DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2020

Nomor: 62
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.210.056.627.000,00 Anggaran Belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.364.056.627.000,00 Anggaran penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp175.000.000.000,00

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai Landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran’ Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 19. 20. 21. 22. dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7);
25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 9.

27.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
28.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
29.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
30.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
31.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.210.056.627.000,00 (Dua Triliun Dua Ratus Sepuluh Miliar Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer;
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp675.442.500.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.384.170.522,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.750.000.000,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c_ direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp229.308.329.478,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.534.318.927.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Transfer Pemerintah Pusat;
2. b.Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp1.534.318.927.000 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp0O,00 (Nihil). Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp295.200.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
3. a.Pendapatan Hibah;
4. b.Dana Darurat;
5. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp295.200.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b direncanakan sebesar RpO,00 (Nihil).
(12)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
(1)undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp0O,00 (Nihil).

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.384.170.522,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok.9 op d.

(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.500.000.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp88.000.000.000,00 (Delapan Puluh Delapan Miliar Rupiah). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp203.500.000.000,00 (Dua ratus Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah). Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp42.084.170.522,00 (Empat Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah). Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.750.000.000,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Retribusi Jasa Usaha;
2. b.Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah). Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp229.308.329.478,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas: Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Pendapatan Denda Pajak Daerah; Pendapatan Denda Retribusi Daerah; Pendapatan BLUD; Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.mo ao gp Jasa Giro sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp15.265.829.478,00 (Lima Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
(14)Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
(15)Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(11)huruf d direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
(16)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf e direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (Dua Ratus Miliar Rupiah);
(17)Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
(18)Anggaran Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp1.534.318.927.000 (Satu Triltun Lima Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Dana Perimbangan;
2. b.Dana Insentif Daerah (DID);
3. c.Dana Otonomi Khusus;
4. d.Dana Keistimewaan;
5. e.Dana Desa.
(19)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp1.462.022.554.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Dua Miliar Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
(20)Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp72.296.373.000,00 (Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
(21)Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c direncanakan sebesar RpO,00 (Nihil).
(22)Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf d direncanakan sebesar RpO,00 (Nihil).
(23)Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf e direncanakan sebesar RpO,00 (Nihil).
(24)Anggaran Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nihil).
(25)Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(9)huruf a direncanakan sebesar Rp295.200.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri direncanakan sebesar Rp295.200.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
(26)Anggaran Pendapatan Dana Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf b direncanakan sebesar RpO,00 (Nihil).
(27)Anggaran Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nihil).
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Pasal 6

Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.500.000.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas: PKB-Mobil Penumpang-Sedan; PKB-Mobil Penumpang-Jeep; PKB-Mobil Penumpang- Minibus; PKB-Mobil Bus-Microbus; PKB-Mobil Bus-Bus; PKB- Mobil Barang/Beban-PickUp; PKB-Mobil Barang/Beban-Truck; PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua. PKB-Mobil Penumpang-Sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.849.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah). PKB-Mobil Penumpang-Jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.860.000.000,00 (Lima Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah). PKB-Mobil Penumpang-Minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp438.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah). PKB-Mobil Bus-Microbus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.082.500.000,00 (Satu Miliar Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). PKB-Mobil Bus-Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp756.500.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). PKB-Mobil Barang/Beban-PickUp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.529.000.000,00 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah). PKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.186.000.000,00 (Dua Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah). PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp28.799.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah). Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.000.000.000,00 (Delapan Puluh Delapan Miliar Rupiah), yang terdiri atas: BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan; BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep; BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus; BBNKB-Mobil Bus-Microbus; BBNKB-Mobil Bus-Bus; BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up; BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck; BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua. Teme Ao gp P re mo

(11)BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp24.700.000.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
(12)BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b direncanakan sebesar Rp4.935.300.000,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
(13)BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus sebagaimana dimaksud pada ayat
(10)huruf c direncanakan sebesar Rp1.105.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Lima Juta Rupiah).
(14)BBNKB-Mobil Bus-Microbus sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(15)BBNKB-Mobil Bus-Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(16)BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebagaimana dimaksud pada ayat
(10)huruf f direncanakan sebesar Rp17.010.000.000,00 (Tujuh Belas Miliar Sepuluh Juta Rupiah).
(17)BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebagaimana dimaksud pada ayat
(10)huruf g direncanakan sebesar Rp9.350.000.000,00 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(18)BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf h direncanakan sebesar Rp30.099.700.000 (Tiga Puluh Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
(19)Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp203.500.000.000 (Dua Ratus Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas PBBKB-Bahan Bakar Bensin sebesar Rp203.500.000.000 (Dua Ratus Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
(20)Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Permukaan sebesar Rp3.300.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).
(21)Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp42.084.170.522,00 (Empat Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Pajak Rokok sebesar Rp42.084.170.522,00 (Empat Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
(22)Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. b.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
3. c.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
(23)Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(22)huruf a direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(24)Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(22)huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
(25)Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
(26)Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja sing (IMTA) sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(27)Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas PenyertaanModal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).
(28)Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
(29)Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat
(11)huruf b direncanakan sebesar Rp15.265.829.478,00 (Lima Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp15.265.829.478,00 (Lima Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
(30)Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) =huruf c_ direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. b.Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. c.Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan.
(31)Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf a_— direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).
(32)Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).
(33)Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
(34)Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) huruf d direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
(35)
(36)
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat
(11)huruf e direncanakan sebesar Rp 200.000.000.000,00 (Dua Ratus Miliar Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan BLUD sebesar Rp200.000.000.000,00 (Dua Ratus Miliar Rupiah). Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) huruf f direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(18)huruf a direncanakan sebesar Rp1.462.022.554.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Dua Miliar Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
2. b.Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
3. c.Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
4. d.Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp286.128.504.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah). Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.114.975.109.000,00 (Satu Triliun Seratus Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah). Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) =huruf direncanakan sebesar Rp53.274.586.000,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah). Cc Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.644.355.000,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp72.296.373.000,00 (Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas DID direncanakan sebesar Rp72.296.373.000,00 (Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah). Anggaran Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (25) direncanakan sebesar Rp295.200.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp295.200.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.364.056.627.000,00 (Dua Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Empat Miliar Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)Belanja Operasional; Belanja Modal; Belanja Tidak Terduga; Belanja Transfer. a. ¢. d.

Pasal 9

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.620.078.013.890,00 (Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas: Belanja pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; dan

e.Belanja Bantuan Sosial. a. d. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp710.753.998.665,00 (Tujuh Ratus Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp836.248.487.333,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.885.000.000,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.182.927.892,00 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesarRp 2.007.600.000,00 (Dua Miliar Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp487.623.927.116,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas: Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;ono oP

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(1)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp26.149.174.888,00 (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp87.094.132.007,00 (Delapan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Rupiah). Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)huruf c direncanakan sebesar Rp263.262.759.091,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah). Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d direncanakan sebesar Rp108.932.604.212,00 (Seratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e direncanakan sebesar Rp2.185.256.918,00 (Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah). Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp15.119.000.000,00 (Lima Belas Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp15.119.000.000,00 (Lima Belas Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah). Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp241.235.685.994,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil;
2. b.Belanja bantuan keuangan. Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp238.235.685.994,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah). Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp710.753.998.665,00 (Tujuh Ratus Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

a.Gaji dan tunjangan ASN;
b.Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
c.Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
d.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1. e.Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
2. f.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH /WKDH;
3. g.Belanja Pegawai BLUD. Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp291.326.903.483,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp330.158.765.690,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.122.712.176,00 (Empat Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah). Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.356.697.612,00 (Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah). Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp250.919.704,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah). Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.538.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah). Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah). Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp836.248.487.333,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas: Belanja Barang; Belanja Jasa; Belanja Pemeliharaan; Belanja Perjalanan Dinas; Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain / Masyarakat;
1. f.Belanja Barang dan Jasa BLUD. a. c. d. e. Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp115.486.500.256,00 (Seratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah). Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp310.665.095.766,00 (Tiga Ratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
(12)Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp55.851.499.063,00 (Lima Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah).
(13)Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d direncanakan sebesar Rp208.309.601.198,00 (Dua Ratus Delapan Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
(14)Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e direncanakan sebesar Rp20.935.791.050,00 (Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah).
(15)Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f direncanakan sebesar Rp125.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).
(16)Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.885.000.000,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Subsidi kepada BUMN;
2. b.Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.
(17)Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).
(18)Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf direncanakan sebesar Rp8.885.000.000,00 (Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). b
(19)Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.182.927.892,00 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
2. b.Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
3. c.Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
4. d.Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
(20)Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).
(21)Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
(22)Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf c direncanakan sebesar Rp59.747.233.492,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
(23)Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf d_= direncanakan sebesar Rp760.694.400,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).
(24)Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.007.600.000,00 (Dua Miliar Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
2. b.Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
3. c.Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
(25)Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp509.600.000,00 (Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
(26)Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b- direncanakan sebesar Rp198.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).
(27)Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf c direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).
(28)Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp26.149.174.888,00 (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp26.149.174.888,00 (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
(29)Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf b_- direncanakan sebesar Rp87.094.132.007,00 (Delapan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Rupiah), yang terdiri atas: Belanja Modal Alat Besar; Belanja Modal Alat Angkutan; Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur; Belanja Modal Alat Pertanian; Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga; Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar; Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan; Belanja Modal Alat Laboratorium; Belanja Modal Komputer; Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian; Belanja Modal Rambu-Rambu;

1.Belanja Modal Peralatan Olahraga;

m.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD. rom oo mo BO op

(30)Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a direncanakan sebesar Rp453.406.736,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
(31)Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b direncanakan sebesar Rp24.669.181.818,00 (Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah).
(32)Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf c direncanakan sebesar Rp223.535.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
(33)Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf d direncanakan sebesar Rp266.866.750,00 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
(34)Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf e direncanakan sebesar Rp12.312.826.263,00 (Dua Belas Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
(35)Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf f direncanakan sebesar Rp2.644.666.956,00 (Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
(36)Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf g direncanakan sebesar Rp26.256.200.027,00 (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah).
(37)Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf h direncanakan sebesar Rp253.052.353,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
(38)Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf i direncanakan sebesar Rp6.729.924.722,00 (Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
(39)Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf j direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
(40)Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf k direncanakan sebesar Rp3.059.646.382,00 (Tiga Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
(41)Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf 1 direncanakan sebesar Rp4.825.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
(42)Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf m direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).
(43)Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) #=‘%whuruf c_ direncanakan sebesar Rp263.262.759.091,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal bangunan gedung;
2. b.Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
(44)Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (43)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)huruf a direncanakan sebesar Rp263.171.850.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat
(43)huruf b direncanakan sebesar Rp90.909.091,00 (Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah). Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf d direncanakan sebesar Rp108.932.604.212,00 (Seratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
2. b.Belanja Modal Bangunan Air;
3. c.Belanja Modal Jaringan. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(46)huruf a direncanakan sebesar Rp90.560.164.999,00 (Sembilan Puluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (46) huruf b direncanakan sebesar Rp18.142.439.213,00 (Delapan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah). Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (46) huruf c direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah). Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf e direncanakan sebesar Rp2.185.256.918,00 (Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
2. b.Belanja Modal Aset Tidak Berwujud. Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(50)huruf a direncanakan sebesar Rp1.307.356.918,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah). Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat
(50)huruf b direncanakan sebesar Rp877.900.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (13) direncanakan sebesar Rp15.119.000.000,00 (Lima Belas Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp15.119.000.000,00 (Lima Beilas Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah).
(54)Anggaran Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (SS)
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(14)huruf a direncanakan sebesar Rp238.235.685.994,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp238.235.685.994,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah). Anggaran Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (14) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah).

Pasal 11

Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp291.326.903.483,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas: Gaji Pokok ASN; Belanja Tunjangan Keluarga ASN; Belanja Tunjangan Jabatan ASN; Belanja Tunjangan Fungsional ASN; Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN; Belanja Tunjangan Beras ASN; Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN; Belanja Pembulatan Gaji ASN; Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN; Belanja Iluran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN. po mo ao op Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp198.580.510.989,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.773.698.451,00 (Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah). Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.537.808.000,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah). Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.997.534.020,00 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah).

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.535.064.500,00 (Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah). Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.620.626.158,00 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah). Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.733.449.321,00 (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah). Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.422.179,00 (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf i direncanakan sebesar Rp19.453.616.240,00 (Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah). Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp530.254.040,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Puluh Rupiah). Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf k direncanakan sebesar Rp1.530.528.376,00 (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah). Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp1.030.391.209,00 (Satu Miliar Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah). Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b_- direncanakan sebesar Rp330.158.765.690,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan sebesar Rp330.158.765.690,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.122.712.176,00 (Empat Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas: Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;a. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; Belanja Honorarium; Belanja Jasa Pengelolaan BMD. ¢. d.
(16)Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a_— direncanakan sebesar Rp12.911.525.115,00 (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Lima Belas Rupiah).
(17)Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp211.950.000,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
(18)Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c direncanakan sebesar Rp31.278.527.061,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Satu Rupiah).
(19)Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf d direncanakan sebesar Rp1.720.710.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
(20)Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d_ direncanakan sebesar Rp26.356.697.612,00 (Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas: Belanja Uang Representasi DPRD; Belanja Tunjangan Keluarga DPRD; Belanja Tunjangan Beras; Belanja Uang Paket DPRD; Belanja Tunjangan Jabatan DPRD; Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD; Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD; Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Tunjangan Reses DPRD; Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Pembulatan Gaji DPRD; Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; . Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD. a. ¢. d. e. f. &. h. 1. k. a
(21)Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp1.120.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
(22)Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(20)huruf b direncanakan sebesar Rp126.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah).
(23)Belanja Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf c direncanakan sebesar Rp96.000.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).
(24)Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf d direncanakan sebesar Rp105.336.000,00 (Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
(25)Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf e direncanakan sebesar Rp1.392.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah).
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf f direncanakan sebesar Rp215.625.150,00 (Dua Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah). Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf g direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah). Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf h direncanakan sebesar Rp6.930.000.000,00 (Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah). Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf i direncanakan sebesar Rp1.775.812.500,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah). Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf j direncanakan sebesar Rp25.187.378,00 (Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf k direncanakan sebesar Rp30.184,00 (Tiga Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah). Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf 1 direncanakan sebesar Rp8.071.106.400,00 (Delapan Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Enam Ribu Empat Ratus Rupiah). Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(20)huruf m direncanakan sebesar Rp5.913.600.000,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(20)huruf n direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH_ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp250.919.704,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas: Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH; Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH; Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH; Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH; Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH; Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH; Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH; Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a direncanakan sebesar Rp78.000.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah). mo Ao op
(37)Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf b direncanakan sebesar Rp7.128.000,00 (Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
(38)Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf c direncanakan sebesar Rp149.688.000,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
(39)Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat
(35)huruf d direncanakan sebesar Rp3.823.776,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
(40)Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf e direncanakan sebesar Rp4.072.792,00 (Empat Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
(41)Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat
(35)huruf f direncanakan sebesar Rp2.848,00 (Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
(42)Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf g direncanakan sebesar Rp7.520.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
(43)Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf h direncanakan sebesar Rp684.288,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
(44)Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.538.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
2. b.Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
(45)Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (44) huruf a direncanakan sebesar Rp288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).
(46)Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat
(44)huruf b direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(47)Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah).
(48)Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp115.486.500.256,00 (Seratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp115.486.500.256,00 (Seratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
(49)Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.665.095.766,00 (Tiga Ratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas: Belanja jasa kantor; Belanja Iuran Jaminan/Asuransi; Belanja Sewa Tanah; Belanja Sewa Peralatan dan Mesin; Belanja Sewa Gedung dan Bangunan; Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya; Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi; Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment); Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis_ serta Pendidikan danPelatihan. re me ao op
(50)Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf a direncanakan sebesar Rp226.272.316.542,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
(51)Belanja luran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf b direncanakan sebesar Rp8.644.746.032,00 (Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah).
(52)Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf c direncanakan sebesar Rp13.750.000,00 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
(53)Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf d direncanakan sebesar Rp2.346.190.449,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
(54)Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(49)huruf e direncanakan sebesar Rp13.032.331.515,00 (Tiga Belas Miliar Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah).
(55)Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf f direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).
(56)Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(49)huruf g direncanakan sebesar Rp37.625.773.999,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
(57)Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf h direncanakan sebesar Rp10.292.320.000,00 (Sepuluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
(58)Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf direncanakan sebesar Rp1.729.999.800,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah). 1 (S9)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf j direncanakan sebesar Rp122.400.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis_ serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf k direncanakan sebesar Rp10.570.267.429,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp55.851.499.063,00 (Lima Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
2. b.Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
3. c.Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (61) huruf a direncanakan sebesar Rp16.614.507.050,00 (Enam Belas Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah). Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (61) huruf b direncanakan sebesar Rp13.180.852.850,00 (Tiga Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah). Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (61) huruf c_ direncanakan sebesar Rp26.056.139.163,00 (Dua Puluh Enam Miliar Lima Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah). Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf d direncanakan sebesar Rp208.309.601.198,00 (Dua Ratus Delapan Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
4. a.Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
5. b.Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(65)huruf a direncanakan sebesar Rp207.356.751.198,00 (Dua Ratus Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(65)huruf b direncanakan sebesar Rp952.850.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf e direncanakan sebesar Rp20.935.791.050,00 (Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain / Masyarakat;
2. b.Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain / Masyarakat.
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)Belanja Uang yang ODiberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf a direncanakan sebesar Rp1.620.416.050,00 (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Lima Puluh Rupiah). Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf b direncanakan sebesar Rp19.315.375.000,00 (Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf f direncanakan sebesar Rp125.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD yang direncanakan sebesar Rp125.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah). Anggaran Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMN direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Anggaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp8.885.000.000,00 (Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta direncanakan sebesar Rp8.885.000.000,00 (Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah). Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (19) huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (19) huruf c direncanakan sebesar Rp59.747.233.492,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
2. b.Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
3. c.Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
4. d.Belanja Hibah kepada Koperasi.
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf a direncanakan sebesar Rp47.688.500.000,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf b direncanakan sebesar Rp9.400.000.000,00 (Sembilan Miliar Empat Ratus Juta Rupiah). Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf c direncanakan sebesar Rp2.558.733.492,00 (Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (19) huruf d direncanakan sebesar Rp760.694.400,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp760.694.400,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah). Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp509.600.000,00 (Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;
2. b.Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (82) huruf a direncanakan sebesar Rp339.600.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (82) huruf b direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (24) huruf b direncanakan sebesar Rp198.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp198.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah). Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (24) huruf c direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…