DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 64 Tahun 2018

Nomor: 64
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur perubahan atas anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 112 Tahun 2017. Secara spesifik, peraturan ini mengatur tentang: Penyesuaian Anggaran, Alasan Perubahan, Prosedur Perubahan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan manajemen atau pergeseran anggaran dengan batasan dan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna kepentingan umum;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006, dan ketentuan Romawi V angka 22 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, bahwa apabila terjadi pergeseran anggaran maka dilakukan dengan cara merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; S A L I N A N 2
d.bahwa dengan adanya program dan kegiatan yang didanai dari sumber dana Transfer ke Daerah dan adanya kegiatan mendesak lainnya, maka perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 112 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 112 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550;
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintaha Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 5
20.Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
24.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 467), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1021); 6
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
27.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3);
28.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1967);
29.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 136);
30.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 6);
31.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 12); 7
32.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor Tahun 2015 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 25);
33.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 112 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor Tahun 2017 Nomor 112). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 112 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 112 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 112) diubah sebagai berikut:
1.Sebagian ketentuan dalam Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2.Sebagian ketentuan dalam Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 8 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum Djoko Isworo, S.H.,M.H. NIP. 19620915 198803 1 002 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 17 September 2018 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 17 September 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SYAIFUL HERMAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 64 9 9 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 112 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KETERANGAN/ PENJELASAN SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6=5-4 7 8 A 1 PENDAPATAN 2.359.569.825.202,89 2.359.569.825.202,89 0,00 0,00 1 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 476.423.058.871,89 476.423.058.871,89 0,00 0,00 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 333.000.000.000,00 333.000.000.000,00 0,00 0,00 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 143.223.058.871,89 143.223.058.871,89 0,00 0,00 2 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.882.093.000.000,00 1.882.093.000.000,00 0,00 0,00 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 342.839.961.000,00 342.839.961.000,00 0,00 0,00 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.185.105.787.000,00 1.185.105.787.000,00 0,00 0,00 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 354.147.252.000,00 354.147.252.000,00 0,00 0,00 3 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.053.766.331,00 1.053.766.331,00 0,00 0,00 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 1.035.200.000,00 1.035.200.000,00 0,00 0,00 1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 1 . 3 . 6 Pendapatan Lainnya 18.566.331,00 18.566.331,00 0,00 0,00 B 5 BELANJA 3.155.002.859.583,19 3.155.002.859.583,19 0,00 0,00 1 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.093.060.850.898,66 1.093.060.850.898,66 0,00 0,00 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 546.754.258.896,18 546.754.258.896,18 0,00 0,00 5 . 1 . 2 Belanja Bunga 7.150.492.707,00 7.150.492.707,00 0,00 0,00 5 . 1 . 3 Belanja Subsidi 21.759.555.000,00 21.759.555.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 165.559.179.523,24 165.559.179.523,24 0,00 0,00 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 7.900.000.000,00 7.900.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab Kota dan Pemerintah Desa 133.939.198.286,00 133.939.198.286,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa 204.998.166.486,24 204.998.166.486,24 0,00 0,00 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 S A L I N A N 10 NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KETERANGAN/ PENJELASAN SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6=5-4 7 8 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.01.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 224.921.430.810,00 224.921.430.810,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 1.02.01.02 UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN 1.02.01.02.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 55.191.041.169,00 55.191.041.169,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 1.03.01.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.01.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 8.711.543.547,00 8.711.543.547,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 1.06.01.02 UPT PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU 1.06.01.02.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 1.126.259.000,00 1.126.259.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Rincian Objek Belanja 2.05.01.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.05.01.01.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 5.503.158.326,00 5.503.158.326,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 2.10.01.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.01.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 5.473.354.891,00 5.473.354.891,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 3.01.01.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01.01.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 5.116.830.333,00 5.116.830.333,00 0,00 0,00 Pergeseran Rincian Objek Belanja 11 NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KETERANGAN/ PENJELASANSEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6=5-4 7 8 3.02.01.01 DINAS PARIWISATA 3.02.01.01.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 4.989.657.921,00 4.989.657.921,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 3.04.01.01 DINAS KEHUTANAN 3.04.01.01.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 7.109.060.338,00 7.109.060.338,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 3.04.01.02 UPTD KPH DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BULUNGAN 3.04.01.02.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 1.545.033.232,00 1.545.033.232,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 3.04.01.04 UPTD KPH DINAS KEHUTANAN KABUPATEN NUNUKAN 3.04.01.04.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 3.552.317.966,00 3.552.317.966,00 0,00 0,00 Pergeseran Rincian Objek Belanja 3.04.01.05 UPTD KPH DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MALINAU 3.04.01.05.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 2.409.778.700,00 2.409.778.700,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 3.04.01.06 UPTD KPH DINAS KEHUTANAN KABUPATEN TANA TIDUNG 3.04.01.06.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 2.706.190.550,00 2.706.190.550,00 0,00 0,00 Pergeseran Rincian Objek Belanja 3.05.01.01 DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 3.05.01.01.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 5.781.951.728,00 5.781.951.728,00 0,00 0,00 Pergeseran Rincian Objek Belanja 12 NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KETERANGAN/ PENJELASANSEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6=5-4 7 8 3.07.01.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.07.01.01.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 7.351.838.355,00 7.351.838.355,00 0,00 0,00 Pergeseran Rincian Objek Belanja 4.01.04.01 SEKRETARIAT DPRD 4.01.04.01.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 4.073.809.830,00 4.073.809.830,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 4.01.05.01 BADAN PENGHUBUNG 4.01.05.01.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 1.819.933.087,00 1.819.933.087,00 0,00 0,00 Pergeseran Rincian Objek Belanja 4.04.01.02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) 4.04.01.02.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 5.056.193.290,00 5.056.193.290,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 4.04.02.04 UPT BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA TARAKAN 4.04.02.04.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 1.700.376.851,00 1.700.376.851,00 0,00 0,00 Pergeseran Rincian Objek Belanja 4.04.02.04 UPT BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 4.04.02.04.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 1.437.869.782,00 1.437.869.782,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 13 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum Djoko Isworo, S.H.,M.H. NIP. 19620915 198803 1 002 NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KETERANGAN/ PENJELASANSEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6=5-4 7 8 4.04.02.05 UPT BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MALINAU 4.04.02.05.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai 1.125.505.595,00 1.125.505.595,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 17 September 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SYAIFUL HERMAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 64 14 LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 112 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KETERANGAN/ PENJELASAN SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6=5-4 7 8 BELANJA LANGSUNG 1.02.01.01 DINAS KESEHATAN 1.02.01.01.19.11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Dalam Peningkatan dan Pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Melalui Berbagai Media 1.642.625.000,00 1.642.625.000,00 0,00 0,00 Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik 1.05.01.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.01.19.02 Pelaksanaan Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli (Turjawali) 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 1.05.02.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.02.01.23.09 Gladi/Simulasi Penanggulangan Bencana 213.450.000,00 213.450.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 2.06.01.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01.01.15.05 Pelaksanaan Kebijakan Penataan Administrasi Kependudukan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pergeseran DAK Non Fisik pada Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 2.12.01.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.12.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Rincian Objek Belanja S A L I N A N 15 NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KETERANGAN/ PENJELASAN SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6=5-4 7 8 2.12.01.01.15.02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 407.650.000,00 407.650.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 2.12.01.01.15.04 Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA 191.312.000,00 191.312.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 2.12.01.01.15.08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 187.864.000,00 187.864.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 2.12.01.01.15.10 Penyelenggaraan Pameran Investasi 442.680.000,00 442.680.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 2.12.01.01.15.11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 63.887.200,00 63.887.200,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 2.13.01.01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.13.01.01.16.13 Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) 1.527.232.000,00 1.527.232.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 3.04.01.01 DINAS KEHUTANAN 3.04.01.01.15.39 Perlindungan Hutan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 0,00 790.025.000,00 790.025.000,00 0,00 Menganggarkan kembali Sisa DBH DR TA. 2017 yang bersifat earmark 3.04.01.01.16.10 Rehabiltasi Hutan dan Lahan 471.087.500,00 1.580.537.500,00 1.109.450.000,00 235,51 Menganggarkan kembali Sisa DBH DR TA. 2017 yang bersifat earmark 3.04.01.01.23.05 Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif / Kelompok Tani Hutan (KTH) 2.065.762.000,00 2.065.762.000,00 0,00 0,00 Penyesuaian Juknis DAK Fisik 3.04.01.01.23.07 Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Setempat Dalam Kegiatan RHL 0,00 767.810.000,00 767.810.000,00 0,00 Menganggarkan kembali Sisa DBH DR TA. 2017 yang bersifat earmark 3.04.01.02 UPTD KPH DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BULUNGAN 3.04.01.02.23.01 Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan 271.826.000,00 271.826.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 16 NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KETERANGAN/ PENJELASANSEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6=5-4 7 8 3.07.01.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.07.01.01.16.06 Pembinaan dan Pengembangan bagi Pelaku Industri Kecil Dan Menengah 364.670.340,00 364.670.340,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 4.01.03.04 BIRO PEREKONOMIAN 4.01.03.04.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 440.250.000,00 440.250.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 4.01.03.07 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN 4.01.03.07.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.450.000.000,00 3.450.000.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 4.01.03.07.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 7.730.000.000,00 7.730.000.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 4.01.03.08 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 4.01.03.08.29.01 Rapat Kerja / Koordinasi Keprotokolan 239.440.000,00 239.440.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 4.01.03.08.46.01 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Media 6.760.000.000,00 6.760.000.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 4.01.03.09 BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA 4.01.03.09.79.01 Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perbatasan 389.960.000,00 389.960.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 17 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum Djoko Isworo, S.H.,M.H. NIP. 19620915 198803 1 002 NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KETERANGAN/ PENJELASAN SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6=5-4 7 8 4.03.01.01 BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 4.03.01.01.16.06 Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan antar Negara 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 4.03.01.01.16.08 Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah Daerah/Swasta 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 4.03.01.01.22.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 675.000.000,00 675.000.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja 4.04.01.02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) 4.04.01.02.17.07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 6.928.380.000,00 6.928.380.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 4.04.01.02.18.04 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota 4.192.000.000,00 4.192.000.000,00 0,00 0,00 Pergeseran Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 17 September 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SYAIFUL HERMAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…