DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 58 Tahun 2017

Nomor: 58
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2013 terkait Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Poin-poin utama dari peraturan ini meliputi: Perubahan pada Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Penyesuaian Prosedur dan Administrasi, Pengawasan dan Pengendalian, Tujuan Perubahan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
13.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 11) diubah sebagai berikut :
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541)
24.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/ 2008 tentang Hibah Daerah.
1.Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 18, dan angka 20, serta angka 28 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Kalimantan Utara.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat KPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
9.Biro Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Biro Kesra adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
10.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
11.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
12.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
13.Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan, disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD Provinsi selaku Bendahara Umum Daerah.
18.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA- SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran PD.
19.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Provinsi Kalimantan Utara selaku Bendahara Umum Daerah.
20.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
21.Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
22.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
23.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
24.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah.
25.Surat Pernyataan adalah pernyataan yang dibuat oleh Calon Penerima Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang berisikan kesanggupan dan tanggung jawab (Fisik dan Keuangan) melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan.
26.Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
27.Masyarakat yang selanjutnya disebut kelompok masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/ kumpulan manusia tersebut.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

3.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ayat (2) dan (3) dihapus, sehingga Pasal 4 secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

4.Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit harus memenuhi kriteria :
1. a.peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;
2. b.tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus menerus setiap tahun anggaran dan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
3. c.memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. d.memenuhi persyaratan penerima hibah;
5. e.dituangkan dalam suatu naskah perjanjian hibah antara pemberi dan penerima hibah; dan
6. f.digunakan sesuai dengan naskah perjanjian hibah.
  1. 5.Ketentuan Pasal Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Hibah dapat diberikan kepada :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah lainnya;
3. c.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
4. d.Badan dan Lembaga
5. e.Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
(2)Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
(3)Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada perusahaan daerah atau perseroan milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6)Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, diberikan kepada Badan dan Lembaga :
1. a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan;
2. b.yang bersifat nirlaba dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/walikota; dan/atau
3. c.yang bersifat nirlaba, sukarela dan bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan atau penetapan dari pimpinan Instansi vertikal atau Kepala PD yang terkait sesuai dengan kewenangannya.
(7)Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana ayat (6) huruf b dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.
(8)Pengesahan atau penetapan Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf c, dilakukan oleh Kepala PD Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara dengan memberikan nomor register pengesahan atau penetapan.
(9)Hibah kepada kelompok masyarakat/badan atau lembaga (masjid, mushola/langgar, gereja, pura, vihara kelompok keagamaan dan tempat ibadah lainnya) dapat diberikan bantuan hibah setelah memiliki pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala PD terkait sesuai dengan kewenangannya.
(10)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementrian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, diberikan dengan persyaratan paling sedikit memuat :

a.Memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
b.Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
c.berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara; dan
d.Memiliki Surat Keterangan Terdaftar atau surat pengesahan dari PD Provinsi/Kota/Kabupaten.
1. 7.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10), diberikan dengan persyaratan paling sedikit memuat :
1. a.memiliki kepengurusan yang jelas;
2. b.telah terdaftar pada kementrian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling kurang 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara;
4. d.memiliki sekretariat tetap dan alamat jelas; dan
(2)Hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan pengurus, pembayaran sewa/kontrak kantor sekretariat dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
(3)Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperuntukan bagi pembayaran sewa/kontrak kantor bagi organisasi yang terbentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti KONI, KNPI, LPTQ, Pramuka, Baznas, KPAP dan lain sebagainya.
(4)Organisasi/lembaga yang memiliki kepengurusan inti yang sama baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai pengambil kebijakan dalam struktur organisasi hanya dapat mengajukan satu usulan hibah untuk tahun anggaran yang sama.

8.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta Oragnisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis langsung kepada Gubernur atau melalui PD yang terkait (Gubernur C.q. PD terkait).

9.Ketentuan Pasal 10, diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sekurang-kurangnya memuat :
1. a.Surat permohonan kepada Gubernur;
2. b.nama dan alamat yang jelas;
3. c.latar belakang, maksud dan tujuan;
4. d.susunan kepengurusan;
5. e.jangka waktu kegiatan;
6. f.lokasi kegiatan;
7. g.rincian rencana biaya untuk hibah uang; dan
8. h.rincian jumlah dan jenis barang untuk hibah berupa barang.
(2)Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk pemerintah pusat, wajib melampirkan surat pernyataan dari ketua/ kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi pemerintah pusat yang menyatakan bahwa yang diusulkan dalam usulan hibah tidak dianggarkan dalam DIPA instansi/satuan kerja yang bersangkutan.
(3)Badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan dalam menyampaikan usulan hibah kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
(4)Batasan pengajuan usulan hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun berikutnya paling lambat diterima sebelum persetujuan KUA dan PPAS pada tahun berkenaan dan apabila pengajuan usulan hibah melewati batas waktu yang telah ditetapkan maka diakomodir pada perubahan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

10.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Usulan Hibah dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui PD terkait yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
(2)Dalam hal usulan diserahkan langsung kepada Gubernur, maka Gubernur dapat langsung mendistribusikan usulan hibah dan dokumen persyaratan kepada SKPD terkait sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan memerintahkan untuk diverifikasi dan dievaluasi.

11.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…