DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 65 Tahun 2017

Nomor: 65
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Otoritas Veteriner di Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini menetapkan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan pelayanan veteriner di wilayah tersebut, termasuk penanganan kesehatan hewan, pengendalian penyakit hewan, dan pengawasan terhadap produk hewan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Otoritas Veteriner di Provinsi Kalimantan Utara. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273): a. b. d. 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4254), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5433), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973, tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23), Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101): Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509), 3 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424): Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4002), Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356): Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391), Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5543, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019), Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan, 4 MEMUTUSKAN : : PERATURAN GUBERNUR TENTANG OTORITAS VETERINER DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah adalah Pemerintah Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945: Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara yang menangani urusan Pemerintahan dibidang Peternakan dan/atau Kesehatan Hewan. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap sumberdaya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, 3. 4. 5. 6. 7. 8. kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan. 5s 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara yang, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Ternak Ruminansia Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak. Ternak Perah adalah ternak yang diperlihara secara khusus untuk dimanfaatkan sebagai penghasil susu. Ternak Unggas adalah setiap jenis burung yang dipelihara secara khusus untuk dimanfaatkan sebagai penghasil daging dan telur. Ternak Kesayangan adalah ternak yang dipelihara secara khusus atas dasar kesukaan atau hobi. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia. 6 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit,medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Veteriner adalah segala urusan dengan hewan dan penyakit hewan. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Medik Veteriner adalah penyelenggara kegiatan praktik kedokteran hewan. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas dibidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hirarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikasi kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan. Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dibidang reproduksi hewan. 7 28.Medik konservasi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dibidang konservasi satwa liar. 29.Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 30.Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut SISKESWANAS adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Provinsi Kalimantan Utara memerlukan Otoritas Veteriner.

Pasal 3

Untuk melaksanakan Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menunjuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 4

(1)Penunjukan Otoritas Veteriner Provinsi Kalimantan Utara dimaksudkan untuk menyelenggarakan kesehatan hewan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
(2)Penunjukan Otoritas Veteriner Provinsi Kalimantan Utara bertujuan untuk mewujudkan kesehatan hewan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui SISKESWANAS. 8
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)

Pasal 5

Dalam pelaksanaan SISKESWANAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a.menetapkan dokter hewan berwenang,
b.meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan dan,
c.melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan. Penetapan dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan tingkat provinsi. Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan tingkat provinsi, Pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelengaraan kesehatan hewan tingkat provinsi, Dalam pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Veteriner melibatkan keprofesional Dokter Hewan dan mengarahkan semua lini kemampuan profasi. 9

BAB V

TENAGA KESEHATAN HEWAN

Pasal 7

(1)Otoritas Veteriner Provinsi berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah provinsi. Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(2) meliput:
1. a.penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari provinsi lain, pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan dan Obat Hewan antar provinsi: penetapan pelaksanaan respon cepat penangananan Wabah lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi, pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosial ekonomi tinggi bagi wilayah provinsi dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Gubernur: pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam satu wilayah provinsi kepada Gubernur, pemberian sertifikat nomor kontrol Veteriner bagi unit usaha Produk Hewan: dan pemberian sertifikat veteriner pengeluaran Hewan b. d. e. £ g dan/atau Produk Hewan dari provinsi.

Pasal 8

Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam pasal 7(1 ayat (1) meliputi sub urusan: a. b. Kesehatan Hewan: dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 10

(2)Otoritas Veteriner Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner provinsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Syarat untuk dapat diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2)sebagai berikut:
1. a.telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai Dokter Hewan Berwenang, dan
2. b.menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 10

(1)Tenaga kesehatan hewan terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan, dan tenaga paramedik veteriner,
(2)Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis.
(3)Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)memiliki ijazah sarjana profesi kedokteran hewan. 14
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)

Pasal 11

Tenaga kesehatan hewan yang dapat melaksanakan urusan kesehatan hewan yaitu sebagai berikut:

a.tenaga medik veteriner yang mempunyai kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan,
b.tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang mempunyai kompetensi dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan. Dokter hewan spesialis dan/atau dokter hewan yang memperoleh sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan dan/atau sertifikat yang diakui oleh Pemerintah dan melaksanakan urusan kesehatan hewan. Dalam menjalankan urusan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…