DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2017

Nomor: 60
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Poin-poin utama dari peraturan ini mencakup: Pembentukan LSP, Fungsi LSP, Tujuan Pembentukan LSP, Struktur Organisasi LSP, Standar dan Kriteria Sertifikasi, Mekanisme Sertifikasi, Pengakuan Sertifikasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) Provinsi Kalimantan Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); S A L I N A N

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 61); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sektretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara.
7.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut LSP-Pemda Provinsi adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara dan peserta pendidikan dan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara.
11.Standard Kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
12.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistimatis dan objektif melalui uji kompetensi dan atau verifikasi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (SK3APDN) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI dan/atau Standar Internasional.
13.Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP- Pemda Provinsi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu atau skema sertifikasi tertentu.
14.Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat pelaksanaan uji kompetensi yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja yang diverifikasi oleh LSP–PDN Pusat/LSP-Pemda Provinsi dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi oleh peserta uji kompetensi.
15.Skema Sertifikasi adalah pemaketan kompetensi dan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.
16.Asesor Kompetensi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai kompetensi pada jenis dan kualifikasi atau skema sertifikasi tertentu. MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)LSP-Pemda Provinsi bertujuan untuk mewujudkan desentralisasi dalam pelaksanaan sertifikasi agar proses sertifikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
(2)Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan mutu serta pengembangan kompetensi dan karir aparatur agar tercipta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)LSP-Pemda Provinsi merupakan Lembaga Non Struktural, yang dipimpin oleh Kepala Bidang Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif dan teknis operasional kepada Kepala Badan selaku Penanggung Jawab.
(2)Kepala Badan selaku penanggungjawab, mempertanggungjawabkan secara umum pelaksanaan tugas LSP-Pemda Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)LSP-Pemda Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bidang urusan Pemerintahan Daerah lingkup :
1. a.Pemerintah Daerah Provinsi;
2. b.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. c.Pemerintah Daerah Provinsi lain serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, berdasarkan penugasan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Dalam Negeri dan/atau kerjasama antar Pemerintah Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok LSP-Pemda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
1. a.Melaksanakan verifikasi tempat uji kompetensi;
2. b.Melaksanakan uji kompetensi;
3. c.Menyediakan tenaga penguji (asesor); dan
4. d.Menerbitkan sertifikat kompetensi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1). Susunan Organisasi LSP-Pemda Provinsi terdiri dari :
1. a.Pembina adalah Gubernur;
2. b.Pengarah adalah Sekretaris Daerah;
3. c.Penanggungjawab adalah Kepala Badan;
4. d.Kepala LSP-Pemda Provinsi adalah Kabid Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manjerial dan Fungsional;
5. e.Pejabat Struktural terkait di lingkungan BPSDM; dan
6. f.Pejabat Fungsional di lingkungan BPSDM.
(2)Susunan Organisasi dan personalia LSP-Pemda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

(1)Kepala LSP-Pemda Provinsi memberikan laporan mengenai LSP-Pemda Provinsi kepada Penanggungjawab.
(2)Setiap pimpinan unit di lingkungan LSP-Pemda Provinsi, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(3)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
(4)Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan wajib disampaikan kepada unit organisasi/Organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan LSP-Pemda Provinsi bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada BPSDM;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Program dan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri; dan/atau;
c.Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

(1)Gubernur melakukan pembinaan umum dan pengendalian penyelenggaraan sertifikasi profesi kepada LSP-Pemda Provinsi.
(2)Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan teknis sertifikasi profesi kepada LPS- Pemda Provinsi.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Oktober 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 60 Salinan Sesuai dengan Aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum Djoko Isworo, SH, MH NIP. 196209151988031002

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…