DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 57 Tahun 2017

Nomor: 57
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Secara umum, peraturan ini memberikan panduan kepada pemerintah daerah Kalimantan Utara untuk melaksanakan rekomendasi dari hasil pemeriksaan kedua lembaga tersebut.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pemantauan Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a diperlukan suatu pedoman operasional yang dapat mewujudkan keberhasilan atas pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); S A L I N A N

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5326);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
21.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24.Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
25.Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Inspektorat adalah Lembaga Pengawasan yang berada di Tingkat Daerah.
8.Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
9.Pejabat adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Struktural.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Utara.
11.Pemeriksaan Operasional adalah segala usaha untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk mengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai kegiatan suatu entitas apakah telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku atau rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif dan ekonomis.
12.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI.
13.Pemeriksa/Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional dan atau Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan.
14.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/unit kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintah melalui kegiatan pemeriksaan/audit, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama lnspektorat LPND, Inspektorat dan Perbendaharaan Mabes TNI/Angkatan, Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota.
15.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
16.Pengawasan Reguler adalah pengawasan yang dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
17.Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang dilaporkan secara langsung/tidak langsung maupun melalui media cetak/elektronik.
18.Entitas adalah istilah yang mendifinisikan batasan instansi atau unit kerja yang diperiksa.
19.Kasus adalah temuan atau bagian temuan pengawasan yang berindikasi adanya tindak pelanggaran.
20.Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk mencari kebenaran atas pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur Negara yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan/atau Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
21.Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan/pemeriksaan berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan/pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit lnstansi yang diperiksa (auditi).
22.Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
23.Saran/Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
24.Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan pemeriksaan.
25.Pemantauan TLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan saran rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
26.Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHP.
27.Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat TPKND adalah para pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian Negara/Daerah.
28.Hari adalah hari kerja

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman TLHP sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Pedoman TLHP agar tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman TLHP ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI dan APIP, meliputi:

a.pemeriksaan keuangan;
b.pemeriksaan kinerja; dan
c.pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB III

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

Pasal 5

(1)LHP diserahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan LHP kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP.

Pasal 6

(1)LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk temuan yang bersifat pelanggaran disiplin pegawai dan rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif disampaikan kepada BKD.
(2)LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah mengalami kesulitan/hambatan dalam melaksanakan TLHP disampaikan kepada TPKND.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

Pasal 7

Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP adalah :

a.Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
b.Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan Negara/Daerah;
c.Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Pasal 8

Kepala PD wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP di PD yang dipimpinnya.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN DI TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut :

a.pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan saran/rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP BPK RI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diserahkan secara resmi oleh BPK RI kepada Pimpinan DPRD dan Gubernur;
b.dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK RI disampaikan oleh Kepala PD kepada BPK RI dengan tembusan kepada Inspektur;
c.tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP BPK RI mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh BPK RI.

Pasal 10

Mekanisme TLHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian adalah sebagai berikut :

a.pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan saran/rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
b.dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian disampaikan oleh Kepala PD kepada APIP Inspektorat Jenderal Kementerian dengan tembusan kepada Inspektur;
c.tata cara penyampaian perkembangan dan klarifikasi pelaksanaan TLHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…