DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 56 Tahun 2020

Nomor: 56
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Bentuk, Kriteria dan Persyaratan Bab III Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Bab IV Monitoring dan Evaluasi Bab V Pendanaan Bab VI Ketentuan Lain-Lain Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4866); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 3. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 8. 10. Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 3. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

(1)Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2. Bantuan Pemerintah Daerah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kelompok Pelaku Usaha Mikro dan Kecil adalah kumpulan beberapa pelaku usaha mikro dan/atau usaha kecil. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bank Penyalur adalah bank milik negara yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan pemerintah kepada masing-masing pelaku usaha mikro dan kecil. 5 6. 7 & 9

BAB II

BENTUK, KRITERIA, DAN PESYARATAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro dan/atau usaha kecil dalam suatu kelompok untuk menjalankan usaha yang terkena dampak pada masa pandemi Covid-19.

(2)
(1)
(2)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Bantuan Pemerintah Daerah diberikan satu kali dalam bentuk uang sebesar:

a.Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan satu kali untuk masing-masing pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu;
b.Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan satu kali untuk masing-masing pelaku usaha kecil yang memenuhi kriteria tertentu; Pemberian Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima.

Pasal 4

Bantuan Pemerintah Daerah diberikan kepada pelaku usaha mikro dan/atau pelaku usaha kecil dengan persyaratan: a.

(1)
(2)belum pernah menerima bantuan serupa baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga yang diberikan pada masa pandemi Covid-19. tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dengan bunga bersubsidi dari perbankan.

Pasal 5

Bantuan Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada kelompok pelaku usaha mikro dan/atau kelompok pelaku usaha mikro dan/ atau kelompok pelaku usaha kecil yang tiap kelompok berjumlah 10 (sepuluh) pelaku usaha, mempunyai nama kelompok dan menunjuk ketua kelompok. Pelaku usaha mikro dan/atau usaha kecil dalam tiap kelompok harus memenuhi kriteria:

a.warga negara Indonesia yang berdomisili dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Utara;
b.telah memiliki usaha dan/atau rintisan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usahanya;
c.bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN atau pegawai BUMD;
d.bukan merupakan suami/istri dari Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN atau Pegawai BUMD;
e.berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh tahun) dan paling tinggi 50 (lima puluh) Tahun.

Pasal 6

Kelompok pelaku usaha mikro dan/atau usaha kecil penerima Bantuan Pemerintah Daerah harus membuat proposal dengan persyaratan memuat:

a.Surat permohonan Bantuan Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara Cq. Kepala Dinas;
b.Profil anggota kelompok pelaku usaha mikro dan/atau kecil yang terdiri atas: 1) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 2) Biodata Pelaku Usaha; 3) Surat Pernyataan; 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); 5) Fotocopy Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah atau Kepala Desa setempat; 6) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau surat keterangan dalam proses (untuk pelaku usaha kecil); 7) Fotocopy sertifikat pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian /Lembaga, Pemerintah Daerah dan/atau Kabupaten /Kota (untuk pelaku usaha kecil); 8) Foto dokumentasi tempat usaha dan produk usaha berwarna.
c.Melampirkan surat rekomendasi dari pengusul Bantuan Pemerintah Daerah. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disesuaikan dan/atau dikecualikan untuk mendukung program prioritas dan/atau kebijakan lain dari pemerintah. Format Surat Permohonan, Biodata Pelaku Usaha, Surat Pernyataan, dan Surat Rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan dibidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Calon penerima Bantuan Pemerintah Daerah diusulkan oleh Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah meliputi:

a.pengusulan kelompok pelaku usaha mikro dan/atau usaha kecil calon penerima Bantuan Pemerintah Daerah; pembersihan data dan validasi data calon penerima; penetapan penerima; pencairan dana Bantuan Pemerintah Daerah; laporan penyaluran. b. ¢. d. e.

Pasal 9

Kelompok pelaku usaha mikro dan/atau usaha kecil mengajukan proposal permohonan’ kepada Dinas Kabupaten/Kota untuk mendapatkan rekomendasi. Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan rekomendasi.

Pasal 10

Berkas proposal dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang diterima Kepala Dinas, akan diperiksa kelengkapannya oleh Tim Verifikasi. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi:

a.menerima dan memeriksa kelengkapan berkas proposal dari Dinas Kabupaten / Kota;
b.melakukan pembersihan data calon penerima Bantuan Pemerintah Daerah;
c.melakukan proses validasi dengan menggunakan data Sistem Informasi Kredit Program dan Sistem Layanan Informasi Keuangan;
d.mengusulkan kepada Kepala Dinas berdasarkan proses verifikasi untuk dapat ditetapkan sebagai peserta bantuan pemerintah.

Pasal 11

Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan usulan calon penerima Bantuan Pemerintah Daerah kepada Gubernur berdasarkan hasil verifikasi dan validasi berkas oleh Tim Verifikasi. Apabila dipandang perlu berdasarkan pertimbangan khusus dan/atau pertimbangan teknis dari pengusul, maka Kepala Dinas membatalkan dan/atau mengalihkan calon penerima Bantuan Pemerintah Daerah. Pembatalan dan pengalihan calon penerima Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila penerima bantuan mengundurkan diri atau memberikan data dan/atau informasi yang tidak sesuai atau berhalangan tetap dan/atau pertimbangan lainnya. Penerima Bantuan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…