DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur pembentukan dan pengelolaan tim khusus yang bertugas membantu gubernur dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa hal penting yang diatur dalam peraturan ini antara lain: Pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Tugas dan Fungsi TGUPP, Keanggotaan TGUPP, Pendanaan dan Fasilitas, Koordinasi dan Laporan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur 1. selaku unsur penyelenggara dan pembangunan di daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perlu.e dibentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang mempunyai kemampuan dan keahlian; bahwa Tim dimaksud diharapkan mampu menganalisa dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik [Indonesia Nomor 9234); 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 3. Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5326) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas_ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 2

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
8.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN BAB | KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2. an aA Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan. 3 7. 10. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUPP adalah Tim yang secara khusus diangkat oleh Gubernur yang bertugas membantu Gubernur dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan khusus Bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan, Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang Pelayanan Publik, Teknologi Informasi dan Perhubungan, Bidang Hukum, Bidang Infrastruktur dan Kedaulatan Energi serta Bidang Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan serta Bidang Hubungan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri; Mediasi adalah fungsi perantara yang menjadi penghubung antara pihak 8. eksekutif dengan pihak lain. . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selajutnya disingkat SKPD adalah 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Unit Kerja Pangkat Daereah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk TGUPP.

Pasal 3

TGUPP merupakan Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh SKPD/UKPD., TGUPP secara operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab (1 kepada Gubernur dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. 4

Pasal 4

Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan TGUPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Jabatan TGUPP dikelompokan ke dalam bidang-bidang sebagai berikut :

a.Bidang IImu Politik dan Pemerintahan;
b.Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
c.Bidang Pelayanan Publik, Teknologi Informasi dan Perhubungan;
d.Bidang Hukum;
e.Bidang Infrastruktur dan Kedaulatan Energi;
f.Bidang Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan;
g.Bidang Hubungan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

TGUPP mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dan melaksanakan monitoring dan mediasi atas perkembangan situasi dan kondisi politik, pengkajian dan penyusunan telaahan staf implementasi kebijakan Gubernur Bidang [imu Politik dan Pemerintahan, Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang Pelayanan Publik, Teknologi Informasi dan Perhubungan, Bidang Hukum, Bidang Infrastruktur dan Kedaulatan Energi, Bidang Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan serta Bidang Hubungan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, TGUPP mempunyai fungsi :

(1)Pelaksanaan monitoring dan mediasi atas perkembangan situasi dan kondisi politik yang terjadi di masyarakat; 5
(2)Pelaksanaan pengkajian terhadap implementasi dan penyusunan telahaan staf kebijakan Gubernur :
1. a.Bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan.
2. b.Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
3. c.Bidang Pelayanan Publik, Teknologi Informasi dan Perhubungan.
4. d.Bidang Hukum.
5. e.Bidang Infrastruktur dan Kedaulatan Energi.
6. f.Bidang Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan.
7. g.Bidang Hubungan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri.
(3)Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugasnya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

(1)TGUPP mempunyai hubungan fungsional dengan Staf Ahli Gubernur dalam pendayagunaan pelaksanaan tugas.
(2)TGUPP dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
(3)Pengangkatan Koordinator TGUPP dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan senioritas, kepangkatan dan/atau usia.
(4)Koordinator TGUPP sekaligus berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah.
(5)Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Gubernur oleh SKPD/UKPD setiap TGUPP bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.
(6)TGUPP disamping melaksanakan tugas dari Gubernur, dapat membantu tugas Wakil Gubernur. 6

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 8

TGUPP wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasian segala bentuk data/informasi dan dokumen serta melaksanakan tugas yang dipercaya kepadanya dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 9

(1)TGUPP berhak mendapat tunjangan sesuai keahliannya yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengacu kepada kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.
(2)TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 7 (Tujuh) orang. (3} Untuk Perjalanan Dinas TGUPP dipersamakan dengan Eselon Hi a.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1)TGUPP diangkat oleh Gubernur dari PNS dan/atau Non PNS.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai TGUPP paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 7 a. b. c. d. e€. Pernah menjabat jabatan struktural eselon II dan/atau pejabat eselon III yang berpotensi menduduki jabatan eselon I; Sehat jasmani dan rohani; Bekerja sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan Gubernur; Usia minimal 45 tahun; dan Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
(3)Profesional/Ahli atau perseorangan yang dapat diangkat sebagai TGUPP paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. b. Warga Negara Indonesia; Sehat jasmani dan rohani; . Pendidikan minimal S.1 (strata satu); . Sanggup bekerja sesuai tuntutan dan kebutuhan Gubernur d. . Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/anggota Pol; e. dan Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana. f. Pemberhentian

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…