DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 61 Tahun 2019

Nomor: 61
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyesuaian dan Pembaruan Analisis Jabatan, Revisi Analisis Beban Kerja, Pengaturan Tata Kelola Organisasi, Penyesuaian Peraturan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 87 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara , maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 87 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja;

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Mengingat Menimbang GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARANOMOR87 TAHUN2017 TENTANGANALISISJABATANDANANALISISBEBANKERJA PADASATUANPOLISIPAMONGPRAJA TENTANG PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA NOMOR 61 TAHUN2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PegawaiNegeriSipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4332);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5362);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13.Peraturan KepalaBadan KepegawaianNegaraNomor12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
9.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor3);
10.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor483);
11.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor157);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor33 Tahun 2011 tentang Pedoman AnalisisJabatan;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);

(1)Hasil Analisis J abatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
(2)Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubern ur ini.

Pasal 5A

2.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A,yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 87 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 87), diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURANGUBERNUR TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARANOMOR87 TAHUN2017 TENTANGANALISISJABATANDANANALISIS BEBANKERJAPADASATUANPOLISIPAMONGPRAJA. MEMUTUSKAN:
14.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16). Menetapkan IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13D sember ~O19 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur IDl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13Desembor 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2019 NOMOR 61 SURIANSYAH SEKRETARISDAE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Desember 2919 IRIANTOLAMBRIE ttd GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13De ...tiber 201;J Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur iru dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II D~.H .AE!ouL.~QlIO.s, M·Si A~\~Tt"N I'IDMIHI.t~C\ Ut1UM De. H·lAltiUl:)()lI'1 Hl, M.si BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2019 NOMOR ~1 SURIANSYAH SEKRETARISDAE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Desembar 2019 IRIANTOLAMBRIE ttd GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Desember 2U19 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II KEBUTUHAN PEGAWAI NO. NAMA JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN PIMPINAN ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL TINGGI 1 2 3 4 5 6 7 8 I KEPALA SATUAN POLISI PAMONG 1 PRAJA
1.SEKRETARlS 1 a) KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN 1 KEUANGAN PENGADMINISTRASI 1 KEUANGAN BENDAHARA 1 VERIFlKATOR KEUANGAN 1 ANALIS PERENCANAAN 2 ANALIS DATA DAN INFORMASI 1 HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA LAMPIRAN PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ANALIS PENGELOLAAN 1 KEUANGAN PENGELOLA KEUANGAN 1 b) KEPALA SUB BAGIAN UMUM 1 DAN KEPEGAWAIAN PENGADMINISTRASI UMUM 2 PENGELOLA KEPEGAWAlAN 1 PENGEMUDI 10 OPERATORSPEEDBOAT 2 ANALIS BARANG MILIK 1 NEGARA ANALIS KERJASAMA TEKNIS 1 STANDARDISASI
2.KEPALA BIDANG KETERTIBAN 1 UMUM DAN KETENTRAMAN a) KEPALA SEKSI OPERASIONAL 1 DAN PENGENDALIAN PEMELIHARA SARANA DAN 2 PRASARANA PENGELOLA DATA KEAMANAN 2 DAN KETERTIBAN b) KEPALA SEKSI KETERTIBAN 1 UMUM PENGOLAH DATA SATUAN 1 PENGAWASINTERNAL PENGELOLA DATA KEAMANAN 2 DAN KETERTIBAN
3.KEPALA BIDANG PENEGAKAN 1 PERATURAN DAERAH a) KEPALA SEKSI PENEGAKAN 1 PENGELOLA PELANGGARAN 3 PERATURAN DAERAH PENYUSUN RENCANA PENCEGAHAN DAN 1 PENINDAKAN PELANGGARAN b) KEPALA SEKSI HUBUNGAN 1 ANTAR LEMBAGA ANALIS KERJASAMA APARAT 1 PENEGAK HUKUM PENGELOLA INFORMASI 1 KERJASAMA
4.KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM 1 KEBAKARAN a) KEPALA SEKSI 1 PERLINDUNGAN MASYARAKAT ANALIS BIMBINGAN 1 PELAYANAN DAN KONSULTASI PENGOLAH DATA 1 b) KEPALA SEKSI PEMADAM 1 KEBAKARAN PRANATA PEMADAM 6 KEBAKARAN ANALIS KEBAKARAN 1
5.JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU POL PP PELAKSANAAN PEMULA 54 POL PP PELAKSANAAN PELAKSANA 4 IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Des ...mber 2019 POL PP PERTAMA 4 PRANATA KOMPUTER PERTAMA 1 Jumlah 1 4 8 47 63 Jumlah Total 123 D~.H.AI1.0UI. ",AQjIO e I M.S'. IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal t....Desem~r 2019 POL PP PERTAMA 4 PRANATA KOMPUTER PERTAMA 1 Jumlah 1 4 8 47 63 Jumlah Total 123 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 61 SURIANSYAH SEKRETARIS DAE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Desember 2019 IRIANTO LAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Desember 2019 POL PP PERTAMA 4 PRANATA KOMPUTER PERTAMA 1 Jumlah 1 4 8 47 63 Jumlah Total 123 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 61 . Aa.MAt-I JAUHI\fZ.I, tHSURIANSYAH Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Desember 2019 IRIANTO LAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Desember 20'9 POL PP PERTAMA 4 PRANATA KOMPUTER PERTAMA 1 Jumlah 1 4 8 47 63 Jumlah Total 123 ~ 201) GUBERNUR KALIMANTANUTARA, padatanggal,. 17-13 .--- I .1 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS_K..,. ICEPAIA SA TUAN, u BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG~ PRAJA 5lDfT_ __ 1111____ -....---_......... ..... AlA_ u U u -"I((PAlA SUI UGiANPU(NCAlMAN DAN ICEUANGAN kUAlA SEICSIOPERASOHAL o.N PENGENOAU6.H KEPAlA SEkSI PEHfGAKAN K£PALASlICSl PER INOUNGAH MA$YAItAi(AT Kl/OI' • • 11<1... I - WI • . J_ rul • .. - tcLS • • . J....... ru • • - . '£NGAOMIHISTRASf UUAHGA.N S 1 1 0 PENGllOtA OATA KEAMAHAH au; ICETlln'tIAH • 0 2 .. P£NG(LOLAI'(I.AHCJGAItAHP£JlA1UUH QUUH • • • 0 PEHGOlAH MfA • 0 1 ·1 I{-""'" 1 1 1 0 PEMlUHAU SAJlAHADAN PUSAAAfM S 1 Z ·1 P{N'l'VSiUHRfHCA.fra HNCf.6AHAH o.H 1 0 • ·1 AHAUS IIMtIN6AH HlAYAHAH 0r.1Ut 7 1 1 0 ~NPOAlKiGAAAH ICON5IJlT.... V[ltJRICATOA ICEU~N • 0 1 .. • • .a 1 2 ·1 ANAUS PERlNCANMH 1 2 z 0 • • ·1 "HAltS OATADANINR)IIlMASi 7 • • 0 AHAUS IJ(HGllOLAAH K£UANGAPf 1 1 1 0 ........ Sf""MlT[.TIlAN U...... WAlA SUS!HUIUNGAN ANTA" UWAGA ICfPAlA SOCSIHMAQAM UIaAIWlAH • _. """"K"NGO.OlA IClUANGAH , 1 • 0 .......... rul -0 - "'" • - .... K . P£NGODlAQlTA KEAMANAH ~ l([TutTIaAH • 0 Z .. AMUS K£lUAS4MAAPAMTPENtGAIlHUKUM 1 1 • 0 'RAHAT A P£MAMM I([IAKARAH • 0 • • 1 • -1 P£NGOIAH OATASATU"H PENGAWAStJItTfRNAl. • • 1 0 PENG£LOLA WFOAMASJ KfRJASAMA • 0 • -1 ANA1JS KEaAKARAN 7 1 1 0 KEPAIA 501 u..61AN Ur.tUM DAN kfP[(iAWAIAN 1 1 .. _, 1 • .. 1 Z -1 I - ... 1 • .. .......... ... I • . P£NGAOMIHISTItASI UfilRJM • 1 2 -1 JF POt.PP P(LAICSANA PlMULA S 0 SO ... - - ". UIlUTUHAJISl$IJAJA/JIl JFPOl"~HA • 0 • .. PfH6£lOl.A ItfP£GAWAtAH • 1 1 I • 0" I • auzntHGJ IUMlAH PHS YANG.toM Jf POl pp P£1..tJCSAHA lAHIUTAN 7 0 0 0 ,,_. • 1 • JF POL PP PEN't'fUA • 0 0 0 P£NGEMUDI • 0 .0 ·.0 ...... W • • • JF POLPP PERTAMA • 0 • .. ...... IV • • • JF POL PP MUOA 7 0 0 0 OPERATORSPI!EOIOAT • 0 Z .. ... 1 .. ... JF POl PP MADVA 11 0 0 0 "" .. 47 ·21 JFPItAHATA KOWUTER PUTAMA • 1 J • ANAUSI4lANG Mtl& NE6ARA 1 1 1 0 ...... 11 W ... JF PU.HATAICOMPUTER MUM , • 0 • JF PRANA.TA ICOMPUTB MAmA U 0 • • AIIIAl.ISICtIlt.JASAMA. TfkNIS Sf AIOU.DtSA.SI 1 1 1 0 Ditetapkan eli Tanjung Selor J <3 .Q LAMPIRAN 11 PERATUR~N GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR b 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 87 TAHUN 2017 PETA JABATAl'f SATUAl'f POLiSI PAMONG PRAJA IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTANUTARA, pada tanggal ~ , _en. H ·III!.Dul --:...M .~·I • ASlln;N "OM'MIST11.A~1 IJMOM 11 Or.H.~UR1~""~~I-I,M.AP _I . l2 ,D1:t.H.2AIHllI::mIH ti" "".So; I f ~--,"\--..." i ;-.'! • 17 -13 f-·· J i I(IPALA SA TUAN TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALlSIS - . ts BEBAN KERJA PADA SATUAN POLlSI PAMONG.. PRAJA Sf:KBttAlIS Kl'.IA I1PAIIGICETERT..,.uMOM CAllImt.NI'UMAN KEPAiAIII)ANG~(GAUN PERA.TURANDA£JU.N ........._Pflf.IIC)II .....N........_r.....I'tMADol.. _ _.12 II 1J _Jl K£PAlA SUI BAGlAN PERENCANAAN CAN KWIHGAN IC[PAlA S(I(SI OPERASONAL DAN P£NGENDAUAN KtPAlA SlK51P£N£GAkAN ICEJIALASEKSfPERLINOUNGAH MASYARAKATI(d~, • • Klri0l9 I J ...... me • .. ,....... J ........ kIS • • . Jab ..... KLS e K ..KLS • K .. PfNGAOMINISTRASI lEUANGAN s 1 1 0 PENfEtoLA DAfA t<lAMANAN DAN ICETlRTfaAN , 0 1 ·2 P£HGElOlA PElAHCGARANPERATURAHDAERAH • 3 3 0 PtNGOLAHDATA , 0 1 ·1 8fNDAMARA 7 1 1 0 PfMlUHARA SARANA DAN P«ASAR.ANA 5 1 2 ·1 P£HYUSUN R£~ P£NCEGAUAN a.-H 7 0 1 ·1 AHAlIS 1IM1INGAN PELA't'ANANDAN 7 1 1 0 PfNtNDAKAH PEIAIIGGARAN JCONSULTA5' VERIAKATORKtU4H6AN • 0 1 ·1 1 • ... 1 2 ·1 ANAUS PEAENCANAAN 7 , 2 0 3 • ·1 ANAUSDATAo.t.H ItEOAMAS! 7 1 1 0 ANALtSPfNG£t.OlAAH KEUANGAH 7 1 1 0 KEP.4t.ASEKSlIUEATalAN UMUM r KUALA SEICSIHUaUNGAN ANTAA LEMIAGA KUAlA SEkSI PEMADAM KE8.AkAAAfoi • U",9 KttI,.!1 PENaHOtA kfUANGAN 6 1 1 0 J....... mB K .. J.... _ KLS B K .. Job .... kIS • • .. PENliElOlAOAfAkEAMANANDANm(RTIIAH , 0 , .. AttAUS KfRJASAMAAPARA,T PENEGAJ(HUKUM 7 1 1 0 PRAHATA PfMADAM kEBAKAAAN , 0 , .. 7 • ·1 PENfOtAM DATASATUAN PfNGAWAS IITERNAL , 1 1 0 PENGELOt.AINFORNASIKERJASAMA • 0 1 ·1 AHAUS K£lAKARAN 7 1 1 0 ICEPAlASUI RAGlANUMUM DAN ItEPEGAWAIAN 1 7 .. Kd~9 1 • .. 1 2 ·1 1 J....... kIS e • .. J ........ kIS • • . PENGADMINIST~ UMUM s 1 1 ·1 JF POL PP PELAKSANAPEMULA s 0 54 ·54 N .."" K .. KE8UTUHANSEWN A8/( JF POL PP PE1.AKSA.NA. • 0 • .. PEMGElOLA KEPEGAWALAN • 1 1 0 _.... • • ./. a·IEmlING/ JUMlAH PNS YANGADA JF POlPP PELAkSANALANJUTAN 7 0 0 0 ......." 1 1 0 JF POL pp PEN't[lIA • 0 0 0 PfN6EMU[)( 3 0 io ·10 belcHlotti • 4 0 JF POLPP PUT AMA • 0 • .. ...... 111 • • 0 JF POl PP MUDA 7 0 0 0 OPfRATORSP£E08OAT 3 0 1 ., JfT 1 .. .., JF POL PP MADYA 11 0 0 0 JFU " 47 .,. JF PRAHATA ICOMPUTERPERTAMA • I I 0 ANAUS ItARANG Mtll( HEGARA 7 1 1 0 truran, .. W .,. JF PRAHATA KOMPUTER MUo. • o 0 0 JF PRANATA KOMPUT£A MADYA 11 0 • 0 ANAUS KfRJASAMA. TEkHJSSTANOAADGASI 7 1 1 0 Ditetapkan di Tanjung Selor I 63 .u LAMPIRANII PERATUR6NGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR b1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 87 TAHUN 2017 PETA JABATAN St\TUAN POLIS I PAMlNG PRAJA 61BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TAHUN 2019 NOMOR IRIANTO LAMBRIE SEKRETARlS DAE ttd Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Desecber 2 19 GUBERNUR KALIMANTANUTARA, pada tanggal 1.; .Jcsember 2...1.J.. 17 15 -~... IlEPAlA SATUAN TENTANGANALISIS JABATAN DAN ANALISIS t ._ IS BEBAN KERJA PADA SATUANPOLIS) PAMONGL_ PRAJA -- -.. ____ IIAN~ ICIPAlA.... "~ KUruaNIDrIi\£MW 19A1A_ .. ......,_ __ T___ U II lJ _JJ I(fPAlA SUI 8AGIAN PER£NCANAAH DAN KWA.NGAN kEPAlA SEk!iIOftERASONAl. DAN PEHGENDAU4N J(£PAlA SEKSt PENEGAKAN KfPALA SlKSIPER.LlNDUNGANMASYARAKAT IOd,d • , _. I ,- ""t • - . - IUS • • • + ,_ ruB • · ,- ru • • + P£HGAOMINm'ltASllEUANGAH 5 1 1 • P£NGE.lOtAMfA KLAMAHANDANtclTEltTau.N • • Z -2 PEHGELOlA'ElAHGGARAN P£AATURAHMEItAH • S S • Pf.NGOlAH 1».114 • • 1 -1 ............ 1 1 1 • PEMlUHARA s.t.AAIU. DAN PAASARANA 5 1 , ·1 'ENYUSUH II.ENCAHA PENCtGAHAN o.lN 1 • 1 -1 AMAUSlUMllNGAH Pll.A'fAHAN DAN 1 1 1 • P[HtHDAKAH P£l.ANGGAAAN ICOHSULTASI vtRJRICATOIIIIC(UAHGAH • • 1 -1 1 • .. 1 2 -1 ANAUS PERtNCAHAAN 1 2 2 • 3 • -1 ANALtSDATADANINfOtt~ 1 1 1 • #.HALlSPfNGa.OlAAH I(£UAHGAH 1 1 1 • ICEPALASEICSIKnE.T .... N UMUM n'AlA SUCSI.... IUNGANANfAlLEMIAGA KUAlA.5BSI'[MADAM ICLIAKAAAN • _. ,,_. PEftG(LOlA KEUAHGAN • 1 1 • - rut • - + ,_ rut • .+ - IUS • • + PENGa.OLA 1».104kEAMAHA.NDAN KlTOTlIAH • • 2 -, AHAUS KER.lASAMAAPARAl PENEGAK HUICUM 1 1 1 • 'RAHATA PEMADAMtcEIAKARAH • • • .. 1 • -1 P£NGOLAH OATASAlUAN PENGAWAS IHTUNAl • 1 1 • P[NGELOLAINfORMASIkfRJASAMA • • 1 -1 ANAUS Kt.UKARAN 7 1 1 • K('AlA SUIIAGIAH UMUM DANK!PEGAWAIAH 1 1 -6 ._. 1 S -2 1 2 -1 I ,- IUS • • -+ - IUS • • 1-1· PENGAOMlNISTlU.Se UMUM 5 1 2 -1 JFPOl" PfLUSAHA POIJlA 5 • SO -so_.... ..- K. rC8UrUHAJI S£SUAI AIJX IF POl P' PflAICSAHA • • • .. PENGUOlA t(fPfGAWAIAN • 1 1 • • • ./- I· eaznlHG IJUMLAH PHS VAN6AOA JFPOlPP 'ElAICSANAI.ANJUTAN 1 • • • ...." 1 1 0 JFPOlPP PENYELIA 8 • • • PENGEMUDt , • ,. -1. E..&on II • • 0 JF POLPP PERTAMA • • • .. ..-,. • • 0 JFPOlP'MUQA 1 • • 0 OPERATO" SPfEOIOAT , • 2 -2 1fT 1 .. .Q JF POl PP MAmA U • • • JRJ .. " -ZI JF PItANIoTAICOWUTE"1tP£RTAMA • , s • AHAUSI4RAHG MIUk N£6ARA 1 1 1 • ..,"". U Ul -ID JF PRANATAICOMPUTERMUOA • 0 • • JF PMHATA ICOWUTE" MAmA " • • •AHA1lS UIUASAMA TEKHISsrANO.-.R0tsAS4 1 1 1 • Ditetapkan di Tanjung Selor , .. ... LAMPIRANlJ PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 41 TAHUN2019 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN llfARA NOMOR 87 TAHUN 2017 PETA JABATAN SATUAN POUSI PAMOl'lG PRAJA ~. ""ASDUL MAQJ10 ~ I M. ~i 61BE RITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TAHUN 2019 NOMOR ~'ISn;t4 1 Drs. H. 2.AIHUODll'4 \il,fl'\S IICMIHISTIIASI UMUt'I I IRIANTO LAMBRIE ANUTARA, ';r~-'--~ ttd P GUBERNUR KALIMANTANUTARA, ~~K. I I ICIPAlASA TUAN TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS . BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA I IIIIPAIA .--_,.,..... <TAIUS . III'AIA_""_ f;J' l! <SUI "OAlA"I<SI< Kdoo •klo,,' • • I IkU 1-/. J_ II" 1-1' J__ I... 1-1+_ 5 C ~DW- .ocrrM'1&AN ["NGI"lOlA ...... 'U"""""E ..... j ! 1.I:HGOlAH "" TA , , , PENC(6AHAH""" -, 1:,::-" (IK~ IH--.u<AJf , , -,I_ ..... TOIII((U_ , , -, 1 , ~ , , .) • ·1 '......'15""'.' 1 , WAIA.. I<SI' .... ALA .....,......US'ENGElOlAANKWAAGAH 1 , "uti.. 1tdoI.• ""'''', , - 1-/.,- ~,'E*EtoV.-""","'-'MAHAN IANALIS ,.........""" ~ I , -, IANAUS ..... """"" 1 I -1 ,.EHcIOlAH ""'A "'TUAN _WASIOTER_ o , , 1'UMU.. """ 1 • ~ 1 , -1 I ,- -I·I- I.. 1-1. IJFPOL 54 ...IUMUM ·1 «.UIUrUHAJt SE5UAJAM IJFPOl....... 1 , _.... • • ./- I .IfZ2fTIHGJ JUNlAH PHS YANGADA ,POi['£NG(LOLA IJFPOL" .. ""'-LIA....... 1 , • IJF''E_MUD! ! , " -1. b.."..u • • , IJFPO'.... U""....... IY • 8 • IJFPO... MAO'IA lJO'£RATORSOrEOOOA' , -l 1FT L ID -i2 lOU It " _11 IJF 1...... '15_ M,ui<Hf6AiiA -, i .. lJ W .,. IJF JJ , , , IANALIS............. · i --, , Ditetapkan di Tanjuog Selor J " -41• 17 ·15 ada tanggal 13 ..)esocbe... 2019 I.AMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR G11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KAL1MANTAN UTARA NOMOR 87 TAHUN 2017 PETA JABATAN SATUAN POUSI PAMDNG PRAJA

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…