DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2018

Nomor: 62
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Nengatur mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah daerah dan bagaimana mekanisme pembiayaannya. Secara spesifik, peraturan ini kemungkinan mengatur hal-hal berikut Sasaran Penerima Bantuan, Jenis Bantuan Iuran, Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran, Pengawasan dan Evaluasi

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG KEPESERTAAN DAN PEMBIAYAAN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara.
7.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.
8.Biro Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Biro Kesra adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara.
9.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
10.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PD Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
11.Kesehatan adalah keadaan sehat dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib (mandatory) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat.
13.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JPKM adalah sistem pembiayaan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan kesehatan untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya.
14.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
15.Tim Koordinasi Pengelolaan JPKM adalah Tim yang diberi kewenangan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program JPKM ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
16.Penerima Bantuan luran Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut PBI Daerah Provinsi adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di Daerah Provinsi, yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di luar kuota penerima bantuan iuran Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 08 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, khususnya mengenai kepesertaan dan pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program JPKM ke dalam JKN melalui kepesertaan dan pembiayaan penerima bantuan iuran Daerah Provinsi bagi masyarakat miskin.

BAB II

KEPESERTAAN PBI DAERAH PROVINSI

Pasal 4

(1)Peserta PBI Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota.
(2)Penetapan peserta PBI Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilengkapi dengan data nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemudian terlebih dahulu diverifikasi oleh BPJS kesehatan guna menghindari duplikasi data PBI Daerah Provinsi.
(4)Bagi penduduk yang belum mempunyai nomor induk kependudukan, penetapan peserta PBI Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Masyarakat dapat memberi masukan dalam proses usulan peserta PBI Daerah Provinsi.
(2)Masukan masyarakat dalam proses usulan peserta PBI Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Pasal 6

(1)Peserta PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diusulkan berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
(2)Dinas Sosial PD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemetaan, pendataan, verifikasi, dan validasi PBI Daerah Provinsi sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam pelaksanaan pemetaan, pendataan, verifikasi dan validasi PBI daerah Provinsi, Dinas sosial Kabupaten/Kota dapat dibantu dari instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Hasil pemetaan, pendataan, verifikasi, dan validasi PBI Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diusulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota kepada Dinas Sosial Provinsi selaku Sekretariat Tim Koordinasi JPKM Provinsi.

BAB III

PENYELENGGARAAN JPKM

Pasal 8

(1)Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang penyelenggaraan JPKM.
(2)Penyelenggaraan JPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan Tim koordinasi JPKM.
(3)Tim Koordinasi JPKM Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Tim Koordinasi JPKM Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB IV

PEMBIAYAAN DAN PROPORSI PEMBIAYAAN PBI DAERAH PROVINSI

Pasal 9

(1)Pembiayaan PBI Daerah Provinsi bersumber dari:
1. a.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
2. b.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
3. c.Sumber Iain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Besaran alokasi anggaran yang diperuntukan bagi PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
1. a.Besaran premi; dan
2. b.Jumlah kuota PBI Daerah Provinsi.

Pasal 10

(1)Proporsi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta PBI Daerah Provinsi adalah 40 % (empat puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan 60 % (enam puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang diambil berdasarkan jumlah penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Pembiayaan PBI Daerah tahun selanjutnya diambil berdasarkan data penerima bantuan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi.
(3)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kepesertaan PBI Daerah Provinsi dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…