DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 66 Tahun 2019

Nomor: 66
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Revisi dan penyesuaian aturan sebelumnya, Penyempurnaan analisis jabatan dan beban kerja, Peningkatan efektivitas manajemen SDM, Perubahan struktur organisasi dan tugas pokok.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubaban Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 92 Tabun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerab;

1.Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telab diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2019 tentang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Mengingat

b.babwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Sekretariat Daerab Provinsi Kalimantan Utara , maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
a.babwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 92 Tabun 2017 telab diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Sekretariat Daerab Provinsi Kalimantan Utara; Menimbang GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARANOMOR92 TAHUN2017 TENTANGANALISISJABATANDANANALISISBEBANKERJA PADASEKRETARIATDAERAH TENTANG PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA NOMOR 66 TAHUN2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
1. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5121);
2. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PegawaiNegeriSipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4332);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
4. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);
5. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5362);
6. 12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. 13.Peraturan KepalaBadan KepegawaianNegaraNomor12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
8. 10.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor483);
9. 11.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. 9.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor3);
11. 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor33 Tahun 2011 tentang Pedoman AnalisisJabatan;
12. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);

(1)Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraianjabatan, sertajumlah kebutuhan PNS.
(2)Peta jabatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5A

2.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 92 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 92), diubah se bagai beriku t: Pasal I PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNUR KALIMANTANUTARA NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG ANALISISJABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADASEKRETARIATDAERAH. MEMUTUSKAN:
14.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16). Menetapkan GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13Desenber 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II ~ $1~n-.t-4 Drs. H .lJ!ltiUOt>I" H2,M.ti 1I0~11-t1.S\TlAl:I UMY,"" A,.I-1.\ ... ~VI-I~II.IJ SoH J>l-\.. )(~~O I4vi<:4M N t>r~.~.M~OJlt1AQ.)IO S, 1tA1l0 oltoAI-II.sASI • j / M.S', / v I- IRIANTOLAMBRIE GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13:>e.Jember 2-.119 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur im dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2019 NOMOR 66 SURIANSYAH SEKRETARISDAE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 .ues...mber 2019 IRIANTOLAMBRIE ttd GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 :!)_::.e::loer 2",.9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2019 NOMOR 66 SEKRETARISDAE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 1;5'Des....cber 2019 IRIANTOLAMBRIE ttd GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13De ember ~019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II KEBUTUHAN PEGAWAI NO. NAMA JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN PIMPINAN TINGGI ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 I Kej)_alaBiro Pemerintahan Umum 1
1.Kepala Bagian Administrasi dan 1 Pemerintahan Umum

a.Kepala Tata Usaha Biro 1 1) Analis Perencanaan 1 2) Analis Barang MilikNegara 1 3) Analis Pengelolaan Keuangan 1 4) Pengelola Keuangan 1 5) Pengelola Kepegawaian 1 6) Pengadministrasi Keuangan 1 7) Pengadministrasi Umum 1
b.Kepala Subbagian Dekonsentrasi dan 1 Tugas Pembantuan 1) Analis Dekonsetrasi 1
c.Kepala Subbagian Administrasi 1 Pemerintahan 1) Pengelola Administrasi Pemerintahan 1 HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BIRO PEMERINTAHAN UMUM LAMPIRAN PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH
1. 2.Kepala Bagian Penataan Daerah dan 1 Pertanahan
a.Kepala Subbagian Penataan dan 1 Pengembangan Wilayah 1) Analis Pengernbangan Wilavah 1
b.Kepala Subbagian Pertanahan 1 1) Analis Hukurn Pertanahan 1
c.Kepala Subbagian Batas Daerah dan 1 Toponimi 1) Analis Data dan Informasi 1
1. 3.Kepala Bagian Otonomi Daerah 1
a.Kepala Subbagian Administrasi Pejabat 1 Negara dan Legislatif 1) Analis Pernerintahan Urnurn dan 1 Otonomi Daerah
b.Kepala Subbagian Evaluasi dan 1 Pelaporan 1) Pengelola Laporan Penyelenggaraan 1 Pernerintahan Daerah
c.Kepala Subbagian Fasilitasi Urusan 1 Pemerintahan 1) Pengelola Otonomi Daerah 1 Jumlah 1 3 9 15 Jumlah Total 28 KEBUTUHAN PEGAWAI NO. NAMA JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN PIMPINAN TINGGI ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 I Kepala Biro Hukum 1
1. 1.Kepala Bagian Produk Hukum Daerah 1
a.Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah 1 dan Keputusan Kepala Daerah 1) Analis Peraturan Perundang- 2 Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 2) Analis Hukum 2
b.Kepala Sub Bagian Peraturan Kepala 1 Daerah 1) Analis Peraturan Perundang- 1 Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 2) Analis Hukum 1
1. 2.Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan Hak 1 Asasi Manusia
a.Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum 1 Dan Hak Asasi Manusia 1) Analis Advokasi Hukum 1 2) Analis Hukum 1
b.Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum 1 1) Analis Hukum 1 2) Penyusun Bahan Penyuluhan 1 Hukum 1 2 3 4 5 6 7 8 HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BIRO HUKUM
1. 3.Kepala Bagian Pembinaan, Pengawasan, 1 Dan Informasi Hukum
a.Kepala Sub Bagian Pembinaan Dan 1 Penzawasan 1) Analis Peraturan Perundang- 1 Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undanzan 2) Analis Hukum 1
b.Kepala Sub Bagian Dokumentasi Dan 1 Informasi Hukum 1) Analis Data Dan Informasi 1 2) Penelaah Jaringan Dokumentasi Dan 1 Informasi Hukum
c.Kepala Su b Bazian Tata Usaha Biro 1 1) Analis Perencanaan 1 2) Analis Pengelolaan Keuangan 1 3) Analis Baranz Milik Negara 1 4) Pengelola Keuanzan 2 5) Pengadministrasi Keuangan 1 6) Penzelola Kepegawaian 1 7) Pengadministrasi Umum 3
1. 4.Jabatan Fungsional Tertentu
a.Pranata Komputer Pertama 1
b.Penvuluh Hukum Pertama 2
c.Perancang Peraturan Perundang- 2 Undanzan Pertama Jumlah 1 3 7 24 5 Jumlah Total 40 KEBUTUHAN PEGAWAI NO. NAMA JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN PIMPINAN TINGGI ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 I Kepala Biro 1
1. 1.Kepala Bagian Keagamaan 1
a.Kepala Subbagian Bina Keagamaan, 1 Pendidikan Agama da Saran Keagamaan 1) Analis Dana Haji 2 2) Analis Bina Kehidupan Beragama 1 3) PengelolaBantuan Sosial dan Hibah 1
b.Kepala Sub Tata Usaha 1 1) Pengadministrasi Umum 2 2) Pengadminstrasi Keuangan 2 3) Verifikator Keuangan 1 4) Analis Perencanaan 1 5) Analis Notifikasi 1 6) Analis Perencanaan 1 7) Analis Barang Milik Negara 1 8) Analis Data dan lnformasi 1 9) PengelolaKepegawaian 1 10) Pengelola Keuangan 2 11) Pranata Komputer Pertama 1 12) Pranata Komputer Muda 1
1. 2.Kepala Bagian Kesejahteraan 1
a.Kepala Subbagian Kesehatan dan 1 Penanggulangan Narkoba 1) Analis Kesehatan 1 2) PengelolaBantuan Sosial dan Hibah 1
b.Kepala Subbagian Sosial, Pemukiman, 1 Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1) Analis Kesejahteraan Rakyat 1 2) Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah 1 HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
1. 3.Kepala Bagian Kemasyarakatan 1
a.Kepala Subbagian Pendidikan, Pemuda, 1 Olahraga dan Kelembagaan Kemasyarakatan 1) Analis Kemasyarakatan 1 2) PengelolaBantuan Sosial dan Hibah 2
b.Kepala Sub Bagian Pemberdayaan 1 Perempuan Perlindungan Anak dan KB 1) Analis Pemberdayaan Perempuan 1 dan Anak Jumlah 1 3 6 25 2 Jumlah Total 37 KEBUTUHAN PEGAWAI NO. NAMA JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN PIMPINAN TINGGI ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 I Kepala Biro Perekonomian 1
1. 1.Kepala Bagian Sarana Perekonomian 1
a.Kepala Subbagian Perusahaan Daerah 1 dan Lembaga Keuangan 1) Penelaah Perkembangan SUMO 1 2) Analis Perekonomian 1
b.Kepala Subbagian Penanaman Modal 1 dan Promosi 1) Analis Penanaman Modal 1 2) Analis Pengembangan Potensi Daerah 1
c.Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1 1) Analis Perencanaan 1 2) Pengadministrasi Umum 1 3) Analis Barang MilikNegara 1 4) Pengadrninistrasi Keuangan 1 5) Analis Pengelolaan Keuangan 1 6) Pengelola Kepegawaian 1 7) Pengelola Keuangan 1
1. 2.Kepala Bagian Industri dan Jasa 1
a.Kepala Subbagian Perindustrian, 1 Koperasi dan UKM 1) Analis Akses Industri 1 2) Analis Koperasi 1
b.Kepala Subbagian Perhubungan dan 1 Pariwisata 1) Analis Perhubungan dan 1 Komunikasi 2) Analis Pariwisata 1 3) Analis Data dan Infonnasi HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BIRO PEREKONOMIAN
1. 3.Kepala Bagian Produksi Daerah dan Sumber 1 DayaAlam
a.Kepala Subbagian Pertanian dan 1 Ketahanan Pangan 1) Pengelola Ketahanan Pangan 1 2) Analis Pangan 1
b.Kepala Subbagian Lingkungan Hidup 1 dan Kehutanan 1) Analis Lingkungan Hidup 1 2) Pengelola Perekonomian, 1 Pembangunan dan Lingkungan Hidup
c.Kepala Sub Bagian Energi dan Sumber 1 Daya Mineral 1) Analis Pengembangan Energi 1 2) Analis Data dan Informasi 1
1. 4.Jabatan Fungsional Tertentu
a.Pranata Komputer Pertama 1
b.Pranata Komputer Muda 1 JllmJah 1 3 8 22 2 Jumlah Total 36 KEBUTUHAN PEGAWAI NO. NAMAJABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN PIMPINAN TINGGI ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 I Kepala Biro Pembangunan 1
1. 1.KepaIa Bagian Perencanaan Pembangunan 1 dan Keriasama
a.KepaIa Subbagian Perencanaan 1 Sekretariat Daerah 1) Analis Perencanaan 2 2) Pengadministrasi Perencanaan dan 2 Program
b.Kepala Sub Bagian Kerjasama 1 1) AnaIis Kerjasama Lintas Sektor 2 2) Pengelola lnformasi KeIjasama 1
c.KepaIa sub Bagian Tata Usaha Biro 1 1) Pengelola Kepegawaian 2 2) Verifikator Keuangan 2 3) Pengadrninistrasi Umum 3 4) AnaIis Data dan lnformasi 3 5) AnaIis PengeIoIaan Keuangan 2 6) AnaIis Barang Milik Negara 1
1. 2.KepaIa Bagian Pengendalian dan Pelaporan 1
a.KepaIa Sub Bagian Pengendalian 1 Pembangunan 1) AnaIis Laporan Realisasi Anggaran 2 2) Pengadministrasi sistem informasi 2 pengendalian pernbangunan
b.Kepala Sub Bagian Pelaporan 1 1) Analis Monitoring, EvaIuasi dan 2 Peiaporan 2) Pengelola Pelaporan dan Evaluai 2 Pelakanaan Kegiatan APBD HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BIRO PEMBANGUNAN
c.Kepala Sub Bagian Analisis dan 1 Pengkaiian Pembangunan 11 Analis Pernbanzunan 2 2) Pengelola Pelaporan dan Evaluai 3 Pelakanaan Kegiatan APBD
1. 3.Kepala Bazian Pengadaan 1
a.Kepala Sub Bagian Pembinaan Layanan 1 Pengadaan 1) Perancang Kebijakan Pengadaan 1 Barana/Uasa
b.Kepala Sub Bagian Fasilitasi Layanan 1 Pengadaan 1) Penelaah Kebijakan Pengadaan 1 Barana/ Jasa 2) Penzelola Unit Lavanan Pengadaan 3
1. 4.Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 18 Pertama Jumlah 1 3 8 38 18 Jumlah Total 76 KEBUTUHAN PEGAWAI NO. NAMAJABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN PIMPINAN TINGGI ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 I Kepala Biro 1
2. 1.Kepala Bagian Pengelolaan Batas Negara 1
a.Kepala Sub Bagian Pengelolaan Batas 1 Negara 1) Analis Pengembangan dan Penataan 1 Batas Wilayah 2) Pengelola Informasi Lintas Batas 1 Negara
b.Kepala Su b Bagian Tata Usaha Biro 1 1) Analis Perencanaan 1 2) Analis Barang Milik Negara 1 3) Analis Pengelolaan Keuangan 1 4) Pengelola Kepegawaian 1 5) Pengadministrasi Umum 1 6) Pengelola Keuangan 2 7) Pengadministrasi Keuangan 1
1. 2.Kepala Bagian Pengelolaan Potensi Kawasan 1
a.Kepala Sub Bagian Potensi Ekonomi 1 dan Sumber Daya Alam 1) Analis Pengembangan Potensi 1 Daerah 2) Pengelola Data 1
b.Kepala Sub Bagian Potensi Sosial dan 1 Budaya 1) Analis Sosial Budaya 1 2) Pengelola Data 1
1. 3.Kepala Bagian Pengelolaan Infrastruktur 1 Kawasan HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA
a.Kepala Sub Bagian Infrastruktur 1 Ekonomi, Sosial dan Budaya 1) Analis Pengembangan Potensi 1 Daerah 2) Pengelola Data 1
b.Kepala Sub Bagian Infrastruktur Fisik 1 dan Pemerintahan 1) Analis Infrastruktur 1 2) Pengelola Data 1 Jumlah 1 3 6 18 28 KESUTUHAN PEGAWAI NO. NAMA JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN PIMPINAN TINGGI ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 I Kepala biro 1
1. 1.Kepala Bagian Kelembagaan 1
a.Kepala Subbagian Fasilitasi 1 Kelembagaan I} Analis Kelembagaan 2
b.Kepala Sub Bagian Analisis dan 1 Formasi Jabatan 1) Analis Jabatan 1 2) Analis Data dan Informasi 1
1. 2.Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata 1 Usaha
a.Kepala Sub Bagian Kepegawaian, 1 Budaya dan Kapasitas 1) Analis Pengembangan SDM 1 Aparatur 2) Pengadministrasi Kepegawaian 1
b.Kepala Sub Bligian Tata Usaha Biro 1 1) Pengadministrasi Keuangan 1 2) Pengadrninistrasi Umum 2 3) Analis Perencanaan 1 4) Pengelola Keuangan 1 5) Analis Pengelola Keuangan 1 6) Analis Barang Milik Negara 1
1. 3.Kepala Bagian Ketatalaksanaan, Inovasi 1 dan AKlP
a.Kepala Sub Bagian Sistem Prosedur 1 dan Standarisasi 1) Analis Tata Laksana 1 HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BIRO ORGANISASI 2) Analis Kerjasama Teknis 1 Standardisasi 1 2 3 4 5 6 7 8
b.Kepala Sub Bagian Inovasi Pelayanan 1 Publik 1) Analis Layanan Umum 1 21 Pengelola Data 1
c.Kepala Sub Bagian Akuntabilitas 1 Kineria Instansi Pemerintah 1) Analis Akuntabilitas Kinerja 1 Aparatur 2) Pengelola Akuntabilitas 1 Jumlah 1 3 7 19 Jumlah Total 31 KESUTUHAN PEGAWAI NO. NAMA JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN PIMPINAN ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL TINGGI 1 2 3 4 5 6 7 8 I Kepala Biro 1
1. 1.Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga 1
a.Kepala Subbagian Tata Usaha Biro dan 1 Perialanan Dinas 1) Analis Data dan Informasi 2 2) Analis Perencanaan 2 3) Pengadmistrasi Umum 1 4) Pengadministrasi Kepegawaian 1
b.Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan 1 dan Staf Ahli 1) Analis Data dan lnformasi 2 2) Penyusun Naskah Rapat Pimpinan 3 3) Aiudan 3 4) Pranata Jamuan 2 5) Pengadministrasi Umum 6 6) Pengemudi 6
c.Kepala Subbagian Rumah Tangga 1 Pimpinan 1) Penyusun Rencana Kebutuhan 3 Rumah Tanggga dan Perlengkapan 2) Pranata Jamuan 3
1. 2.Kepala Bagian Keuangan 1
a.Kepala Subbagian Anggaran 1 1) Analis Perencanaan Anggaran 2 2) Penyusun Program Anggaran dan 2 Pelaporan 3) Pengelola Keuangan 2
b.Kepala Subbagian Akuntansi 1 1) Analis Sistem Akuntansi Instansi 2 HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN 21 Penzelola Akuntansi 2 3) Penzadministrasi Keuangan 1
c.Kepala Subbagian Verifikasi dan 1 Perbendaharaan IT Bendahara 1 21 Verifikator Keuangan 5 3) Penzelola Keuangan 2 4) Pengadministrasi Keuangan 1
1. 3.Keoala Bagian Perlenzkapan 1
a.Kepala Subbagian Inventarisasi, 1 Pemanfaatan, dan Pemeliharaan IT Analis Barang Milik Negara 2 2) Teknisi Pemeliharaan Sarana dan 4 Prasarana 3) Pengelola Sarana dan Prasarana 4 Kantor
b.Kepala Subbagian Perencanaan 1 Kebutuhan dan Pengadaan 1) Penyusun Rencana Pengadaan 3 Sarana dan Prasarana 2) Pengadministrasi Sarana dan 2 Prasarana
1. 4.Jabatan Fungsional Tertentu
a.Pranata Kompu ter Pertama 1 Jumlah 1 3 8 69 1 Jumlah Total 82 KEBUTUHAN PEGAWAI NO. NAMAJABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN PIMPINAN TINGGI ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 I Kepala Biro 1
1. 1.Kepala Bagian Humas 1
a.Kepala Sub Bagian Interna Eksternal 1 1) Analis Kerjasama 3 2) Pengadministrasi Rapat 1
b.Kepala Sub Bagian Informasi,Publikasi 1 dan Dokumen tasi 1) Analis Publikasi 3 2) Analis Humas 1 3) Analis Data dan Informasi 1 4) PengelolaData 1
c.Kepala Sub BelgianTata Usaha 1 1) Analis Perencanaan 1 2) Analis Barang Milik Negara 1 3) Analis PengelolaKeuangan 1 4) Analis Notifikasi 1 5) Pengelola Kepegawaian 1 6) Pengadministrasi Keuangan 1 7) Pengadrninistrasi Umum 1
1. 2.Kepala Bagian Protokol 1
a.Kepala Sub Bagian Tata Acara 1 1) Analis Protokol 2 2) Petugas Protokol 2 3) Pranata Acara 2
b.Kepala Sub bagian Pelayanan Kegiatan 1 Pimpinan 1) Analis Pelayanan 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2) Analis Protokol 1 HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 17 . ./ llOSembol. ?019
c.Kepala Sub bagian Pelayanan Kegiatan 1 Tamu 1) Analis Protokol 1 2) Analis Pelavanan 1
1. 3.Jabatan Fungsional Tertentu
a.Pranata Humas Pertama 5
b.Arsiparis Pertama 1 JumJah 1 2 6 28 6 Jumlah Total 43 ers. H ·4e.P uL MAUll1> ~ , t'1·Si AS IS T{;tt ~OMlt-IISnt.4~I u,..,~t1 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13Des_Dlber 20~9
c.Kepala Su b bagian Pelayanan Kegiatan 1 Tamu 1) Analis Protokol 1 2) Analis Pelayanan 1
1. 3.Jabatan Fungsional Terten tu
a.Pranata Humas Pertama 5
b.Arsiparis Pertama 1 Jumlah 1 2 6 28 6 Jumlah Total 43 1 ' Dr.s.H.A&PulMAZU1b 5:, ~'-O ofl.~At"I\SASI ,., .si BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 66 AS:ltTtl'4 l>~.H.2AII4UDDIH 1i2,tofSi ADt'fINltTMS( u~M IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13Desember 2019 ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13.uet:ember 201)
c.Kepala Sub bagian Pelayanan Kegiatan 1 Tamu 1) Analis Protokol 1 2) Analis Pelayanan 1
1. 3.Jabatan Fungsional Tertentu
a.Pranata Humas Pertama 5
b.Arsiparis Pertama 1 Jumlah 1 2 6 28 6 Jumlah Total 43 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 66 IMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIEDiundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13Describer 201) ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13Deaember 2019
c.Kepala Sub bagian Pelayanan Kegiatan 1 Tamu 1) Analis Protokol 1 2) Analis Pelayanan 1
1. 3.Jabatan Fungsional Tertentu
a.Pranata Humas Pertama 5
b.Arsiparis Pertama 1 Jumlah 1 2 6 28 6 Jumlah Total 43 Keterangln
1. 1.Jabatan Pengelola Keuangandalam tahap pengajuan pennant Ian namajabatan 6 7 -1 I ICIPAlA IIRO P£MaIIN1'AHANUMUM I I 14 I I I I I KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH KABAG PENATAAN DAERAH DAN PERTANAHAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN UMUM I 12 I 12 12 KASUBBAGADMINISTRASI PEJABAT NEGARA DAN LEGISLATIF KASUBBAG PENATAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH KASUBBAG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 9 9 8 I I I J.bIotan KLS B K -l+ Jabatan KLS B K -/+ J.bIotan KLS B K -/+ ANALIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH 7 1 1 0 ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH 7 1 1 0 PENGELOLAADMINISTRASI PEMERINTAHAN 6 0 1 -1 1 1 0 1 1 0 0 1 -1 I KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN I I KASUBBAG BATAS DAERAH DAN TOPONIMI I KASUBBAG DEKONSENTRASIDAN TUGAS PEMBANTUAN I 8 I I 9 8 I I I J.bat.n KLS B K -/+ J.batan KLS B K -/+ Jablotan KLS B K -l+ PENGELOLA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 6 0 1 -1 ANALIS DATA DAN INFORMASI 7 1 1 0 ANALIS DEKONSENTRASI 7 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 KASUBBAG FASILITASIURUSAN PEMERINTAHAN I 1 1 0 I KASUBBAGTATA USAHA BIRO I 8 I 9 I I KASUBBBAG FASILITASIPERTANAHAN J J.bIotan KLS B K -j+ 9 J.batan KLS B K -/+ PENGELOLA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH 6 0 1 -1 I ANALIS PERENCANAAN 7 1 1 0 l.batan KLS B K -l+ 0 1 -1 ANALIS HUKUM PERTANAHAN 7 1 1 0 ANALIS BARANG MILIK NEGARA 7 1 1 0 Rek~pltulasl Jumlah ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN 7 1 1 0 B K +/- 1 1 0 Eselon II 1 1 0 PENGELOLA KEUANGAN 6 2 2 0 EselonIII 3 3 0 EselonIV 8 9 -1 PENGELOLA KEPEGAWAIAN 6 0 1 -1 Fungslon.1 0 0 0 Pel.its.no 10 15 -5 PENGADMINISTRASI UMUM 5 1 1 0 Total 22 28 -6 PETA JABATAN BI.ROPEMERINTAHAN UMUM LAMPlRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH 8 10 -2 QPAIA 1lIIIOHUIUM 14 I 1 KEPAI.ABAGIAN PROOUK HUKUM DAERAH KEPAI.ABAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASIMANU5IA ~PALA BAGIAN PEM9INAAN. PENGAWASAN. DAN INFORMASI HUKU Jabat.n KLS B k .. 12 12 I 12 JFT. PRANATA KOMPUTER PERTAMA 8 1 1 0 KEPALASUB BAGIAN PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPA4 KEPALASUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA KEPAI.ASUB BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JFT· PENYUWH HUKUM PERTAMA a 2 2 0 9 9 9 I JFT-PERANCANGPERATURAN PERUNDANG- 8 2 2 0 J.botan rua K .. -on kU • K .. -- KU • K ·. UNDANGAN PERTAMA ANAUS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 7 0 2 ·2 ANAUS ADVOKASIHUKUM 7 0 1 ·1 ANAUS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 7 0 1 ·1 ANAUSHUKUM 7 2 2 0 ANAUSHUKUM 7 1 1 0 ANAUSHUKUM 7 1 1 0 2 • ·2 1 2 ·1 1 2 .J KEPALASUB BAGiAN PERATURAN WALA DAERAH KEPALASUB BAGIAN PENYUWHAN HUKUM KEPALASUB BAGiAN OOKUMENTASI DAN INFOflMASI HUKUM 9 8 9 L -... KU • K .. _on kLS • K .. J_ .. ICLS • K ·. ANAUS PERATURAN PERUNDANG-uNDANGAN 7 0 1 ·1 ANAUSHUKUM 7 0 1 -1 ANAUS DATADAN INFORMASI 7 1 1 0 ANAUSHUKUM 7 1 1 0 PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM 7 0 1 ·1 PENElAAH JAAlNGAN OOKUMENTASI DAN 7 1 1 0 INFORMASI HUKUM 1 2 .J 0 2 ·2 2 2 0 KEPALASUB BAGIANTATA USAHA BIRO 9 -" KLS • K ·. ANAUS PERENCANAAN 7 0 1 ·1 ANAUS PENGE1.OLAANKEUANGAN 7 1 1 0 ANAUS BMANG MIUK NEGARA 7 1 1 0 PENGELOLAKEUANGAN 6 2 2 0 PENGADMINISTRASI KEUANGAN S 1 1 0 PENGEUOLAKEPEGAWAJAN 6 0 1 ·1 - BoI>on i«oja; PENGAOMINJSTRASIUMUM 5 3 3 0 I _. PETA JABATAN BIRO HUKUM ·1 I.bot"" LS K i.J+ PRANATAKOMPUTERPERTAMA 8 1 1 0 PRANATAKOMPUTERMUDA 9 0 1 ·1 eel>enK.,jo: I. '" 2.... uII lEPAlAIllRO ItAlt'fAT _14 KEPALABAGIANKEAGAMMN KEPALABAGIANKESEJANTERMN kEPALABAGIANKEMASYARAKATAN Kell.n ~oIa.U Kel.. 12 KEPALASUB BAGIANBINAKEAGAMMN. PENDIDIKANAGAMA. DAN KEPALASUB BAGIANKES£HATANDAN PENANGGULANGANNARKOBA KEPALASUB BAGIANPENDIDIKAN.PEMUDA DAN OLAHRAGA. DAN SARAN" AGAMA KElfMBAGMN KEMASYARAKATAN Kola. 9 l(elas9 K_9 J.batan KLS B K .+ I_n KLS B K • + n_ KLS 8 K • + ANAUS DANA HAJI 7 2 2 0 ANAUS KESEHATAN 7 0 1 -1 ANAUS KEMASYAAAKATAN 7 1 1 0 ANAUSBINAKEHIDUPANAGAMA 7 0 1 -1 'ENGELOlA BANTVAH SOSIAL DAN HIBAH 6 0 1 ·1 PENGElOLA BANTUANSOSlAlOAN HIBAN 6 0 2 ·2 P£NG[LDlA eANT\JAN SOSIAL OAH HUlAH 6 0 1 -1 0 2 ·2 1 3 -2 2 4 -2 KEPAIASU8 BAGIANTATAUSAHABIRO KEPAIASUB BAGIANSOSlAL,PEMUKIMAN.TENAGAKERIADAN KEPAIASUB BAGIANPEM8EROAYAANPEREMPUAN DAN PERUNOUNGAN TRANSMIGRASI ANAKDANKB Kala.9 Kefas9 Kala, 9 I.bot'n iKLS .J. II.bot.n IKLS .. Jabat." IKLS 18 IK • 1 PENGAOMINISTRASIUMUM 5 2 2 0 ANAUS KESEJAHTERAAN RAKYAT 7 0 1 -1 ANAUS PEM8£ROAYMH P£R£MPtJAN DANAHAJC 7 0 1 ·1 2 VERIFIKATORKEUANGAN 6 1 1 0 P£HG!LOLABAHruAH S05IAl DANHI8AH 6 0 1 -1 0 1 -1 3 PENGAOMINISTRASIKEUANGAN 5 2 2 0 0 2 -2 4 ANALISPERENCANAAN 7 0 1 ·1 5 ANAUSDATADAN INFORMASI 7 1 1 0 6 ANALISBARANG MIUK NEGARA 7 1 1 0 7 ANAUS PENGElOlAAN KEUANGAN 7 1 1 0 B ANALISNOTIRKASI 7 1 1 0 9 PENGELOLAKEPEGAWAIAN 6 0 1 ·1 ,. PENGElOLA KEUANGAN 6 0 2 ·2 u PETA JABATAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT I KEPAlA BIRO PEREKONOMIAN I I 14 J J.baun Kelos I BJ K 1-1+ JFT PRANATA KOMPUTER PERTAMA 8 I 11 11 0 JFT PRANATA KOMPUTER MUDA 9 I oj 11-1 I I I 12 I 12 I I 12 J I KEPALASUB ":GA ,,"", BAGIANPfRl I{U'AIA:xIII BAG//4/11;;;;;;;;;-' 0/4/11"C ,,..,,.,._ '''''''~~'~~ I UKM '''~''''''I I I 9 I I B I I B I J.b.un ola a K -1+ Jabmn .1. B K -/+ J.babn ola a K -/+ r- PENElAAH PERKEMBANGAN 0 1 -1 ANALIS AKSES INDUSTRI 0 1 -11-- PENGELOLA KETAHANAN 0 1 -11-- BUMD 7 7 PANGAN 6 '-- ANALlS PEREKONOMIAN 1 1 0 ANAUS KOPERASI rr 0 1 -11-- ANALIS PANGAN 0 1 -11-- 7 7 I KEPALASUBBAG/AN PENANAMAN MODAL DAN j KEPALASUB BAGIAN PERHVBVNGAN DAN PARIWISATA I KEPALASUB BAG/AN UNGKUNGAN HIOVP DAN IPROMOSI KEHUTANAN I 9 I I 9 I I 9 I J.bobn Ke a K -1+ J.bm" tla a K -/+ Jabobn ela B K -1+ I-- ANAUS PENANAMAN 1 1 0 ANAUS PERHUBUNGAN DAN 0 1 -11-- ANALlS lINGKUNGAN HIDUP 1 1 01-- MODAL 7 TELEKOMUNIKASI 7 7 '-- ANAlIS PENGEMBANGAN 0 1 -1 ANAUS PARIWISATA 0 1 -11-- PENGELOLA PEREKONOMIAN, 0 1 -11-- POTENSI DAERAH 7 7 PEMBANGUNAN DAN 6 ANALIS DATA DAN INFORMASI 01--I KEPALASUBBAG/AN TATA USAHAB/RO I 7 1 1 I KEPALASUB BAG/AN ENERGIDAN SUMBER DAYA I I 9 I I 9 J Jobotan ela a K -/+ Joba1lln ela a K -J+ I-- ANALlS PERENCANAAN 0 1 -1 ANALIS PENGEMBANGAN7 0 1 -1 '-- - PENGADMINISTRASI UMUM 1 1 0 ENERGI 7 5 - ANAUS BARANG MIUK 1 1 0 0-NEGARA 7 ANALIS DATA DAN INFORMASI 7 1 1 - PENGADMINISTRASI 1 1 0 KEUANGAN 5 - ANALIS PENGELOlAAN ! 1 0 KEUANGAN 7 I-- PENGElOLA KEPEGAWAIAN 1 1 0 6 '-- PENGELOLA KEUANGAN 1 1 0 6 ~ J_z Tu_ Nom. -.. vonc oda ......... dlbutuhlcaA
2. 8.TullsW>Jumlolt,,"._01Y_ Ad. Kc TullslollJumloltK.butuhon ,.._01y_ d~ doli AII.1Is1s 8obon Kerjo -/+, Tulls"" JumlohK.ku..... n/K.loblllon ,,"_.1 Rekapituiasl Jumloh B K +1- Eselon II 1 1 0 EsetonIII 3 3 0 EsetonIV 7 8 -1 Fungsional 1 2 -1 Pelaksana 11 22 -11 Kurang 23 36 -13 PETA JABATAl'I BIRO PBREKONOMlAl'l u -.A_- A" m • ,- K" • K ., JFT-P(NGEl.Ol.A PUGADAAN eAAAHG DANJASA PERTAMA • D II 11 JFT..nHGEl.OI.A PENGADMH IARANG OM JASA MUOA , D D D JFT-PEHGEI.OlA PfNGAOMH 8AAANG DAHJASA MADYA U D D D D 11 ," 0 ICEPAlABAG'''" 'ERENCAHMN PEMSAHGlJNAH DAN t:EFUASAMA ~PAlA IAGtAH PENG[HOA.UAN DAN PElAPORAH (fPAlA BAGIAHPENGADAAN 12 12 12 KE'"lASUBlAGlAN PfIlEHCANMN SEKRETAAJATDAEAAH kUALASU8 ftAGtAN PENGENQAUAN Pf".MNGUNAN kf:'AlA SUS BAGIANP'£M8INMN P(NGAo.AAN g , g J....... WI K .. ,- KLS I • · ,...... KLS • K . "NAUS PERfNCANMN 7 , 2 , AHAUS I.A1ORANRUJJSAS/ ANG<.iAMN 7 , 2 , 'UANCAHG KUUAICAN P(NGAOMH MAANG/JASA 7 7 '...,2 F'£NGAOMIH!STRASJPElEHCANAAN DAN PRCXiRAM , D 2 , PEH6ADMlHtsTRASISI$T!M INFORMASI PfNGEHD,WAH PEM8A.HGUNAH , 0 2 2 - J 4 • , • • 7 , 0 ICfPALA sua BAGtAH kERJAS,AMA KEPALA. SUS SAGtAH PE1APORAN nPMASUB BAGIANfASIIT~ P(NGAQAAH • g g .-.. I~ • K . - KLS I • .. ,- KLS • K .. ANAUS KERJASAMA UNTAS SUTOR 7 , 2 , "NAUS MONITORING. f:VAl.U~ DAN PElAPORAN 7 , 2 , P(N(LAAH KEtIJAXAH P!NCiADAAN BARANG/JASA 7 , I 0 PENGEI.OlA INFORM~SI KlJUASAMA , 0 , , PfNGELOlA P£LAPQAAN DAN EVALUA$I P£LAGANMH K£GI"TAN APID • 0 1 a PENG£LOI..AUNITLAVANAN P£NGADMN • , 3 , J , 2 I • • 2 4 , KUAlASVBMGlANTATAUSAKA8IRO KEPALASUBIAGIAH AHAUStsDANPENGWJAN J'tMMNGtJHAN • • .-.. I"" I K . J_ KLS • K 1-1' PENGEl.OlAKff'fGAWAIAN , 0 2 2 ANAlIS PEM8NfGUHAN 7 , , 1 V£RIFIKATOR ICfUANGAN • 1 , , PENGELOlA PElA"ORAH DAN EVAWMI PEI.ArSANAAHICEGlATAHAPBO , 0 3 3 1 s 4 P£NGAOMIHISTAASt UMUM , 1 • 1 AHALts OATA CAN INfOftMASI 7 0 • , ANAUS PfNGUOLMH ICEUANGAN 7 0 , 1 MAUS~GMNJICNEGARA 7 , 1 0 PETA JABATAN BIRO PEMBANGUNAN 6 8 151KEPAlA BIRO PENGElotAAN PERBATASAN NEGARAI l 14 I I I I I KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BATAS NEGARA KEPALA BAGIAN PENGELOlAAN POTENSI KAWASAN KEPALA BAGIAN PENGELOlAAN INFRASTRUKTUR KAWAS~ 12 12 12 KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN BATAS NEGARA KEPALASUB BAGIAN POTENSIEKONOMI DAN SUMBERDAYA ALAM KEPALASUBBAGIANINFRASTRUKTUREKONOM1,SOSIALDANBUDAYA 9 9 9 I I I Jabatan KLS B K -/+ Jabatan KLS B K -/+ Jabatan KLS B K -/+ ANALIS PENGEMBANGAN DAN PENATAAN 7 1 1 0 ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI 7 1 1 0 ANA LIS PENGEMBANGAN POTENSI 7 1 1 0 BATAS ANTAR NEGARA DAERAH DAERAH 6 1 1 0 PENGELOLA DATA 6 1 1 0 PENGELOLA DATA 6 1 1 0 PENGELOLA INFORMASI LlNTAS BATAS NEGARA 2 2 0 2 2 0 2 2 0 KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO KEPALA SUB BAGIAN POTENSI SOSIAL DAN BUDAYA KEPALASUBBAGIANINFRASTRUKTURFISIKDANPEMERINTAHAN Kelas 9 Kelas 9 Kelas8 I I I Jabatan KLS B K -/+ Jabatan KLS B K -/+ Jabatan KLS B K -/+ ANALIS PERENCANAAN 7 0 1 -1 ANALIS SOSIAL BUDAYA 7 1 10 ANALIS INFRASTRUKTUR 7 0 1 1 ANALIS BARANG MILIK NEGARA 7 1 1 0 PENGELOLA DATA 6 1 10 PENGELOLA DATA 6 1 1 0 ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN 7 1 1 0 2 2 0 1 2 1 PENGELOLA KEPEGAWAIAN 6 0 1 -1 PENGELOLA KEUANGAN 6 2 2 0 PENGADMINISTRASI UMUM 5 1 1 0 PENGADMINISTRASI KEUANGAN 5 1 1 0 PETA JABATAN BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA 220 I I I KEPALA BAGIAN KElEMBAGAAN KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA KEPALA BAGIAN KETATALAKSANAAN, INOVASI, DAN AKUNTABILITAS 12 12 12 KEPALA SUB BAG IAN ANAUSIS DAN FORMASI JABATA~ PALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, BUDAYA, DAN KAPASIT~ KEPALA SUB BAG IAN SISTEM, PROSEDUR, DAN STANDARISASI 9 9 9 I I I Jabatan KLS B K -/+ Jabatan KLS B K -j+ Jabatan KLS B K -t- ANALIS JABATAN 7 1 1 0 ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARA 7 1 1 0 ANALIS TATALAKSANA 7 0 1 -1 ANALIS DATA DAN INFORMASI 7 1 1 0 PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 5 1 1 0 ANALIS KERJASAMA TEKNIS STANDARDISASI 7 1 1 0 2 2 0 2 2 0 1 2 -1 KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI KElEMBAGAAN I KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO 9 9 KEPALA SUB BAGIAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK I I 9 Jabatan KLS B K -t- Jabatan KLS B K -/+ I ANA LIS KElEMBAGAAN 7 2 2 0 PENGADMINISTRASI KEUANGAN 5 1 1 0 Jabatan KLS o K -t- ANALIS LAYANAN UMUM 7 1 1 0 2 2 0 PENGADMINISTRASI UMUM 5 2 2 0 PENGElOLA DATA 6 1 1 0 ANALIS PERENCANAAN 7 1 1 0 2 2 0 PENGElOLA KEUANGAN 6 1 1 0 ANALIS PENGELOlAAN KEUANGAN 7 1 1 0 KEPALA SUB BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 9 ANA LIS BARANG MILIK NEGARA 7 1 1 0 J Jabatan KLS OK -f+ 7 7 -2 PENGElOLA AKUNTABILITAS 6 1 1 0 ANA LIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR 7 1 1 0 14 KEPALA BIRO ORGANISASI 18 PItTA JABATAN BIRO ORGANISASI 2 6 ·4 Kepa" Biro Umum dan PertenPapan I I 15 I I I I I Kepala Bi8lin Umum dan Rum.h r..... Kepala BIIl&n Keuanpn Selcretaflat Daerah I Kepaia Baclan PerIen&klPtn Jabaton Fungsi"",,1 T.mntu Jabaton KLS B K -l+ 11 U I 11 Pranata Komputer 801 -1 HKepala Sub Baglan Tata Usaha Biro dan PerJalanan Dinas -i Kepala Sub Saglan Anggaran - Kepala Sub Bagian Inventarisasl, Pemanfaatan dan Pemeliharaan 9 I 9 I 9 I I L Jabaton KLS B K -/+ Jlbaton KLS B K -/+ Jabaton KLS B K -/+ Analls Data dan Informasl 7 1 2 -1 Analis Pereneanaan Anggaran 7 1 2 -1 Analis Sarang Milik Negara 7 1 2 -1 Analis Perencanaan 7 3 2 1 Penyusun Program Anggaran 7 0 2 -2 Pengelola Sarana dan Prasarana 6 0 4 -<1 dan Pelaporan Kantor Pengadmlnlstrasi Umum 5 1 1 0 Pengelola Keuangan 6 1 2 -1 Teknlsl Pemeliharaan Sarana 5 4 4 a Prasarana Pengadmlnlstrasl Kepegawalan 5 0 1 -1 2 6 -4 5 10 -5 5 6 -1 H Kepala Sub Baglan Tata Usaha Plmplnan dan Stat Ahli H 1 Kepala Sub Baglan Pereneanaan Kebutuhan dan Rekapltulasi Jumlah Kepala Sub Saglan Akuntansl Pengadaan B K +l- I 9 I I 9 I 9 I EselonII 1 1 0 I I I EselonIII 3 3 0 Jabaton WB K -/+ Jabaton KLSB K -/+ Jabaton KLS B K -/+ EselonIV 8 8 0 Analis Data dan Informasi 7 5 2 3 Analls Sistem Akuntansi Instansl 7 1 2 -1 Penyusun Rencana Pengadaan 7 1 3 -2 Full8sional 0 1 -1 Sarana dan Prasarana Pelaksana 31 69 ·38 Penyusun Naskah Rapat pimpinan 7 2 3 -1 Pengelola Akuntansl 6 0 2 -2 Pengadmlnlstrasi Sarana dan 5 1 2 -1 Kurang 43 82 -39 Prasarana Ajudan 6 0 3 -3 Pengadmlnistrasl Keuangan 5 1 1 0 2 5 -3 Pranata Jamuan 6 0 2 -2 2 5 ·3 -i Kepala Sub Bagian Veriflkasl dan Perbendaharaan Pengadminlstrasl Umum 5 2 6 -4 I 9 I Pengemudl 5 1 6 -5 I Jabaton KLS B K -/+ 10 22 -12 Sendahara 7 1 1 0 Y Kepala Sub Baglan Rumah Tangga Plmplnan Verlflkator Keuangan 6 0 5 -5 I 9 I I Pengelola Keuangan 6 1 2 -1 Jabaton KLSB K -/+ Penyusun Reneana Kebutuhan 7 2 3 -1 Pengadminlstrasi Keuangan 5 1 1 0 Rumah Tangga dan Perlengkapan Pranata Jamuan 6 0 3 -3 3 9 -6 PETA JABATAN BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 770 r r 2019 1 IIepIIa IIro Humos dan ".....,. I I 15 I 1 I I I ...,. ......."""'*d I 1rIpIIa ...... HunIII Jabatan FunSSlon.' rertentu Jabatan IK15 [a IK 1-/+ U J U JFTi'rlInata f1umos~rt.ma S 550 JFTArslparis a] till QJ H KepalaSub Bas~n rata Acol'3 -l Kepala Sub Bagl.n HUDullilanE.. temai don Intemal 9 I I 9 I 1 J._. 1Q.S8 K -If lo_. IKlSI8 Kl-J+ Analls Protolcol 7 1 2 -1 Analls Kerj.sama 1 71 31 31 01 PetuSi. Protokol 5 0 2 -2 Pensadm'n,.tra.' Rapat I 51 0111-11 Pranata Acara 6 0 2 -2 3 4 -1 -1 Kepala Sub Basl.n DoIcumentasl,lnronnasl, 1 6 -5 dan Publlkasl J Kepal. Sub Basfon ~I.yonan Keslatan Plmplnan 9 I I 9 lobato. ~L!8 K -/+ Analis Publlkasl 7 3 3 0 -. 1Q.S8 K -l+ Anali. Pro.oIcoi 7 0 1 -1 Analis Humas 7 1 1 0 Anall, ~I.v.nan 7 2 2 0 Anali. Data dan Inronnasl 7 1 1 0 2 3 -1 Pengelola Data 6 1 1 0 6 6 0 Kepal. Sub Balian rata Usoha ~ Kepala Sub Ballian~Iay ... n Kegiot;ontamu 9 I I 9 I lobate. 1(I..!8 K -If Rekapitulasi Jumlah I Analls Perencanaan 7 1 1 0 B K +/- lo_. 1Q.S8 K -l+ Eselon II 1 1 0 Analls Protolcol 7 1 1 0 An.lls Barang MilikNela,. 7 1 1 0 Eselon III 0 2 -2 E.elon IV 4 6 -2 Analls ~I.v.nan 7 0 1 -1 Analis~nselol. Keu.nsan 7 1 1 0 Funplonal 6 6 0 Pel.ksana 20 28 -8 Anali. Notlflkasl 7 1 1 0 Kurona 31 43 -12 1 2 -1 Penselola Kepesawaian 6 1 1 0 Pengadminrstrasi K~uan&an 5 1 1 0 Ditetapkan di Tanjung Selo Pengadministrilsl Umum 5 1 1 0 pada tanggal 1) .uesembe PETA JABATAN BIRO HUKAS DAN PROTOKOL IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 770 r .J19 PLt . """0 "1.*~11fI fl..n « /"" ~RO 0~6AHISA~' / V A ~I ~TCt1 AO"1'HISTAA~' UMUM T ~.,.. J r , , IIDr'~'SUR'AHS1AH,""AP !~,r:..." ~""""'" H2."''' ! ! MMPI'1 ~~J<" SH \ iO~,l-I,A~OUL "'1AQ)'oS, '" .s: I ICepiQBiroflu.......dan Protokol , I 15 I 1 I I I I ICepaia~ Prol<lltol I Kep<lI.1liiian Humaa JaMtan FungslONITertentu I JaMtan _LKLS 18 K 1·/+ 12 I I 12 I JFTPr.Inata Hum.. Pertama I 81 5 5101 JFTArsilWi' I 81 1 110 H KepalaSub Balian Tm. Acaro -1Kepala Sub Basiln flubuns"" Ekstemal don Internal I 9 J L 9 1 I I Jobaton KlS8 K -l+ Jabatan IKI.SI8 K .. Anoll' Protokol 7 1 2 ·1 Anali, Kerjaslma 1 71 3 31 01 PetuS.' Protokol 5 0 2 ·2 Pen.admlni.trasl Rapat I 510 11·11 Pf'ilnata Acara 6 0 2 ·2 3 4 ·1 - Kopall Sub Baalln Ookument.'lsl,lnl""",,,i, 1 6 ·5 din Publlkasl _J Kopall Sub Bailin Poleylnan Koliltan Plmpl""n 9 I I 9 I J.b.tan W8 K •• I Analls Publlkasl 7 330 Jobato. KlS8 K -l+ Anali, Protokol 7 0 1 ·1 Analis Humos 7 1 1 0 Anall, Pellyon.n 7 2 2 0 Anali, Oit> dan Inlorma.1 7 1 1 0 2 3 ·1 Penaeloll Oita 6 1 1 0 660 Kopa'" Sub Baal'"Tata Usa'" -j KopataSub Bailon Pelayanan Kogiatantamu 9 I 9 I ....baton I(L 8 K ./. ~kapitul .. i Jumlah I AnalI, Perencanaan 7 1 1 0 B K +1· J.baton KlSI K • + £..,Ionll 1 1 0 Anall, Protokol 7 1 1 0 Anili. Barlns MllikNe.a ... 7 1 1 0 E.elon III 0 2 ·2 E.."onIV 4 6 ·2 Anall. PelaYlnan 7 0 1 ·1 Anall, Penseloll Keulnpn 7 1 1 0 FunaslONI 6 6 0 Pelaksana 20 28 .a Anall, Notifikasl 7 1 1 0 Ku'""ll 31 43 ·12 1 2 ·1 Pefl8~oIa Kepe8awaiMl 6 1 1 0 Pengadministrasi 1Ceuangan 5 1 1 0 Ditetapkan di TanhUngSel0 .,. ..--- ._...~ . ",._. J_ .. pada tanggal 13 ese' loIe::Penpdministrasi Umum 5 1 1 0 PETA JABATAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL IRIANTO LAMBRlE ttd GUBERNUR KALIMANTANUTARA, r er 2019 AS:IS~ ADr1IHI~1"'PAtl UMUM BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TAHUN 2019 NOMOR 66 , 7 0 Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 1~ ~ , .e mber 2019 15 PETA JABATAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL I ~Ia""n"_ J.be,.n FUf1DionoIT_hI I ~to 8011'"PrOlOtol J.betan K15 B K - + 12 12 JFTPreNti Hum., Peru"" 8 550 JFTArsI""rls 8 1 1 0 H K.".to Sub o.,l.n T... AGo,. H K.". • Sub o."ln HU""",ln Ell"emol don In""",,1 9 9 I --l4I_n MIS 8 I( - + 101_ I(Li, I( - + rr AMlis Protoi<oI 7 1 2 -1 IAMII. KlrJ... rno I 71 31 31 0] r • Petu8u Protokol 5 0 2 -2 Pona.dmlnlltrul RIDI' 5 0 1 -1 PraM'1 Aura 6 0 2 -2 3 4 -1 I- 1("",1. Sub S.".n DoI<umen,ul.lnforrnosi. 1 6 -5 d.nPubltku' 1 lOll. H· 'lA1t'iUOOIH Hl,M~iJ Kepol. SUbo."ln PeI.yo",n KocJlt.n Plmplnon 9 r 9 lol_ l( , I( -. AMII, Publt"'sI 7 3 3 0 I~IARM'" ~AU-"S" Jobmn leIS , I( 1-1+ AMlisProtokol 7 0 1 -1 AnaUs Humas 7 1 1 0 AMllsPeI.yonon 7 2 2 0 AnlIII Oltli dan Informul 7 1 1 0 t Drs.1--!.~ouL I'1AQ)IO 1:, 2 3 -1 PonploI.O ... 6 1 1 0 M·Si 6 6 0 K"",I. SUbo.".n T... Ikohl I LJ 9 K~t. SUbBaclln PeI.yaMn Keel.tin Ulmu 9 1 - Ie , I( - + Rebpltul.sI Juml.h I Anliis Perencan.. n 7 1 1 0 B K -t- - 1(1< 8 K -:T. EselonII 1 1 0 AMllsProtokol 7 1 1 0 AnoU,81.. n. MllikNee". 7 1 1 0 EselonIII 0 2 -2 EselonIV 4 6 -2 AnlII, Pelayonon 7 0 1 -1 AnlllsP.n~oI. I(au,nlln 7 1 1 0 Funaslon.1 6 6 0 Pel,ksena 20 28 -8 AnoU,Natllikul 7 1 1 0 Kurlrla 31 43 -12 1 2 -1 P..,.oIo1. le_w.l.n 6 1 1 0 Ponpdmlnls"u' K""'"IIn 5 1 1 0 Ditetapkan di Tanjung Selo Pen.ldmlnlstruf Umum 5 1 1 0 pada tanggal 1..) 48s8mb lRIANTO LAMBRrE ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, r BERITA DAERAH PROVlNSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR , 7 0 SEKRETARlS DAE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal ~I • .....,P- I ~""",nH_ Jlbetan FuNsIonoIr.......u J.biUln us B • - + 12 12 JFT Pr.nltI ~UmllPt1UmI 8 5 5 0 JFTAr>ioarls a 1 1 0 ~ .eplil Sub Bopn Tlte Aoirl H k_ • SUbBo,ln Hubu"l.n Ebtemol don IntMnal 9 9 1 J_ ILS 8 • - + 10_ i(i§. • - + Anon. protOtOf 7 1 2 -1 _11,1«<)111"" 1 71 31 3 01 Petus" P,otokol 5 0 2 -2 PonSldmlnl'troiJ Rlpa, 5 0 1 -11 PrlnlU Acari 6 0 2 -2 3 4 -1 I- kopall Sub Boslln DoIcumen.. ,I,lnfor""iJ, 1 6 -5 don Publlk.sI J Kepal. Sub Bollen PeI.Ylnon Keelltln Plmplnon 9 1 9 1._ K II K - + _1.pUbll .... 7 3 3 0 11_ llSlI • 1-1+ _UsProtokoi 7 0 1 -I AnalfsHumis 7 1 1 0 ANUs Pet.VIMn 7 2 2 0 AnaU, Onl dan Informasl 7 1 1 0 2 3 -1 PonceIoIl Dltl 6 1 1 0 660 kopell Sub Bopn Tlte Ullhl Lj k4tPl1.Sub Bastan PelIY.Nn Kqllten tamu 9 9 1 - lit I I - + Rebpltulll' JumJ,h 1 Anlil. PMencan .. n 7 1 1 0 B K .,- J_ lLS 8 I ,-/. Eselon II 1 1 0 AnaUsProtokol 7 1 1 0 An.lI, Baran. Mfllk Nec'~ 7 1 1 0 Eselon III 0 2 -2 Eselon IV 4 6 -2 AnllIs PeI,yanln 7 0 1 -1 Anall. Penlelot. lCeuI",.n 7 1 1 0 Fun.~lon.1 6 6 0 Pel'kMI'\I 20 28 -8 AMlII.Notlflkui 7 1 1 0 lCur.n .. 31 43 -12 1 2 -1 P_elole ke"...w.len 6 1 1 0 Penpdmfnfltrlsl K.uanpn 5 1 1 0 Ditetapkan di Tanjung Selo Pona.dmlnl,,,.sI Umum 5 1 1 0 pada tanggal PETA JABATAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…