09,a 5 , , 0 , 9 ·2 o 3 ..JJ '0 ·7 ,Geode aIl'_alOn ,.."', --, -0 j ., 7 0 I -r 70 J -r IAnO'" ~'ano "",, 0 , .. ""MJOdmltNtrrulUtnum • , 2 0 ~ph".j .~Iftytt Ditetapkan di Tanjung Selor• K I. "'...., , 1 • ......- J 0 2 ., [.. .,.111 • •• pada tanggal 13 Lesember 2019 (wkttlN " ., """"""t.o.,,~ J 0 , ., '" • 0 0If\I o • GUBERNUR KALIMANTANUTARA, _._ • • , ., .".... .. LAMPIRAN II PERATURt-.NGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR./ TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PETA JABATAN DllIA8 PEMBERDAYAAN PEREllPUAN, PERLIBDVlI'GAJJ AIIAK, PEIIOEIn>ALIAJII PElIDUDUK DAN KELUAROA BEREIICAlIA