DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 69 Tahun 2019

Nomor: 69
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perubahan dan Penyesuaian, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Efisiensi dan Efektivitas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubemur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 95 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

a.bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 95 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pad a Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara; Menimbang GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARANOMOR95 TAHUN2017 TENTANGANALISISJABATANDANANALISISBEBANKERJA PADABADANKESATUANBANGSADANPOLITIK TENTANG PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA NOMOR 69 TAHUN2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
1. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5121);
2. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PegawaiNegeriSipil (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4332);
3. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5362);
4. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);
5. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
6. 12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. 13.Peraturan KepalaBadan KepegawaianNegaraNomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
8. 10.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor483);
9. 11.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. 9.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor3);
11. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);
12. 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;

(1)Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
(2)Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur iru.

Pasal 5A

2.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal SA,yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 95 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 95), diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURANGUBERNUR TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARANOMOR95 TAHUN2017 TENTANGANALISISJABATANDANANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KESATUANBANGSA DAN POLITIK. MEMUTUSKAN:
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).
14.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil; Menetapkan I 2IDrs.". UI"UOOlt'\u'(III.\i A'io(\~tI ~1C\Ul-q ~ l"- , j A'f.t/Ip.~ <1AU\\~1 ~ ~. \(~I.A "\to \\u\(.u~ ! "l>rr.~·.'."l"~'O""'·'~IA ~"" o..a..,? IRlANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13:;)e'"'emler~J1;) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur lID dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal nDes mber 201) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur 1nI dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2019 NOMOR 69 SEKRETARISDAE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Desembar 2019 IRIANTOLAMBRIE ttd GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 De"emoer 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur irn dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARATAHUN 2019 NOMOR '9 I KALIMANTANUTARA,SEKRETARIS DAE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Deaember 201) IRIANTOLAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 De..:.mber 201; Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pad a tanggal diundangkan. Pasal II KEBUTUHAN PEGAWAI NO. NAMA JABATAN JABATAN PIMPINAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN TINGGI ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 I Kepala Badan 1
1.Sekretaris 1

a.Kepala Subbagian Umum 1 1) Analis Barang Milik Negara 1 2) Pengadministrasi Umum 2 3} Pengemudi 1 4) Petugas Keamanan 2 5) Pengelola Kepegawaian 1
b.Kepala Subbagian Keuangan 1 I} Bendahara 1 2) Verifikator Keuangan 1 3) Pengadministrasi Keuangan 2 4) Analis Pengelolaan Keuangan 1
c.Kepala Subbagian Perencanaan dan 1 Pelaporan 1) Analis Data dan Informasi 1 2) Analis Perencanaan 1 HASIL ANALlSA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK LAMPIRAN PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1. 2.Kepala Bidang Bina Ideologi Kebangsaan 1
a.Kepala Subbidang Ketahanan Idiologi 1 Negara 1) Pengolah Data 2 2) Analis Wawasan Kebangsaan 1
b.Kepala Ketahanan Seni, Budaya, Agama, 1 dan Kepercayaan 1) Pengolah Data 2 2) Analis Bina Kehidupan Agama 1
1. 3.Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional 1
a.Kepala SubbidangKewaspadaan Dini 1 1) Pengolah Data 2 2) Analis Forum Kewaspadaan Dini 1 Masyarakat
b.Kepala Subbidang Bina Masyarakat 1 Perbatasan, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing 1) Pengolah Data 2 2) Analis Kelembagaan Masyarakat 1
1. 4.Kepala Bidang Politik Dalam Negeri 1 a Kepala Subbidang Kepala Sub Bidang 1 Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Kelembagaan 1) Pengolah Data 2 2) Analis Organisasi Masyarakat 1
b.Kepala Subbidang Lembaga Partai Politik 1 dan Pemilihan Umum 1) Pengolah Data 2 2) Analis Partai Politik 1 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13' DezemDer 2013
1. 5.KelompokJabatan Fungsional 1) Pranata Komputer Pertama 1 2) Pranata Komputer Muda 1 Jumlah 1 4 9 33 2 Jumlah Total 48 IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal " Desember 2019
2. 5.Kelompok Jabatan Fungsional 1) Pranata Komputer Pertama 1 2) Pranata Komputer Muda 1 Jumlah 1 4 9 33 2 Jumlah Total 48 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 69 I KALIMANTAN UTARA,SEKRETARIS DAER Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 1.....Deserrl er 2L 19 IRIANTO LAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 DeaemlJer 2019
3. 5.KelompokJabatan Fungsional 1) Pranata Komputer Pertama 1 2) Pranata Komputer Muda 1 Jumlah 1 4 9 33 2 Jumlah Total 48 1 It)ft.\\.)A\t4UOOIN \-\1.,M.{\ ~\~ AO~\N\SlM'\ u~~ 2 IA~"t-' jAUt\A(l..\, '\\ ~. ~~~\A \l\{IO'f'o.U'k.urr} - or<.o.~"'"l'..",.,,1'1\(, """"'''' ., ....... ~, ",,;y BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR :)9 ...,--- I ~,.I SEKRETARIS DAE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Dese::.J.b~r201) IRIANTO LAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Desl..>I:!:)er201)
4. 5.Kelompok Jabatan Fungsional 1) Pranata Komputer Pertama 1 if Pranata Kornputer Muda 1 Jumlah 1 4 9 33 2 Jumlah Total 48 IRlANTO LAMBRlE UR KALIMANTAN UTARA. an di Tanlung Selor ggal 1;, J)..;D< C:er 2 )19 3 ·2 6 1 2 ·1 I( • K + 7 0 1 ·1 KaPlt.a SUbBkfene 11M MaIYlfakit Plfbltnen. '_ ..... n Orll", Aslne den IAmbop Aslne 2 3 ·1 Analls:Forum lCewlSpadNn 011'11 7 1 1 0 6 1 2 ·1Penlolah Oata k a K + 3 ·2 1 0 2 ·2 K •• 11 """Its Pal'Ql PoilU. 6 0 2 ·2eneoIahData IC • K + 7 1 1 0 - ICepoIlSUbBiela", lombopP..... Politikden p."nlNnUmum 1 3 ·2 Mils Orpnis.nl Ma\ arakat naolah Data J.~n .".11 SUbBldln,Or,."'"" Poiltl.. 0""""1$1 K,,",",y ... lcttln,don K..... bts.. n 11 ICepoIl81done,OIlU" O.lIm "_"rl LAMPIRAN II PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR $) TAHUN2019 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG ANALISISJABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADABADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ~ ~~~~ 'A~\JL "'1AIll'0 s , ~ ..O 01l.6"AM'~A.sI AIU1Ar-I JAUHAIl.,.t11 <l\11~T~~ AOM'~\"TR.~" UMUM t: L::'IIn'H.~'~UOO't'f H1,"1.si I .. • 4 5 ·1 I ~ a.t.n K_ B..,.;diti PoIItlIt 1 14 1 ~J.~"""_ r _WIt I 1 ~Io _", BI""'101011 Iobotoc>- a 'r 12 11 .J_ K • K . rll\lla Komputet Peruma 1:1 ~I:T 0 H HK Pre",r.lComputwMude ·1 K.PI~ Sub aacran Perencarwlf1dan , ... poran Kepolo SUbBlelaneKOIOM"",,Idlolotl ....... I 2 ·1 9 9 JlblUin B K· • JatMUn K • K -:j. ~MII,Oatadan Inform.sl 7 1 1 0 PenloJah Data 6 0 2 ·2 P. Antlls PerenGlnNn 7 0 I ·1 ANllIs W.w.s.n K,bancs •• n 7 1 1 0 A 1 2 ·1 I 3 ·2 Kopolo SUbBielan. KOIaMronSon!, Budoyo, K.".II SUbBaaia. Umum Apma,donK_"n 9 9 - In • K • - In • KI-/. 'encodmln"_1 Umum 5 0 2 ·2 'qoIahO .... 6 1 2 ·1 P ' .......... K__ n 6 1 1 0 ANUs BinoKlhldupon Aprno 7 1 1 0 Anelb Slrl". MRrk Neal,. 7 1 1 0 2 3 ·1 -Pencemudl 3 0 1 ·1 Rtb~ut.. 1 Jumt.h - I • .f· 1 Pewel. KutnlNln 3 0 2 ·2 EM... I 1 1 0 2 EMIon " • - 0 2 7 ·5 EMIon " 9 9 0 KePl~ SUbhsfan lCeutnpn funploMl 1 2 ·1 PeJ,kwno 15 32 ·17 9 lCur.n• )0 _I ·11 J.bIt.n K 8 K •f. 18endoMrlI 7 0 1 ·1 Verlrncacor "f1JIncln 6 1 1 0 Ditetapk AnIIllJ Pencelolun KeUiI",ln 7 0 1 ·1 padatan PenpdmlnlSb'lsl Keuanpn 5 3 2 1 GUBERN PETA JABATAl'r BlU>Al'rKESATUAl'r aMGSA DAl'r POLITIK 5 -I an eli Tanjung Selor ggal 13 Jes8l:'1be:- 2019 -- --l --~-----------------~ -2 -2 o AnaUslCelembl,.an Mas .rakat 1 -1 -IPensoll Data - . ~Ia SUbBid.", BIN Mo'Y""'''' ptfbo .... n. Penpw.SIIn Otani Asine dan Lembap Aslne -2 -1 1 0 oAnalls Forum lCewaspoadaan Din' Mai ,.klt -2 2 -1Pensollh Dam-/+ X -. KopalaSUb BIdan, KawaspodHn Olnl u o 2 -2engolah Data 8 X nails Partaf PoUtSk Klpala SUb81do", Lembap Portal PoHdkdan Pemnrhan Umum 6 0l'engolah 0 ... X 8 Analb Orpnbasl s raot KopolaSUbSldonl O.... n,.." parllll<. 0 ..... 1s1S1 lCernI:lV.... katan, din KeMmbac •• n 11 ~Ie 8eden Kentuen BaIjp8 den PoIItIk ;l lc 14 I 1 ~--~ r -'I I ....-...--.f--- I a 12 I i 11 1_ hnJ I xl-I. PraM~ Komputef Pertlma 1:1~I:1 0 H K PrlMtllComputer Mudl -I Kept" Sub a.,lIn Perenc.ll'Nn din PNporan KopelaSUbBIdo", Ketaho"", IdloIocl .... "'" 1 2 -I 9 9 Jat.tln K B KI.J. I-'n X a K - + Analls Data dan InformlSl 7 1 1 0 Pensolah Oata 6 0 2 -2 AnaJl$Perenanaa" 7 0 1 -I Antlls W.w~in lCebancsaan 7 1 1 0 1 2 -I 1 3 -2 Mo KopolaS<lbaida", KetahoNn SenI. BudlYl. KopolaSUbBaclat Umlltn "'.IN.dan K_Nn 9 9 I J.bMan K a X -I. J.batan X 8 x:t+ Pengadmfnist:rasl Umum 5 0 2 -2 PensollhD.~ 6 1 2 -I P PenaeJola KepeJawaCan 6 1 1 0 7 1 I 0 A Anllis 81n. Kthldupin Apma Analls SaraneMUlkNepr. 7 1 1 0 2 3 -I Pencemudl 3 0 1 -I Rebplulul }um,-,h ~8 K ./- I. P~as Kumana" 3 0 2 -2 EseIon I 1 1 0 2. &.ron " • • 0 2 7 -5 fMIon " s t 0 Kepa~ SubS.sfin keuan,an Funplon.1 1 2 -I Peli~~ 15 32 -17 f 9 Kuran, 30 .& -1& J.t..tan X 8 X - . Bendahara 7 0 1 -I Vertflkltor Keu.anpn 6 1 1 0 Ditetapk Analis Pence:totl.n ICeuaOlln 7 0 1 -I pada tan Penpdminfstrlsl Kau'ncan 5 3 2 1 GUBERNU PICTA JABATA!f MDAN' USATUAIf BANGSA DAIf POLITlK LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR b9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG ANALISlSJABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLiTIK 2019 iRlANTO LAMBRIE ttd UR KALIMANTAN UTARA. an di Ta{liung Selor ggal 1.:> •.'e:..ember 1 3 ·2 7 0 1 ·1AnaUs ICelembl:lain Mas rakat 6 1 2 ·1Pensollh Olta 9 Kepala SUbBiden, 8Tnl MlsVtlr.kat Perbltlstn, Pena.WlHln Oran, Alrn, din IAmbica Aslna 2 3 ·1 1 0ANlis Forum Kew.spadaan Olnl M.. Inlat 6 1 2 ·1PencolahDati 8 K ~ + Kepa" SUbBIdon, K._podaao Din' I 0 2 ·2 K ./. K."", 1 3 ·2 7 1 1 0 6 0 2 ·2 8 K • Klpa" SUbBlda". Lomba,. P_' PoIltfkdao PemllJhan Umum 1 3 ·2 AnaJIs Orpnfsasl Met trlot ensoIIh Do.. epa .. SUbIldonaOrpo,... 1PclldIc,0,,,0'-' K.meSYlf.kat.f\ dIn KeMmb&&aln 9 11 LAMPIRAN[J PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR,. TAHUN 20 19 TENTANa-J :J PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG ANALJS(SJABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARATAHUN 2019 NOMOR 69 NTANUTARA.SEKRETARIS0 Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 1':.., esember 4 5 ·1 I K..,.u. a.dan Kesatuan hlp.d.-. PoIItIk cl 14 _f I -.poi<J_F__ I -I I I !(ope" eldon, 91noIdIc>IoIIe.o..,....., I I 8 12 ] 11 J.t.tan 11(1; B K .+ Pranata Komputlr P,ruma 1:1~I~l 0 H KepaJe Sub 8ac1a" Pem'Qf'ltn dan Pefaporl.n Kepa" SUbBldlo, Ketoho"", IdlolociNepno HK Pr.nata lComputer Mudl ·1 1 2 ·1 9 l 9 Jltat.n K 8 Kid' J.bltln K I K • + AnalCsData dIn lnformasl 7 1 1 0 Penso!.h 0.", 6 0 2 ·2 P Anillb Perent.ln.nn 7 0 I ·1 Anllfs Wlwaun lCebanlSun 7 1 1 0 1 2 ·1 1 3 ·2 Kepi" SUbSidan, Ketahln.n Still, BudaV" Keptl. SUb81, ... Umum A,.rM. dan keplbVNn 9 9 Jabftln K B KI-/+ J-.n K B K ./. Pengadmlnlstrasl Umum 5 0 2 ·2 Pen&oIah Dlta 6 1 2 ·1 Pe Pen&ekHa Kepeaawalan 6 1 1 0 7 1 I 0 A Malls 81n. lCeh5dupa"Alima Anali's &'r.nl MRik Nepfl 7 1 1 0 2 3 ·1 Pon,....,ud' 3 0 1 ·1 Rekiplul.sI JUI'I'II.h I~'" 8 • >/. Petut;as lCe.mln," 3 0 2 ·2 EMIon I 1 1 0 2. ... EMIon II • • 0 2 7 ·5 Eseion" 9 9 0 Y Funpknll 1 2 ·1 l Kepa~Sub Bqtan lCeu.nlln PeI.-. 15 32 ·17 9 Kut.n, 30 .8 ·18 JebM..n K B K r:t+ Bend.haro 7 0 1 ·1 Ver(f('lQtofKeuanpn 6 1 1 0 Ditetapk Analls Penlelol.lin lCeulnlln 7 0 1 ·1 pada tan PtnpdmlnfstrlsllCeulnpn 5 3 2 1 GUBERN PETA JABATAlI BADAlI KESATUAlI BANGSA DAlI POLITIK Dn ,!-:I.A8)ul ft1AQ)'O t, IcARO ORGA"'I$A~I M. 'i -] 1 3 ·2 7 0 1 -1 6 1 2 ·1Pengol. Data B K· + 2 3 ·1 """lis FoNm Kewo.padHn Dlnl 7 1 1 0 6 1 2 ·1Pengollh D.'" B K ~ +J.bltan Mls.yaraut hpall SUb8ic11na....... padHn Dlnl 9 "H1STCt4 1 ~.I-\.:zA'HuOOII·1 Hl,1"\Si "DI'II~ISTAA~I UI"I1UI"I " :"M." JA"".", '" ~ll. i<AAOHO.,..... N Kepala SUb Bldenl BIni M•• y.,.lc4t Perbo""III, PenllWl.. n 0,.", Aslnl din LembopA.lna IRIANTO LAMBRIE ttd an di Tanjung Seier ggal 1; JJeseruber "- 01 -' UR KALIMANTAN UTARA, Kttjo; 1 3 ·2 nails Perul PolltSk 6 0 2 ·2 7 1 1 0 Kepall SUb8ldanS Lembo.. P.... IPoIltlkd.n Pemnlhan Umum 1 3 ·2 """lbO .... n~ .. 1 MM .raut 6 0 2 ·2 K 8 •• ,+ 7 1 1 0 naoIIhO ... epall SUb8ic11naO.... nlsasl Pdltil<. Or..". ... 1 Kemasyarakatln. din l(ekmbqNn Kepilo 8100na PoIltJIcOallm Necerl 11 LAMPIRAN11 PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 139 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHANATt\S PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR95 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALlSIS BEBAN KERJA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLiTIK BERlTA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 69 TAN UTARA, Diundangkan di T~ung Seier pada tanggal 1;:- ,I e...fi:mber' 2019 SEKRETARIS DAE'rQ....[:lS.l.l.Ull:il!~~ 4 5 ·1 I ".,.Ia a.cIen "eslltUan hljp. den PoIitIk I 14 I KoIompoklobI"'n Fut1I>lanal I sen.t~ I I K.poeo aldanl81na Idloqf _npun I I 8 12 U I_III k 8 K'·/+ Pranatll lComputer Penam. I:1~I~I 0 H lC.peLi Sub Ba,lIn Perenc.a .... n din PNpofin H Kepoll SUbBicllna KetohoMlldlolocl ....... HK P"Olti Komputer Mud.I ·1 1 2 ·1 9 9 Jlbftlln K B K • + Jat.tan K B K • + AnaJIs Datil dan Informasl 7 1 1 0 P.ngolah Dati 6 0 2 ·2 ""Analls PerenciMan 7 0 1 ·1 Analls W.waun lCeban&saan 7 1 1 0 1 2 ·1 1 3 ·2 1(ep,l1Ii Sub 8ldansl(etahlnln senf, Buday., Kepall SUbBalli. Umum Aaamlj din KepetC"ly.. n 9 9 L I_en K • K • + _n K 8 K • + penpdmlnistntsl Umum 5 0 2 ·2 Pengolal'! Dati 6 1 2 ·1 P F'engebtaKepe,awalan 6 1 1 0 7 1 1 0 A """Ib 81na Kehldupan Apmo Anllis aerans MflIk Ne&¥a 7 1 1 0 2 3 ·1 Penpmudl 3 0 1 ·1 Reltaplulasl JumlAh [~ 8 K .,. Peru,asK"~nln 3 0 2 ·2 fsclon I 1 1 0 2. . EseIon " 4 4 0 2 7 ·5 EseIon ., • • 0 Lf FunpkNl 1 2 ·1 I. Kopall SUbBaclon Kece nl.n Pel.ksM\I 15 32 ·17 9 Kurln, 30 48 ·18 J-.n K 8 K .J+ Bendahar. 7 0 1 ·1 Verltfbtor I(eotn,an 6 1 1 0 Ditetapk Anills Pen,elolaen lCeul",.n 7 0 1 ·1 pada tan PenpdmlnfstrlJllCeuanpn 5 3 2 1 GUBERN PETA JABATAlf BADAlf KESATUAlf BAlfGSA DAlf POLITIK

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…