Mengatur tentang pembentukan tim khusus yang bertugas untuk mendukung dan mempercepat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah. ¢. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326); 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5326) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51); 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5); 8. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: au Rw 10. . Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah. . Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TGUP2D adalah Tim yang secara khusus diangkat oleh Gubernur yang bertugas membantu Gubernur dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan untuk percepatan pembangunan. . Mediasi adalah fungsi perantara yang menjadi penghubung antara pihak eksekutif dengan pihak lain. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selajutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Maksud dan tujuan dibentuk TGUP2D adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara khususnya program unggulan, prioritas dan program strategis Pemerintah Daerah. 2. 7. 8. 9.
BAB II
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TGUP2D.
TGUP2D bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). TGUP2D secara operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
BAB III
TGUP2D mempunyai tugas membantu Gubernur dalam: a. b. menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Gubernur; menyusun kriteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja perangkat daerah pelaksana program prioritas dan program strategis Pemerintah Daerah; memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Gubenur untuk keberhasilan pelaksanaan program Pemerintah Daerah; ¢. menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Gubernur terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh perangkat daerah; d. membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur; dan e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur. f.
Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, TGUP2D mempunyai wewenang :
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Ketua TGUP2D dan/atau Ketua Bidang dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Gubernur sesuai kebutuhan.
BAB IV
Ketua TGUP2D merangkap anggota pada salah satu Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Ketua TGUP2D mempunyai tugas:
Bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas:
Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas: a. b. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; .melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; .menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam d. pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; .Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur’ dane. Wakil Gubernur; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. f.
Membuka PDF…