DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2017

Nomor: 62
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Poin-poin utama dalam peraturan ini meliputi: Klasifikasi Informasi, Pengelolaan Informasi, Perlindungan Informasi, Akses terhadap Informasi Berklasifikasi, Sanksi, Tanggung Jawab dan Kewenangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Mengingat : 1, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846): 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348): 3. 4 5. 6. 7. 8. 2
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
10.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5,
11.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 T.ahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI BERKLASIFIKASI MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan acuan bagi Instansi Pemerintah dalam mengelola informasi berklasifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 3

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Oktober 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE —Hewmaw« M.A? Djoko ISWORO, SH Karo HUKUM An rikas IKM Syanpullah kapis komu ME ALN Dav IMopmetikKa | Pre H.sadruw N.SI Sekkejatis basrak Yy . EH . #aruL Ass. PELEKOMOMH - Paw EMBAMUMAY 37 £ 4 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI BERKLASIFIKASI MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI BERKLASIFIKASI MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Oleh karena itu, perlindungan terhadap informasi tersebut dari berbagai jenis ancaman yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian- kerugian organisasi merupakan hal yang mutlak yang harus diperhatikan baik oleh segenap jajaran pemilik, manajemen, maupun karyawan organisasi yang bersangkutan. Demikian pula informasi berklasifikasi di lingkungan instansi Pemerintah, merupakan aset negara, perlu dikelola secara khusus untuk mencegah terjadinya kebocoran, baik sebagai akibat kelalaian sendiri maupun karena adanya ancaman pihak lain yang tidak memiliki otorisasi untuk memanfaatkan informasi yang dapat berdampak pada keberlangsungan hidup bernegara, keutuhan dan ketentraman hidup masyarakat. 5s Informasi yang dikelola dalam peraturan ini merupakan bagian dari informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi dimaksud telah ditetapkan sebagai informasi berklasifikasi oleh pimpinan instansi Pemerintah. Tata kelola informasi berklasifikasi dilakukan guna menjamin kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan ketersediaan informasi, sehingga informasi dapat menjadi bahan pengambilan keputusan yang tepat bagi pimpinan organisasi atau institusi. Pengelolaan informasi berklasifikasi dapat berhasil dengan baik bila didukung dengan komitmen yang tinggi oleh semua unsur Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk sadar dan peduli terhadap keamanan infomasi berklasifikasi sehingga informasi tersebut dapat terjaga kerahasiaannya, keutuhannya, keasliannya, dan penyangkalannya demi kepentingan, keutuhan, dan keamanan negara. , MAKSUD DAN TUJUANB.

1.Maksud Pedoman pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dimaksudkan sebagai acuan dan panduan bagi semua unsur Aparatur Pemerintah dalam mengelola dan melindungi Informasi Berklasifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Tujuan Pedoman pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bertujuan agar mekanisme pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi milik Pemerintah berjalan secara aman, efektif, dan efisien sehingga memperkecil kemungkinan kebocoran Informasi Berklasifikasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. . SASARAN Sasaran pedoman pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yaitu untuk mencegah terjadinya kebocoran infomasi berklasifikasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi secara utuh, efisien, efektif, dan akuntabel oleh instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara guna mendukung terwujudnya keamanan nasional. 6 D. ASAS
1.Asas Keamanan Pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa informasi tersebut hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang, sekaligus menjamin kerahasiaan informasi yang dibuat, dikirim, disimpan, sampai dengan dimusnahkan. Asas Keutuhan Pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi milik Pemerintah Kalimantan Utara dilaksanakan dengan memastikan bahwa informasi tersebut tidak dapat diubah tanpa jjin dari pihak yang berwenang, menjamin keutuhan informasi dan tata kelolanya. Asas Ketersediaan Pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan informasi tersebut saat dibutuhkan, dengan memperhatikan kewenangan pengguna informasi Asas Kecepatan dan Ketepatan Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi unit kerja atau satuan organisasi, pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran. Asas Efektif dan Efisien Pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu dilakukan secara efektif dan efisien 3. 4. 5. sesuai dengan klasifikasinya. E. RUANG LINGKUP BABI. PENDAHULUAN BAB II. PENGELOLAAN INFORMASI BERKLASIFIKASI MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BAB III. PERLINDUNGAN INFORMASI BERKLASIFIKASI MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BABIV. PENUTUP 7 F. PENGERTIAN
1.Pengelolaan adalah suatu upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang meliputi pembuatan, pemberian label, pengiriman, dan penyimpanan. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, video, electronic data interchange (EDI, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Informasi Non Elektronik adalah Informasi yang termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, dan simbol yang berupa suatu dokumen, kertas, dan bukti fisik lainnya. Informasi Berklasifikasi adalah Informasi yang telah ditetapkan dan apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan keamanan nasional. Instansi Pemerintah adalah Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Negara, dan Pemerintah 2 k 4. 5. 6. 7. Daerah. 8 10. 11. 12. 13, Pengelola Informasi adalah Pejabat di dalam Instansi Pemerintah yang diberi kewenangan menangani dan/atau bertanggung jawab atas pengelolaan Informasi Berklasifikasi di lingkungan Lembaganya berdasarkan standar, prosedur, dan ruang lingkup pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi. Pemilik Informasi adalah pegawai maupun pejabat Instansi Pemerintah yang karena fungsi dan jabatannya bertanggungjawab atas semua data dan Informasi Berklasifikasi yang dihasilkan serta dikelola dan/atau dikumpulkannya selama bekerja dan atas nama instansinya. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta otentikasi data. Konsep Informasi Berklasifikasi adalah rancangan atau buram surat dari Informasi Berklasifikasi. Metadata adalah Informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya membuat suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan 8 konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

l.Pembuatan Informasi Berklasifikasi dilakukan oleh Pemilik Informasi atau Pengelola Informasi, dengan menggunakan sarana dan prasarana yang aman. Kriteria aman meliputi aman secara fisik, aman secara administrasi, dan aman secara lojik (logical security). 9
1. 2.Perangkat atau peralatan yang digunakan untuk membuat dan/atau mengkomunikasikan Informasi Berklasifikasi harus milik dinas dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan dinas. Contoh: Komputer/laptop/alat komunikasi milik dinas tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Konsep Informasi Berklasifikasi tidak boleh disimpan dan harus dihancurkan secara fisik maupun lojik (logical security). Contoh: Apabila dokumen/surat resmi sudah selesai dibuat maka konsep surat/dokumen tersebut dihancurkan. Untuk hardcopy bisa dihancurkan dengan penghancur kertas (paper shredder), untuk softcopy menggunakan penghancur file yang direkomendasikan oleh Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Persandian. Dokumen elektronik berklasifikasi yang sudah disahkan disimpan dalam bentuk yang tidak dapat diubah/ dimodifikasi (status read only). Contoh: Dokumen elektronik diubah menjadi berbentuk file (.pdf) dan diberikan tanda air (watermark). Penggandaan dan/atau perubahan Informasi Berklasifikasi dilakukan 3. 4 5. harus dengan ijin dari Pemilik Informasi atau Pengelola Informasi. B. PEMBERIAN LABEL INFORMASI BERKLASIFIKASI Informasi Berklasifikasi harus diberi label sesuai dengan tingkat klasifikasi informasinya, bergantung pada bentuk dan media penyimpanannya.
2. 1.Dokumen cetak: Label ditulis dengan cap (tidak diketik) berwarna merah pada bagian atas dan bawah setiap halaman dokumen. Jika dokumen tersebut disalin, cap label pada salinan harus menggunakan warna yang sama dengan warna cap pada dokumen asli. Contoh: — | (-ramasia | DATA PERALATAN SANDI DI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 10
3. 2.Surat elektronik: Label ditulis pada baris subject pada header surat elektronik.
4. 3.Dokumen Elektronik: Label diberikan dalam metadata dokumen. Dokumen Elektronik yang akan dicetak atau disimpan dalam format (pdf) dapat diberikan label pada header atau footer atau menggunakan watermark di setiap halaman termasuk cover. Contoh:
5. 4.Database dan aplikasi bisnis: Label diberikan dalam metadata sistem/aplikasi.
6. 5.Media lain, seperti: cd, dvd, magnetic tape, harddrive, dsb. Label ditempelkan pada fisik media penyimpanan dan terlihat dengan jelas, kemudian media penyimpanan tersebut dibungkus lagi tanpa diberi label. Label tersebut juga harus muncul saat informasi yang tersimpan di dalamnya diakses. Contoh: 11 DATA PERALATAN SANDI DM INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 gta COVER CD / DVD SIA — C. PENGIRIMAN INFORMASI BERKLASIFIKASI
7. 1.Pengiriman dokumen elektronik berklasifikasi
a.Dokumen Elektronik berklasifikasi dikirimkan dengan menggunakan teknik kriptografi dan melalui saluran komunikasi yang aman. Contoh: Dokumen elektronik dienkripsi menggunakan aplikasi enkripsi yang direkomendasikan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang persandian. Pengiriman Dokumen elektronik dikirimkan melalui surat elektronik menggunakan akun surat elektronik dinas atau resmi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sebelum dikirim, harus dipastikan bahwa alamat tujuan benar dan hanya dikirimkan kepada alamat tujuan. Setelah menerima informasi tersebut, pihak penerima harus memberikan konfirmasi penerimaan kepada pengirim. Dalam mengirimkan dokumen elektronik berklasifikasi memperhatikan keaslian dan keutuhan sehingga dokumen elektronik yang telah dikirimkan dapat dipastikan sesuai dan sama dengan aslinya dan tidak mengalami perubahan. Contoh: Dokumen elektronik yang akan dikirimkan menggunakan tanda tangan digital yang direkomendasikan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang b. d. persandian.
1. 2.Pengiriman dokumen cetak berklasifikasi
a.Dokumen cetak berklasifikasi dikirim melalui kurir atau jasa pengiriman tercatat. Dokumen cetak berklasifikasi dimasukkan ke dalam dua amplop. Amplop pertama dibubuhi alamat lengkap, nomor, cap dinas, dan cap yang sesuai dengan klasifikasi dan derajat kecepatan (kilat, sangat segera, segera, dan biasa). Selanjutnya amplop pertama dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan tanda-tanda yang sama b. kecuali cap klasifikasi. Contoh -AMPLOP 1- -AMPLOP 2- Semua dokumen cetak berklasifikasi yang dikirim dicatat dalam buku ekspedisi sebagai bukti pengiriman atau dibuatkan tanda bukti pengiriman tersendiri. D. PENYIMPANAN INFORMASI BERKLASIFIKASI
1. 1.Pen a. yimpanan Dokumen Elektronik berklasifikasi Lokasi penyimpanan Dokumen Elektronik berklasifikasi harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah risiko kehilangan, kerusakan, dan manipulasi data. Database harus teruji baik secara lojik (logica) maupun fisik sebelum operasional, dilengkapi pula dengan kendali akses dan prosedur operasional yang aman dan komprehensif. Prosedur pengamanan Dokumen Elektronik berklasifikasi harus sesuai dengan klasifikasinya. Dokumen Elektronik berklasifikasi harus diamankan menggunakan teknik kriptografi serta tidak boleh disimpan di dalam komputer, mobile devices, atau media penyimpanan pribadi. Penyimpanan Dokumen Elektronik berklasifikasi harus diduplikasi (backup) secara berkala. RAHASIA -AMPLOP I- RAHASIA RAHASIA RAHASIA b. d. e. kal 1 5 Media penyimpanan Dokumen Elektronik berklasifikasi dilarang digunakan, dipinjam, atau dibawa ke luar ruangan atau kantor tanpa ijin Pengelola Informasi. £ Contoh:
2. 2.Penyimpanan dokumen cetak berklasifikasi
a.Dokumen cetak berklasifikasi harus disimpan dalam brankas yang memiliki kunci kombinasi, atau media penyimpanan yang aman, minimal tertutup dari pandangan orang lain. Dokumen cetak berklasifikasi harus diarsip secara khusus dengan tertib dan rapi sesuai prosedur arsip yang berlaku. 14 (ALUR PROSES PENYIMPANAN INFORMASI BERKLASIFIKASI
1. 1.Setiap fe yang relah diolah ma disimpan di dalam media : diberi label jelas sesuai ingkar Mt Dp Tai Pera bat aplikasi pengamanan seperti pa uu War apada anne Hkangasi ka d3 ki ae ha ba b. Contoh:
2. 1.Perlindungan fisik dilakukan untuk melindungi keberadaan dan fungsi sarana fisik komunikasi serta segala kegiatan yang berlangsung didalamnya dari ancaman dan gangguan seperti pencurian, perusakan, dan radiasi gelombang elektromagnetik.
3. 2.Perlindungan fisik dilakukan melalui kendali akses ruang, pemasangan teralis dan kunci ganda dan pemasangan CCTV. 15 ALUR PROSES PENYIMPANAN DOKUMEN CETAK BERKLASIFIKASI
4. 1.File yang ada di dalam arsip 4. File berklasifikasi disimpan di dalam folder dipisahkan antara file yang herklasifikasi rahasia dan yang tidak arsip yang aman atau di berklasifikasi rahasia dalam brankas 5!
5. 2.File baik dalam bentuk folder, 3 r kertas. surat. dan dokumen U berklasifikasi rahasia dipisahkan
6. 3.File yang telah dipisahkan menurut menurut tingkat klasifikasinya —S | tingkat klasifikasinya diberi lama " retensi arsip sesuai dengan tingkat klasifikasinya J a k B. PERLINDUNGAN ADMINISTRASI
7. 1.Perlindungan administrasi dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman seperti kelalaian dan tindakan indisipliner lainnya. Perlindungan administrasi dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis yang menerangkan kebijakan, standar, dan prosedur operasional pengamanan informasi berklasifikasi. Peraturan bersifat mengikat, wajib disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pimpinan, struktural, dan staf. Perlunya dilakukan evaluasi dan penyesuaian peraturan secara berkala sesuai perkembangan kebutuhan dan teknologi 3. 4. informasi komunikasi. C. PERLINDUNGAN LOJIK (LOGICAL SECURITY)
8. 1.Perlindungan lojik (logical security) dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman penyadapan dan modifikasi informasi berklasifikasi. Perlindungan lojik (logical security) menggunakan teknik kriptografi untuk memenuhi aspek: kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, nir penyangkalan, dan jaminan ketersediaan informasi berklasifikasi. e Kerahasiaan berarti informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas. e Keutuhan berarti informasi tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas. e Otentikasi berhubungan dengan keaslian informasi, identifikasi/pengenalan baik secara kesatuan sistem maupun informasi itu sendiri. e Nir penyangkalan berarti informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima. » Ketersediaan berarti informasi tersedia pada saat dibutuhkan. Perlindungan lojik (logical security) yang menggunakan teknik kriptografi harus memenuhi standar dan direkomendasikan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang persandian. 16 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 17 IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, kj IRIANTO LAMBRIE drs. H: BadpuV, M.Si Sekrerans Darran KH syakuL ASS. Perekowomkar Herman . M.AP Ga Pemgarsuman W Ir H- syampuldh Kavis Komunisag Mursaur Day Iv40rmefiika 17 Ph E LAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI BERKLASIFIKASI MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah kebocoran informasi berklasifikasi milik Pemerintah yang menyangkut keberlangsungan hidup bernegara, keutuhan dan ketentraman hidup masyarakatnya, diperlukan acuan untuk mengelola informasi berklasifikasi:
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348), 3. 4 5. 6. 7. 8. 2
2. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887):
3. 10.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5,
4. 11.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI BERKLASIFIKASI MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAB IV

PENUTUP Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mengelola Informasi Berklasifikasi di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara sehingga mencegah terjadinya kebocoran Infomasi Berklasifikasi guna mendukung terwujudnya keamanan nasional.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Oktober 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 62 Dn. Mbps "eta. Sikerra Ye Af. H- yonuu' ASISTEV PepekowoMtar | Hermam, M.AP DAN Pemeamsunan oko IsWord, SH. karo Hukum po MH In H. Ssekrulldh kap komuwikas: Mursalin . M-p Da Weormatika 4 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI BERKLASIFIKASI MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI BERKLASIFIKASI MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Oleh karena itu, perlindungan terhadap informasi tersebut dari berbagai jenis ancaman yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian- kerugian organisasi merupakan hal yang mutlak yang harus diperhatikan baik oleh segenap jajaran pemilik, manajemen, maupun karyawan organisasi yang bersangkutan. Demikian pula informasi berklasifikasi di lingkungan instansi Pemerintah, merupakan aset negara, perlu dikelola secara khusus untuk mencegah terjadinya kebocoran, baik sebagai akibat kelalaian sendiri maupun karena adanya ancaman pihak lain yang tidak memiliki otorisasi untuk memanfaatkan informasi yang dapat berdampak pada keberlangsungan hidup bernegara, keutuhan dan ketentraman hidup masyarakat. 5s Informasi yang dikelola dalam peraturan ini merupakan bagian dari informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi dimaksud telah ditetapkan sebagai informasi berklasifikasi oleh pimpinan instansi Pemerintah. Tata kelola informasi berklasifikasi dilakukan guna menjamin kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan ketersediaan informasi, sehingga informasi dapat menjadi bahan pengambilan keputusan yang tepat bagi pimpinan organisasi atau institusi. Pengelolaan informasi berklasifikasi dapat berhasil dengan baik bila didukung dengan komitmen yang tinggi oleh semua unsur Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk sadar dan peduli terhadap keamanan infomasi berklasifikasi sehingga informasi tersebut dapat terjaga kerahasiaannya, keutuhannya, keasliannya, dan penyangkalannya demi kepentingan, keutuhan, dan keamanan negara. . MAKSUD DAN TUJUANB.

1.Maksud Pedoman pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dimaksudkan sebagai acuan dan panduan bagi semua unsur Aparatur Pemerintah dalam mengelola dan melindungi Informasi Berklasifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Tujuan Pedoman pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi muli Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bertujuan agar mekanisme pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi milik Pemerintah berjalan secara aman, efektif, dan efisien sehingga memperkecil kemungkinan kebocoran Informasi Berklasifikasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. . SASARANC. Sasaran pedoman pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yaitu untuk mencegah terjadinya kebocoran infomasi berklasifikasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi secara utuh, efisien, efektif, dan akuntabel oleh instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara guna mendukung terwujudnya keamanan nasional. 6 D. ASAS
1.Asas Keamanan Pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa informasi tersebut hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang, sekaligus menjamin kerahasiaan informasi yang dibuat, dikirim, disimpan, sampai dengan dimusnahkan. Asas Keutuhan Pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi milik Pemerintah Kalimantan Utara dilaksanakan dengan memastikan bahwa informasi tersebut tidak dapat diubah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, menjamin keutuhan informasi dan tata kelolanya. Asas Ketersediaan Pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan informasi tersebut saat dibutuhkan, dengan memperhatikan kewenangan pengguna informasi Asas Kecepatan dan Ketepatan Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi unit kerja atau satuan organisasi, pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran. Asas Efektif dan Efisien Pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu dilakukan secara efektif dan efisien 2 3. 4. 5. sesuai dengan klasifikasinya. E. RUANG LINGKUP BAB I. PENDAHULUAN BABII. PENGELOLAAN INFORMASI BERKLASIFIKASI MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BAB III. PERLINDUNGAN INFORMASI BERKLASIFIKASI MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BABIV. PENUTUP 7 F. PENGERTIAN
1.Pengelolaan adalah suatu upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang meliputi pembuatan, pemberian label, pengiriman, dan penyimpanan. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, video, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Informasi Non Elektronik adalah Informasi yang termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, dan simbol yang berupa suatu dokumen, kertas, dan bukti fisik lainnya. Informasi Berklasifikasi adalah Informasi yang telah ditetapkan dan apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan keamanan nasional. Instansi Pemerintah adalah Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Negara, dan Pemerintah 3 4. 5. 6. 7. Daerah. 8 10. li. 12. 13. Pengelola Informasi adalah Pejabat di dalam Instansi Pemerintah yang diberi kewenangan menangani dan/atau bertanggung jawab atas pengelolaan Informasi Berklasifikasi di lingkungan Lembaganya berdasarkan standar, prosedur, dan ruang lingkup pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi. Pemilik Informasi adalah pegawai maupun pejabat Instansi Pemerintah yang karena fungsi dan jabatannya bertanggungjawab atas semua data dan Informasi Berklasifikasi yang dihasilkan serta dikelola dan/atau dikumpulkannya selama bekerja dan atas nama instansinya. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta otentikasi data. Konsep Informasi Berklasifikasi adalah rancangan atau buram surat dari Informasi Berklasifikasi. Metadata adalah Informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya membuat suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan 8. 9. konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
1.Pembuatan Informasi Berklasifikasi dilakukan oleh Pemilik Informasi atau Pengelola Informasi, dengan menggunakan sarana dan prasarana yang aman. Kriteria aman meliputi aman secara fisik, aman secara administrasi, dan aman secara lojik (logical security). 9
2.Perangkat atau peralatan yang digunakan untuk membuat dan/atau mengkomunikasikan Informasi Berklasifikasi harus milik dinas dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan dinas. Contoh: Komputer/laptop/alat komunikasi milik dinas tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Konsep Informasi Berklasifikasi tidak boleh disimpan dan harus dihancurkan secara fisik maupun lojik (logical security). Contoh: Apabila dokumen/surat resmi sudah selesai dibuat maka konsep surat/dokumen tersebut dihancurkan. Untuk hardcopy bisa dihancurkan dengan penghancur kertas (paper shredder), untuk softcopy menggunakan penghancur file yang direkomendasikan oleh Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Persandian. Dokumen elektronik berklasifikasi yang sudah disahkan disimpan dalam bentuk yang tidak dapat diubah/dimodifikasi (status read only). Contoh: Dokumen elektronik diubah menjadi berbentuk file (.pdf) dan diberikan tanda air (watermark). Penggandaan dan/atau perubahan Informasi Berklasifikasi dilakukan 4. 5. harus dengan jjin dari Pemilik Informasi atau Pengelola Informasi. B. PEMBERIAN LABEL INFORMASI BERKLASIFIKASI Informasi Berklasifikasi harus diberi label sesuai dengan tingkat klasifikasi informasinya, bergantung pada bentuk dan media penyimpanannya.
1.Dokumen cetak: Label ditulis dengan cap (tidak diketik) berwarna merah pada bagian atas dan bawah setiap halaman dokumen. Jika dokumen tersebut disalin, cap label pada salinan harus menggunakan warna yang sama dengan warna cap pada dokumen asli. Contoh: (zanasia”) | — ! DATA PERALATAN SANDI DI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 MO. | SRSTAEN PEMERMITAN | NAMA PAISAN HOKOR SIRI MIMLAH PESISI | KETERANDAN | Naa | 2 . 5 Kn . mamak) 10
2.Surat elektronik: Label ditulis pada baris suhject pada header surat elektronik.
3.Dokumen Elektronik: Label diberikan dalam metadata dokumen. Dokumen Elektronik yang akan dicetak atau disimpan dalam format (pdf) dapat diberikan label pada header atau footer atau menggunakan watermark di setiap halaman termasuk cover. Contoh: DATA PERALATAN SANDI DI INSTANSI PENERINTAN TAM Z2 - &' Kemana marun ati yi an — - . kaan 2 " . III
4.Database dan aplikasi bisnis: Label diberikan dalam metadata sistem/aplikasi.
5.Media lain, seperti: cd, dvd, magnetic tape, harddrive, dsb. Label ditempelkan pada fisik media penyimpanan dan terlihat dengan jelas, kemudian media penyimpanan tersebut dibungkus lagi tanpa diberi label. Label tersebut juga harus muncul saat informasi yang tersimpan di dalamnya diakses. Contoh: 11 COVER CD / DVD TA “4 C. PENGIRIMAN INFORMASI BERKLASIFIKASI
1.Pengiriman dokumen elektronik berklasifikasi

a.Dokumen Elektronik berklasifikasi dikirimkan dengan menggunakan teknik kriptografi dan melalui saluran komunikasi yang aman. Contoh: Dokumen elektronik dienkripsi menggunakan aplikasi enkripsi yang direkomendasikan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang persandian. Pengiriman Dokumen elektronik dikirimkan melalui surat elektronik menggunakan akun surat elektronik dinas atau resmi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sebelum dikirim, harus dipastikan bahwa alamat tujuan benar dan hanya dikirimkan kepada alamat tujuan. Setelah menerima informasi tersebut, pihak penerima harus memberikan konfirmasi penerimaan kepada pengirim. Dalam mengirimkan dokumen elektronik berklasifikasi memperhatikan keaslian dan keutuhan sehingga dokumen elektronik yang telah dikirimkan dapat dipastikan sesuai dan sama dengan aslinya dan tidak mengalami perubahan. Contoh: Dokumen elektronik yang akan dikirimkan menggunakan tanda tangan digital yang direkomendasikan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang b. persandian.
1. 2.Pengiriman dokumen cetak berklasifikasi
a.Dokumen cetak berklasifikasi dikirim melalui kurir atau jasa pengiriman tercatat. Dokumen cetak berklasifikasi dimasukkan ke dalam dua amplop. Amplop pertama dibubuhi alamat lengkap, nomor, cap dinas, dan cap yang sesuai dengan klasifikasi dan derajat kecepatan (kilat, sangat segera, segera, dan biasa). Selanjutnya amplop pertama dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan tanda-tanda yang sama b. kecuali cap klasifikasi. Contoh -AMPLOP I- -AMPLOP 2- Semua dokumen cetak berklasifikasi yang dikirim dicatat dalam buku ekspedisi sebagai bukti pengiriman atau dibuatkan tanda bukti pengiriman tersendiri. D. PENYIMPANAN INFORMASI BERKLASIFIKASI
1. 1.Penyimpanan Dokumen Elektronik berklasifikasi
a.Lokasi penyimpanan Dokumen Elektronik berklasifikasi harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah risiko kehilangan, kerusakan, dan manipulasi data.
b.Database harus teruji baik secara lojik (logical) maupun fisik sebelum operasional, dilengkapi pula dengan kendali akses dan prosedur operasional yang aman dan komprehensif.
c.Prosedur pengamanan Dokumen Elektronik berklasifikasi harus sesuai dengan klasifikasinya.
d.Dokumen Elektronik berklasifikasi harus diamankan menggunakan teknik kriptografi serta tidak boleh disimpan di dalam komputer, mobile devices, atau media penyimpanan pribadi.
e.Penyimpanan Dokumen Elektronik berklasifikasi harus diduplikasi (backup) secara berkala. RAHASIA -AMPLOP I- RAHASIA RAHASIA “” RAHASIA 1 5 Media penyimpanan Dokumen Elektronik berklasifikasi dilarang digunakan, dipinjam, atau dibawa ke luar ruangan atau kantor tanpa ijin Pengelola Informasi. £ Contoh: Penyimpanan dokumen cetak berklasifikasi
a.Dokumen cetak berklasifikasi harus disimpan dalam brankas yang memiliki kunci kombinasi, atau media penyimpanan yang aman, minimal tertutup dari pandangan orang lain. Dokumen cetak berklasifikasi harus diarsip secara khusus dengan tertib dan rapi sesuai prosedur arsip yang berlaku. 14 ALUR PROSES PENYIMPANAN INFORMASI BERKLASIFIKASI
1. 1.Setiap file yang telah dioiah dan disimpan di dalarn media penyimpanan (disket, cd rom, diberi label jelas sesuai tingkat klasifikasinya . Fie yang disimpan di dalam media penyimpanan tersebut diberikari manan seperti 2 aplikasi pem: password dan aplikasi enkripsi 4355 3 9545 » b. Contoh: BAB IH PERLINDUNGAN INFORMASI BERKLASIFIKASI MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA A. PERLINDUNGAN FISIK
2. 1.Perlindungan fisik dilakukan untuk melindungi keberadaan dan fungsi sarana fisik komunikasi serta segala kegiatan yang berlangsung didalamnya dari ancaman dan gangguan seperti pencurian, perusakan, dan radiasi gelombang elektromagnetik.
3. 2.Perlindungan fisik dilakukan melalui kendali akses ruang, pemasangan teralis dan kunci ganda dan pemasangan CCTV. 15 |. File vang ada di dalam arsip dipisahkan antara file yang berklasifikasi rahasia dan yang tidak berklasifikasi rahasia
4. 2.File baik dalam bentuk folder, kertas. surat. dan dokumen berklasifikasi rahasia dipisahkan menurut tingkat klasifikasinya ALUR PROSES PENYIMPANAN DOKUMEN CETAK BERKLASIFIKASI
5. 4.File berklasifikasi disimpan di dalam folder arsip yang aman atau di dalam brankas
6. 3.File yang telah dipisahkan menurut tingkat klasifikasinya diberi lama retensi arsip sesuai dengan tingkat klasifikasinya — L B. PERLINDUNGAN ADMINISTRASI
7. 1.Perlindungan administrasi dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman seperti kelalaian dan tindakan indisipliner lainnya. Perlindungan administrasi dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis yang menerangkan kebijakan, standar, dan prosedur operasional pengamanan informasi berklasifikasi. Peraturan bersifat mengikat, wajib disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pimpinan, struktural, dan staf. Perlunya dilakukan evaluasi dan penyesuaian peraturan secara berkala sesuai perkembangan kebutuhan dan teknologi 3. informasi komunikasi. C. PERLINDUNGAN LOJIK (LOGICAL SECURITY)
8. 1.Perlindungan lojik (logical security) dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman penyadapan dan modifikasi informasi berklasifikasi. Perlindungan lojik (logical security) menggunakan teknik kriptografi untuk memenuhi aspek: kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, nir penyangkalan, dan jaminan ketersediaan informasi berklasifikasi. e Kerahasiaan berarti informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas. e Keutuhan berarti informasi tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas. s Otentikasi berhubungan dengan keaslian informasi, identifikasi/pengenalan baik secara kesatuan sistem maupun informasi itu sendiri. e Nir penyangkalan berarti informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima. e Ketersediaan berarti informasi tersedia pada saat dibutuhkan. Perlindungan lojik (logical security, yang menggunakan teknik kriptografi harus memenuhi standar dan direkomendasikan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang persandian. 16 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH PR@VINSI KALIMANTAN UTARA, - 1 £. BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR62 IT H- sYotPut ASSISYev Perekonomr Hermar. M-Ap HAN Pemsarauay |Mk hi SyaHrulldh Abis komumiwas: Murcglun . M.p Day INkormarika 4 17 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH P INSI KALIMANTAN UTARA, BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 62 17

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…