DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 69 Tahun 2017

Nomor: 69
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Poin-poin penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Perubahan Struktur Organisasi, Tata Kerja Baru, Tugas dan Fungsi, Peningkatan Kinerja, Koordinasi dan Integrasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara, b. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362), 1 3. 4 5. : 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) : 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887): 7. 8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451). MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 54), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehinggga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan.
(2). Ketentuan ayat (1) huruf e diubah dan huruf g dihapus, serta ayat (2) Pasal 7 diubah, sehinggga Pasal 7 berbunyi Rumah Sakit Umum Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis dibina bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kesehatan. 2. sebagai berikut :
(1)Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 7

Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas :

a.Direktur,
b.Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :
1. 1.Bagian Administrasi Umum, membawahkan : a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, b) Sub Bagian Kepegawaian. . Bagian Keuangan, membawahkan :2. a) Sub Bagian Perbendaharaan, b) Sub Bagian Akuntansi, c) Sub Bagian Verifikasi. . Bagian Perencanaan Program, membawahkan : 3. a) Sub Bagian Penyusunan Program, b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
c.Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
1. 1.Bidang Pelayanan Medik, membawahkan : a) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan, b) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap. . Bidang Keperawatan, membawahkan :2. a) Seksi Keperawatan Rawat Jalan, b) Seksi Keperawatan Rawat Inap. . Bidang Rekam Medik dan Kemitraan,3. membawahkan : a) Seksi Rekam Medik, b) Seksi Kemitraan. . Instalasi Pelayanan, terdiri atas:4 a) Instalasi Rawat Jalan, b) Instalasi Rawat Inap, c) Instalasi Rawat Darurat, d) Instalasi Perawatan Intensif, e) Instalasi Bedah Sentral, f) Instalasi Anestesi, g) Instalasi Sterilisasi dan Laundry.
d.Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan, membawahkan :
1. 1.Bidang Penunjang, membawahkan : a) Seksi Penunjang Medik, b) Seksi Penunjang Non Medik.
2. 2.Bidang Pengembangan dan Mutu, membawahkan : a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, b) Seksi Peningkatan Mutu.
3. 3.Instalasi Penunjang, terdiri atas : a) Instalasi Radiologi, b) Instalasi Farmasi, c) Instalasi Patologi Klinik, d) Instalasi Patologi Anatomi, e) Instalasi Gizi, f) Instalasi Rehabilitasi Medik, g) Instalasi Kedokteran Kehakiman, h) Instalasi Pengolah Data Elektronik, i) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS), j)) Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah, k) Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), 1) Instalasi Bank Darah.
e.Komite, terdiri atas :
1. 1.Komite Hukum dan Etik, . Komite Medik, . Komite Farmasi dan Terapi, . Komite Keperawatan, . Komite Pengendalian Pencegahan Infeksi, . Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, . Komite Tenaga Profesional Kesehatan Lainnya, ND NO UR ON . Komite Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA).
f.Satuan Pemeriksaan Internal (SPI):
g.Dihapus
h.Dewan Pengawas,
i.Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehinggga

Pasal 10

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan Fungsional Dokter atau Dokter Gigi.
(2)Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan Struktural eselon III.a.
(3)Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan Eselon III.b.
(4)Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

4.Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2)
(3)
(4)
(5)5
(7)
(8)Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit umum daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat. Dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset yang bersumber dari APBD, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang.
(6). Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga

Pasal 14

berbunyi sebagai berikut : 5.

Pasal 14

Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat ditinjau dan dievaluasi kembali disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan visi dan misi daerah, kewenangan, kemampuan, kebutuhan, karakteristik, analisis jabatan dan analisis beban kerja. (1 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa pelayanan Rumah Sakit, sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

(2)Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi perubahan Peraturan Pemerintah tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan akan disesuaikan dan/atau ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur. Penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural Rumah Sakit Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Uraian tugas Jabatan Struktural diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
(7)Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dan mengatur hal yang sama dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
(8)Pada saat mulai berlaku peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Oktober 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE
(7)Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dan mengatur hal yang sama dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
(8)Pada saat mulai berlaku peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Oktober 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Drs.H. BADRUN,M Si CSEERETARIS DBERAH 6 | 1 Drs-M. ZAINUDDIN H2, MSI Asisten ADMINTFAN ya 1 “Djoko Iswop0,SH.MM KEPALA BIRO HUkUM Drs.H.ABDUL MADJIDS. MSI kepala BIRD ORGANISASI IRIANTO LAMBRIE £ 19
(7)Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dan mengatur hal yang sama dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
(8)Pada saat mulai berlaku peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Oktober 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR69
(7)Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dan mengatur hal yang sama dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
(8)Pada saat mulai berlaku peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Oktober 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 69 DTC-H-2AINUDDIN H2.M:SI ASISTEN ADMINITTAI UM Dj30kO KMONO,SH.MH kEPALA BIRO kukuMm DES.H.ABDUL MAPJID SMA KEPALA WRO ORcaNKaA LAMPIRANPERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTRA NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG ' PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD TARAKAN DIREKTUR k---———-———-——--— — DEWAN PENGAWAS JAFUNG NN Ti LI WAKIL DIREKTUR WAKIL DIREKTUR WAKIL DIREKTUR UMUM & KEUANGAN PELAYANA LLIILiI N PENGEMBANGAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG KEUANGAN PELAYANAN MEDIK KEPERAWATAN REKAM MEDIK & PENUNJANG PENGEMBANGAN & PROGRAM KEMITRAAN MAL IT em —- — — — — mmm ——v—Ji —— ma —— | | sus saGiAN UMUM & |) sus8aciaN || SUBBAGIAN | SEKSI SEKSI - SEKSI - SEKSI | SEKSI PERLENGKAPAN PERBENDAHARAAN PENYUSUNAN PELAYANAN MEDIK KEPERAWATAN REKAM MEDIK PENUNJANG MEDIK PENGEMBANGAN PROGRAM RAWAT JALAN RAWAT JALAN a50 Ll) SuBBAGIAN SUB BAGIAN | suseacian | SEKSI | SEKSI - SEKSI L. SEKSI Li SEKSI KEPEGAWAIAN fa AKUNTANSI EVALUASI & PELAYANAN MEDIK KEPERAWATAN KEMITRAAN PENUNJANG NON PENINGKATAN MUTU PELAPORAN RAWAT INAP RAWAT INAP MEN MERPNKAs INSTALASI ENUMUAN PELAYANAN PENUNJANG " z 8 1 : H H : H KOMITEMEDIK 4 KOMITE PENGENDALIAN PENCEGAHAN INFEKS! KOMITE MUTU DAN KESELAMATAN KOMITE KEPERAWATAN SATUAN PEMERIKSAANINTERNAL (CPI KOMITE FARMASI DAN TERAPI KOMITE HUKUM DAN ETIK KOMITE TENAGA PROFESIONAL KESEHATAN | AINNYA KOMITE PPRA (Program Pengendalian Resistensi Anti Mikenhat KeteranganInstalasi Pelayanan : Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Darurat Instalasi Perawatan Intensif Instalasi Bedah Sentral Instalasi Anestesi Instalasi Sterilisasi dan Laundry NADUP ON Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Oktober 2017 KeteranganInstalasi Penunjang : Instalasi Radiologi Instalasi Farmasi Instalasi Patologi Klinik Instalasi Patologi Anatomi Instalasi Gizi Instalasi Rehabilitasi Medik Instalasi Kedokteran Kehakiman Instalasi Pengolahan Data Elektronik . Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 10.Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah 11.Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 12.Instalasi Bank Darah 4.5.6.7.8.9. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA - BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE KeteranganInstalasi Pelayanan : Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Darurat Instalasi Perawatan Intensif Instalasi Bedah Sentral Instalasi Anestesi Instalasi Sterilisasi dan Laundry KeteranganInstalasi Penunjang : Instalasi Radiologi Instalasi Farmasi Instalasi Patologi Klinik Instalasi Patologi Anatomi Instalasi Gizi Instalasi Rehabilitasi Medik Instalasi Kedokteran Kehakiman Instalasi Pengolahan Data Elektronik . Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 10.Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah 11.Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 12.Instalasi Bank Darah 2.3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8.9. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE KeteranganInstalasi Pelayanan : Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Darurat Instalasi Perawatan Intensif Instalasi Bedah Sentral Instalasi Anestesi Instalasi Sterilisasi dan Laundry Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Oktober 2017 KeteranganInstalasi Penunjang : Instalasi Radiologi Instalasi Farmasi Instalasi Patologi Klinik Instalasi Patologi Anatomi Instalasi Gizi Instalasi Rehabilitasi Medik Instalasi Kedokteran Kehakiman Instalasi Pengolahan Data Elektronik Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 10. Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah 11.Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 12.Instalasi Bank Darah 3.4. 4 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | EH 2AINUDDIN H2, MSI ASISTEN Ap MINLTASI UMUM BADRUN DJOKD KWORO SH-MH kepala BIRO Hukum 'prs. H.ABPUL mApIMSIMSI KEPALA WR ORERNI CAH va BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA KeteranganInstalasi Pelayanan : Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Darurat Instalasi Perawatan Intensif Instalasi Bedah Sentral Instalasi Anestesi Instalasi Sterilisasi dan Laundry KeteranganInstalasi Penunjang : Instalasi Radiologi Instalasi Farmasi Instalasi Patologi Klinik Instalasi Patologi Anatomi Instalasi Gizi Instalasi Rehabilitasi Medik Instalasi Kedokteran Kehakiman Instalasi Pengolahan Data Elektronik . Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 10.Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah 11.Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 12.Instalasi Bank Darah 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8.9 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE 1 Drs.n.BApRUN.MSI CEKRETATIS DAERAH 12 DES. H.ZAINUDDIN H2MSI ASETEN ADMINIITAI AN : 4 5 yoko IswORO,S-4VI-H kepala Giro MuUkUM

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…