menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan; . bahwa untuk lebih memaksimalkan penerimaanb. pendapatan melalui Pemungutan Pajak Air Permukaan maka perlu dilakukan penyesuaian Nilai Perolehan Air pada Lampiran |] Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan; . bahwa_ berdasarkan’ pertimbangan sebagaimana¢. dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049); Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan tKualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858};
18.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
22.Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 3);
23.Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 4); MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NO 52 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN. Pasal I Lampiran I Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 52) diubah menjadi sebagaimana pada Lampiran Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 agugtys 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE ie LSYACEUL B.seKReTARIs Omer MAR PROJ. KALTARA Weemar Drs ASSISTEN ADM CETOA PROV. KALTAR KARO BIRO HUFIM DioKo |SwoRd,suwt SETOA PROV. KALT Ss KABAN BPPRO . Drs H.BusRUNsyalt wy PROV RANTA Ra Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 4 gwiug 2018 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 40 Agustus 2018 © GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 4fupiws 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PR@VINSI KALIMANTAN UTARA, aa oT ~~ SYAIFUL HERMAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 60 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 45 Aevptus 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 2€ Agustus 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, a Y SYAIFUL HERMAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 60 A. ZAtIUDOIN,H2 wi ASSISTEN ADM. Umum Pest 7 SETOA PROV. KALTARA N iSworo KARO BIRO NuKUM Dyowo [WORS Siw Setpa Prov. KATA KABAN WO Dec. Hl BUSRIANS yan, bd PpRov. KalTARA of LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN 90 I. Daftar Nilai Perolehan Air (NPA) Nilai Perolehan Air untukBadan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, \r-H.Syarcul Weemaw, PF. SERRETARIS MnP PROV KALTARA ASSISTEN A0M.uNuM Heawyp 2Des? Ow, HOAs SETOA PROV Katz Dpko Iswoko SH, TRERALA Seto HukurA SETOA Peov-KALr. . KAGAW BePRD DrisH Sisriancyatt Ne PRO. KALTARA NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR PERMUKAAN (Rp/M3)_ HARGA DASAR AIR (Rp.) WILAYAH My) © Non Niaga Niaga Industri Industri Niaga Kecil Besar Kecil Besar 0-150 728 942 1190 1252 3066 Bulungan, 151-500 753 1055 1380 1582 5302 Tarakan, 501-1000 | 767 | 1106 1468 1716 6131 Nunukan, 1001- Malinau. 2500 782 1160 1562 1860 7040 Tanatidung | | 794 | 1200 | 1633 | 1986 7637 II AIR PERMUKAAN No. BUMN/BUMD (NPA) 1 | PT. Pertamina dan para kontraktor nya untuk Rp. 200,-/Ms industry Pertambangan Minyak dan Gas Alam 2 | PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Rp. 50,-/M8 pembangkit tenaga listrik 3 | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rp. 200,-/M? v IRIANTO LAMBRIE Orca md LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN I. Daftar Nilai Perolehan Air (NPA) Il. Nilai Perolehan Air untukBadan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR PERMUKAAN (Rp/M3} HARGA DASAR AIR (Rp.) WILAYAH mM © Non Niaga Niaga Industri Industri Niaga Kecil Besar Kecil Besar 0-150 728 942 1190 1252 3066 Bulungan, 151-500 753 1055 1380 1582 5302 Tarakan, 901-1000 767 1106 1468 1716 6131 Nunukan, 1001- Malinau. 2500 782 1160 1562 1860 7040 TanaTidung >2500 794 1200 1633 1986 7637 AIR PERMUKAAN No. BUMN/BUMD (NPA) 1 | PY. Pertamina dan para kontraktor nya untuk Rp. 200,-/M? industry Pertambangan Minyak dan Gas Alam 2 | PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Rp. 50,-/M3 pembangkit tenaga listrik 3 | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rp. 200,- /M? LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR §0 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN I. Daftar Nilai Perolehan Air (NPA) Il. Nilai Perolehan Air untukBadan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 26 Agusvvs 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROYHYSI KALIMANTAN UTARA, SYAIFUL HERMAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 60 NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR PERMUKAAN (Rp/M3) HARGA DASAR AIR (Rp.) WILAYAH “uy © Non Niaga Niaga Industri Industri Niaga Kecil Besar Kecil Besar 0-150 728 942 1190 1252 3066 Bulungan, 151-500 753 1055 1380 1582 5302 Tarakan, 501-1000 767 1106 1468 1716 6131 Nunukan, 1001- Malinau. 2500 782 1160 1562 1860 7040 Tanaaung 500 | 794 | 1200 | 1633 | 1986 7637>2 AIR PERMUKAAN No. BUMN/BUMD (NPA) 1 | PT. Pertamina dan para kontraktor nya untuk Rp. 200,-/M3 industry Pertambangan Minyak dan Gas Alam 2 | PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Rp. 50,-/M$ pembangkit tenaga listrik 3 | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rp. 200,-/M? a LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR -60 TAHUN 2018 TENTANG | PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN I, Daftar Nilai Perolehan Air (NPA) II. Nilai Perolehan Air untukBadan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tangga! 28 Agesius. 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PR SI KALIMANTAN UTARA, SYAIFUL HERMAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 69 Des -ZANUDOIN H2. ASSISTEN ADts.umeM a Sera PROV. (KALTARA RO. Huu DIoKo \SwoRO,SH. MH SETOA ew kara? KABaN Berro DISH. GISRIANSYAH.MM poy KALTARA ‘ NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR PERMUKAAN (Rp/M3) HARGA DASAR AIR (Rp.) WILAYAH vu Non | Niaga | Niaga | Industri | Industri Niaga Kecil Besar Kecil Besar 0-150 728 942 1190 1252 3066 Bulungan, | 151-500 | 753 1055 1380 1582 5302 Tarakan, 501-1000 | 767 1106 1468 1716 6131 Nunukan, 1001- Malinau. 2500 782 1160 1562 1860 7040 TanaTidung +2500 794 1200 1633 1986 7637 AIR PERMUKAAN No. BUMN/BUMD (NPA) 1 | PT. Pertamina dan para kontraktor nya untuk Rp. 200,-/M? industry Pertambangan Minyak dan Gas Alam 2 | PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Rp. 50,-/M3 pembangkit tenaga listrik 3 | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rp. 200,-/M? N,