DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 66 Tahun 2018

Nomor: 66
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan hutan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten /Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.674/MENHUT- II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Di Provinsi Kalimantan Timur; 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.623/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penetapan Lokasi Fasilitasi Pada 1 (Satu) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan 6 (Enam) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Di Provinsi Kalimantan Timur Dan Provinsi Kalimantan Utara; 9.
10.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 10. 11. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 4. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 6. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. 7, 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 9. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Kepala KPHL/KPHP) adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang selanjutnya disingkat KSDAE adalah upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bertujuan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:

a.UPTD KPH Kelas A Kabupaten Bulungan dengan wilayah kerja yang terdiri dari Unit IX Kayan seluas + 474.675,19 Ha dan Unit XIII Keburau seluas + 214.120,45 Ha; UPTD KPH Kelas A Kota Tarakan dengan wilayah kerja yang terdiri dari Unit VI Tarakan seluas + 7.200,00 Ha dan Unit VIII Delta Kayan seluas + 140.334,00 Ha; UPTD KPH Kelas A Kabupaten Malinau dengan wilayah kerja yang terdiri dari Unit II Malinau Utara seluas + 345.930,00 Ha, Unit X Malinau seluas + 672.229,18 Ha, Unit XI Kayan Hulu seluas + 642.475,00 Ha, Unit XX Kayan Selatan seluas + 537.930,00 Ha dan Unit XXI Sungai Boh seluas + 468.113,00 Ha; UPTD KPH Kelas A Kabupaten Nunukan dengan wilayah kerja yang terdiri dari Unit I Krayan seluas + 56.879,00 Ha, Unit III Lumbis seluas + 170.080,00 Ha dan Unit IV Nunukan seluas + 414.646,12 Ha; UPTD KPH Kelas A Kabupaten Tana Tidung dengan wilayah kerja yang terdiri dari Unit V Tana Lia seluas + 47.842,00 Ha dan Unit VII Sesayap seluas + 129.556,00 Ha. d. e.

BAB III

UPTD PADA DINAS KEHUTANAN

Pasal 3

UPTD KPH dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)UPTD KPH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD KPH menyelenggarakan fungsi: a. b. c. Pelaksanaan tata hutan pada wilayah KPH. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan KPH. d. e. f. . Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan di KPH. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH. Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan. . Penyelenggaraan urusan ketatausahaan. Pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. j k. 1 n.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi UPTD KPH Kelas A terdiri dari: Kepala UPTD; Subbagian Tata Usaha; A Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan; Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat; dan . Kelompok jabatan fungsional.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4)Struktur Organisasi KPH Kelas A sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. op

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program anggaran; Pelaksanaan penatausahaan keuangan; Pelaksanaan penatausahaan administrasi persuratan; Pelaksanaan penatausahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga; Pelaksanaan penatausahaan dan pembinaan kepegawaian; Pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
1. g.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ao oP e. f.
(1)
(2)
(2)

Pasal 8

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai_tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan dan pengembangan di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:

a.Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan KPH meliputi: inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan kerja;
b.Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada KPH;
c.Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH;
d.Penyiapan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KPH;
e.Penyiapan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah KPH;
f.Penyiapan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH; dan
g.Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah KPH. Ji

Pasal 9

Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan di bidang perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a.Penyiapan bahan dalam_ pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan di wilayah unit KPH; (1

(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
1. b.Penyiapan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
2. c.Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH;
3. d.Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai), reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPH;
4. e.Penyiapan bahan dalam penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPH; dan
5. f.Penyiapan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanam Rakyat, Hutan Desa, dan kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah KPH.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…