DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 66 Tahun 2017

Nomor: 66
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini menetapkan sistem klasifikasi dan penanganan informasi berdasarkan tingkat kerahasiaannya untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data serta informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai acuan dalam proses klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara diperlukan suatu pedoman klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
7.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 808);
8.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Infromasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
9.Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI TINGKAT KERAHASIAAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
6.Informasi Berklasifikasi adalah Informasi Publik yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pengklasifikasian adalah proses penentuan dan penetapan tingkat kerahasiaan.
8.Pemilik Informasi adalah pegawai maupun pejabat Pemerintah Daerah Kalimantan Utara yang karena fungsi dan jabatannya bertanggungjawab atas semua data dan Informasi Berklasifikasi yang dihasilkan serta dikelola dan/atau dikumpulkannya selama bekerja dan atas nama instansinya.
9.Tingkat Kerahasiaan Informasi adalah tingkatan yang ditentukan dan ditetapkan terhadap Informasi Berklasifikasi berdasarkan akibat yang dapat ditimbulkan bila informasi tersebut diketahui oleh pihak yang tidak berhak mengetahuinya.

Pasal 2

Setiap Pemilik Informasi/Perangkat Daerah wajib melakukan klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi.

Pasal 3

Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mewujudkan tahapan penentuan dan penetapan tingkat kerahasiaan terhadap suatu informasi secara obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

(1)Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi berpegang pada asas:
1. a.obyektif; dan
2. b.terbatas.
(2)Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi harus dilakukan berdasarkan metode yang valid.
(3)Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu klaisfikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan.

BAB II

PROSES KLASIFIKASI TINGKAT KERAHASIAAN INFORMASI

Pasal 5

Proses klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi terdiri dari:

a.penilaian risiko;
b.penetapan tingkat kerahasiaan; dan
c.perubahan tingkat kerahasiaan.

Pasal 6

Proses klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara tertulis dan harus terdokumentasikan dengan baik.

Pasal 7

Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara menghitung risiko yang ditimbulkan jika suatu informasi diakses oleh pihak yang tidak berhak.

Pasal 8

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat menyebabkan:

a.terhambatnya proses penegakkan hukum;
b.terungkapnya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat;
c.terancamnya pertahanan dan keamanan negara;
d.terungkapnya kekayaan alam Indonesia;
e.terungkapnya ketahanan ekonomi nasional;
f.terganggunya hubungan luar negeri;
g.terungkapnya isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
h.terungkapnya rahasia pribadi;
i.terungkapnya memorandum atau surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang bersifat rahasia; atau
j.terungkapnya informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 9

Penghitungan nilai risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari 3 (tiga) unsur:

a.nilai aset;
b.kemungkinan ancaman terjadi; dan
c.kemudahan eksploitasi.

Pasal 10

(1)Nilai aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditentukan langsung oleh Pemilik Informasi.
(2)Nilai aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam bentuk skala.
(3)Skala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan aset.
(4)Skala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.skala 1;
2. b.skala 2;
3. c.skala 3; dan
4. d.skala 4.
(5)Skala 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan bagi aset yang penting untuk tingkat staf.
(6)Skala 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan bagi aset yang penting untuk tingkat eselon III.
(7)Skala 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan bagi aset yang penting untuk tingkat Perangkat Daerah.
(8)Skala 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan bagi aset yang penting untuk tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…