DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 61 Tahun 2020

Nomor: 61
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Identitas Bab III Pemilik Rumah Sakit; Bab IV Pengelompokkan Fungsi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Bab V Dewan Pengawas Bab VI Pejabat Pengelola Bab VII Satuan Pemeriksa Internal dan Komite-Komite Bab VIII Perubahan Peraturan Internal Rumah Sakit Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1. 19 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang- undangan, sehingga perlu dicabut dan dilakukan penyempurnaan; bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran_ strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan yang merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan serta untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medis, maka perlu dibuatkan peraturan internal rumah sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara; Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; fe > Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 7, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/ MENKES/ PER/ IV/ 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1885); 4-

19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. w Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Tarakan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kota Tarakan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Tarakan. Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi, peraturan internal staf medis dan peraturan internal staf keperawatan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Peraturan Internal Korporasi (corporate bylaws) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (corporate governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, komite medik dan komite keperawatan di rumah sakit. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Peraturan Internal Staf Medis (medical staff bylaws) adalah aturan yang mengatur tata kelola_ klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit. Peraturan Internal Staf Keperawatan (nursing staff bylaws) adalah aturan yang mengatur tata kelola keperawatan (nursing governance) untuk menjaga profesionalisme staf keperawatan di rumah sakit. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik- praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Dewan Pengawas merupakan organ rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sakit yang bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi, dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme_ kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah organ di rumah sakit yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal di rumah sakit. Instalasi adalah satuan kerja fungsional yang melakukan pengelolaan dan penyiapan fasilitas serta pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelayanan medik dan pendidikan.

21.Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, majelis, dan sebagainya agar dapat mengesahkan suatu putusan.
22.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut RSUD Tarakan.
(2)RSUD Tarakan terletak di Jalan Pulau Irian Nomor 01, Kelurahan Kampung Satu Skip, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

RSUD Tarakan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pasal 4

RSUD Tarakan merupakan rumah sakit kelas B yang memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. B

Pasal 5

(1)Visi RSUD Tarakan menjadi rumah sakit terdepan yang bertumpu pada teknologi, sumber daya manusia dan kemandirian.
(2)Misi RSUD Tarakan:
1. a.menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna.
2. b.meningkatkan program pelatihan, pendidikan dan penelitian.
3. c.mewujudkan pengelolaan rumah sakit yang profesional.
(3)Visidan Misi ditetapkan oleh Pemilik dan dilakukan evaluasi berkala setiap 5 (lima) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)Visi dan Misi disosialisasikan oleh Pengelola kepada seluruh pegawai dan masyarakat.

Pasal 6

Nilai-nilai dasar yang dianut RSUD Tarakan adalah Tertib, Ramah, Universal, Sehat dan Transparan (TRUST). Motto RSUD Tarakan “Melayani dengan sepenuh hati”.

Pasal 7

Falsafah RSUD Tarakan “bekerja adalah ibadah’. Tujuan RSUD Tarakan adalah membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui upaya kesehatan yang terjangkau masyarakat, bermutu, efektif dan efisien dengan senantiasa berorientasi pada keselamatan pasien (patient safety).

BAB III

PEMILIK RUMAH SAKIT

Pasal 8

Pemilik RSUD Tarakan adalah Pemerintah Daerah dengan tanggung jawab dan wewenang untuk:

a.menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dalam memenuhi visi dan misi serta rencana strategis rumah sakit; menunjuk atau menetapkan Direksi RSUD Tarakan, dan melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja masing-masing individu direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah baku; menunjuk atau menetapkan representasi pemilik, tanggung jawab dan wewenang dan melakukan penilaian kinerja representasi pemilik secara berkala, minimal setahun sekali; menetapkan struktur organisasi RSUD Tarakan; menetapkan regulasi pengelolaan keuangan rumah sakit dan pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit; memberikan arahan kebijakan rumah sakit; menetapkan visi dan misi rumah sakit dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi dan misi rumah sakit serta mereview secara berkala misi rumah sakit; menyetujui diselenggarakan pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi kualitas program-program tersebut. b. ¢. d. e. f. g. h.

BAB IV

PENGELOMPOKAN FUNGSI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai BLUD diselenggarakan berdasarkan asas_ keadilan, kesetaraan, kepatutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 10

Tujuan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD Non PNS adalah untuk:

a.mewujudkan pelayanan prima di BLUD; dan
b.memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya manusia di BLUD.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…